Pencapaian Kompetensi Belajar, Dari sebuah Gagasan

Pusat Sumber Belajar (PSB) sebagaimana  adalah bagian integral dalam sistem pembelajaran. Ini berarti keberadaan suatu Pusat Sumber Belajar (PSB) sudah menjadi keharusan dalam setiap lembaga (sekolah/perguruan tinggi), bila ingin mencapai kompetensi yang telah dirumuskan dari setiap mata pelajaran atau mata kuliah. Sebab tanpa pemberdayaan sumber-sumber belajar yang memadai serta pegalaman yang konkrit dari setiap mata pelajaran/mata kuliah yang dipelajari peserta didik, maka wujud kompetensi dari mata pelajaran/mata kuliah tersebut tidak pernah diperoleh secara optimal.  Bagaimana peranan Pusat Sumber Belajar (PSB) dalam mencapai setiap tujuan atau kompetensi dari setiap mata pelajaran? Secara teknis Pusat Sumber Belajar (PSB) dapat menjadi laboratorium untuk semua mata pelajaran yang ada. Baik itu untuk digunakan langsung oleh siswa maupun melalui perantara guru.

Digunakan langsung oleh siswa, artinya siswa dapat belajar secara individual atau kelompok di Pusat Sumber Belajar (PSB), melalui program-program media yang dirancang secara khusus untuk mencapai tujuan atau kompetensi dari mata pelajaran tertentu.

Sebab di Pusat Sumber Belajar (PSB)tersedia program-program audio-visual yang dapat menuntun siswa untuk mencapai kompetensi tertentu. Misalnya, untuk percobaan Fisika. Sebelum siswa melakukan percobaan terlebih dahulu ia diminta menonton program video tentang percobaan yang akan dilakukannya. Setelah ia paham tentang apa yang akan dilakukannya, barulah ia melakukan percobaan. Dengan demikian siswa dapat mencapai kompetensi tertentu sesuai dengan kecepatannya dalam belajar.

Melalui perantara guru, artinya guru mempersiapkan segala keperluan pengajarannya di Pusat Sumber Belajar (PSB) sebelum tampil di depan kelas. Baik itu media yang akan digunakan maupun teknik-teknik penyajiannya. Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran yang dilakukannya, akan berdampak kepada hasil belajar siswa. Selain itu, Pusat Sumber Belajar (PSB) dengan fungsi-fungsinya akan bersinergi dalam meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh, khususnya mereka yang terlibat dalam pengembangan sistem instruksional (guru, dosen, fasilitator, dan pengelola pembelajaran). Dengan meningkatnya kualitas SDM, berarti meningkat pula kualitas penyelenggaraan pendidikan di setiap lembaga, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi.

MANAJEMEN PERUBAHAN

Di dunia ini, semuanya berubah. Hanya perubahan itu sendiri yang tidak pernah berubah. Pada Kegiatan belajar ini Anda akan menelaah tentang pengelolaan perubahan. Dengan mengetahui perkara pengelolaan perubahan, Anda diharapkan menguasai sub kompetensi: Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju or ganisasi pembelajar yang efektif. Oleh karena itu, telaahlah teks bacaan berikut!
Alasan-alasan perubahan seringkali dipertanyakan, baik oleh anggota organisasi maupun mereka yang berada di luar organisasi. Ini disebabkan bahwa banyak orang, termasuk anggota organisasi, yang lebih menghendaki kemapanan dibandingkan dengan perubahan. Selain itu, perubahan juga menjadikan seseorang yang sudah merasa banyak belajar dari pengalaman di suatu organisasi, harus belajar lagi. Tetapi hendaklah diingat, bahwa di dunia ini, tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Semua akan berubah. Perubahan tersebut, bahkan sudah menjadi bawaan dunia dengan segala isinya. Jika kita memperhatikan apa saja yang ada di dunia ini, hampir tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Yang tidak berubah, barangkali hanyalah perubahan itu sendiri. Karena itu, organisasi besar dan kecil, dengan seluruh komponen dan sistemnya, pasti juga akan berubah. Mengapa organisasi berubah? Karena organisasi hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Jika lingkungan berubah, organisasipun juga harus berubah, kalau ingin tetap survive. Kalau tidak, ia akan mengalami krisis dan bahkan mati. Robbin, dalam Organization Theory: Structure, Design and Appication (1990), mengontroduksi daya tahan hidup organisasi besar di Amerika Serikat, yang berentang dari 5 sampai 100 tahun. Selama rentang perkembangannya, menurut hasil studinya, organisasi tersebut mengalami fluktuasi. Atas dasar realitas tersebut, Robbin merekomendasikan sebuah perubahan berencana pada setiap organisasi yang ingin tetap eksis. Sebab, Manakalau tidak, menurut Robbin, akan mengalami nasib tragis seperti pendahulunya, ialah mengulang kematian organisasi-organisasi besar. Jika dipetakan, ada dua faktor pendorong perubahan organisasi, ialah: (1) faktor pendorong eksternal organisasi dan (2) faktor pendorong internal organisasi. Baik faktor eksternal organisasi maupun faktor internal organisasi, mempunyai kekuatan pendorong yang berbeda-beda. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa ada kalanya suatu organisasi berubah karena adanya faktor eksternal yang lebih dominan; dan ada kalanya suatu organisasi berubah karena lebih dominan didorong oleh faktor internalnya. Tetapi, yang lebih banyak karena kombinasi pengaruh eksternal dan internal organisasi. Hanson (1997) menggambarkan bagaimana antara faktor pendorong dan factor penolak perubahan sebagaimana pada Ada berbagai macam atau jenis perubahan, ialah perubahan tidak berencana dan perubahan berencana. Perubahan tidak berencana sendiri, dapat dikategorikan menjadi dua, ialah:                                                                                                                                                                   (1) perubahan karena perkembangan ( developmental change), dan                                               (2) perubahan secara tiba-tiba ( accidental change).
1. Perubahan Tidak Berencana
Perubahan karena perkembangan adalah suatu perubahan yang tidak direkayasa oleh manajemen. Perubahan ini terjadi sebagai suatu keniscayaan, bahwa yang namanya organisasi itu, makin lama cenderung makin berkembang. Tetapi arah perkembangan organisasi pada jenis ini, tidak senantiasa seperti yang diinginkan oleh pihak manajemen. Perubahan karena perkembangan ini seiring dengan lamanya usia organisasi tersebut. Perubahan secara tiba-tiba terjadi, karena ada persoalan emergency baik yang bersumber dari faktor internal maupun yang bersumber dari faktor eksternal. Perubahan secara tiba-tiba, dapat saja terjadi pada organisasi apapun, karena banyak faktor yang berada di luar kekuasaan organisasi tersebut.
Perubahan secara tiba-tiba karena adanya perubahan lingkungan fisik seperti gunung meletus, banjir besar, tanah longsor, gempa bumi, peperangan dan sebagainya. Perubahan secara tiba-tiba karena adanya revolosi, krisis ekonomi yang mendadak, dan masih banyak lagi. Pendeknya, perubahan yang tidak pernah diestimasi tersebut kerap menjadikan organisasi mengalami perubahan secara tiba-tiba.

2. PERUBAHAN BERENCANA (PLANNED CHANGE)
Perubahan berencana adalah perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Perubahan berencana ini adalah suatu perubahan yang memang diinginkan agar organisasi dapat tetap survive dan bahkan berkembang sesuai dengan tuntutan angota dan lingkungannya. Ada beberapa pengertian perubahan berencana yang dikedepankan oleh para ahli. Bennis, Benne dan Chin mengartikan perubahan berencana sebagai: Penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis dan tepat dengan
maksud melakukan tindakan yang berarti. Kurt Lewin menyatakan bahwa perubahan berencana adalah: Usaha untuk mengumpulkan, menggunakan data dan informasi guna memecahkan persoalan sosial. Jadi, perubahan berencana adalah perubahan yang dilakukan secara sengaja, lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Banyak label yang diberikan kepada manajemen poerubahan, misalnya saja perubahan berencana ( change planed), pengembangan organisasi ( organizational development), inovasi organisasi, pembaharuan organisasi dan sebagainya. Yang dimaksud dengan manajemen perubahan adalah: Suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana, dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan intervenis/konsultan, agar
organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya. Kult E. Osmosk mengemukakan beberapa strategi perubahan berencana antara lain: (1) political strategy, (2) economic strategy, (3) academic strategy, (4) enginering strategy, (6) military strategy, (7)confrontation strategy, (8) applied behavioral science mode, dan (9) followship strategy. Secara ringkas, beberapa strategi perubahan beencana tersebut dikedepankan sebagai berikut:
a. Political Strategy
Strategi yang didasarkan atas pemahaman mengenai struktur kekuasaan yang terdapat dalam sistem sosial: perorangan, kelompok, organisasi dan masyarakat. Dengan pemahaman tsb, agen perubahan berafiliasi dengan pusat kekuasaan (central of power). Central of power tsb, bisa formal dan bisa informal. Strategi ini, dengan sendirinya mengedepankan cara yang bersifat top down dalam setiap perubahan . Melalui figur perorangan yang berkuasa, perubahan digulirkan. Dengan demikian, asumsi strategi ini adalah, tatkala impinan puncaknya sudah mau berubah, maka mereka yang berada di lapisan bawah juga akan ikut berubah.
b. Economic Strategy
Strategi yang didasarkan atas pemahaman, bila seseorang memegang posisi pengaturan sumber ekonomik seperti anggaran, peralatan dan pembiayaan, maka orang tersebut memegang posisi kunci dalam proses
perubahan berencana. Dengan pemahaman tersebut, agen perubahan berafiliasi dengan pemegang posisi pengaturan ekonomik. Atau, agen pembaharuan, harus bisa meyakinkan orang ini terlebih dahulu.
Strategi yang didasarkan atas pendekatan kepada pemegang kendali ekonomik ini sangat lazimnya juga akan dapat diterapkan dengan baik, mengingat subyek yang hendak diubah juga menghajatkan aliran ekonomik
tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
c. Academic Strategy
Strategi yang didasarkan atas pemahaman, bahwa setiap manusia itu rasional. Berarti, setiap orang sebenarnya akan bisa menerima perubahan, manakala kepadanya disodorkan data yang dapat diterima oleh akal sehat (rasio). Karena itu, seorang agen pembaharu, haruslah dapat menyajikan argumentasinya secara rasional tatkala bermaksud menawarkan perubahan; yang disertai dengan data lengkap dan terpercaya serta rasional.
d. Enginering Strategy
Strategi yang didasarkan atas pemahaman, bahwa setiap perubahan menyangkut setiap manusia. Pada saat lingkungan berubah, manusiapun berubah. Karena itu, agar manusia berubah, agen perubahan haruslah
mengubah lingkungan di mana manusia tersebut hidup, termasuk di mana ia berorganisasi. Contoh: kalau ingin pekerja rajin, perbanyaklah pekerjaannya. Kalau ingin karyawan berjas, dinginkan suhu ruangan.
e. Military Strategy
Strategi yang didasarkan atas pemahaman, bahwa perubahan agar dapat dilakukan dengan kekerasan/paksaan. Paksaan bisa berupa ancaman fisik dan psikologis. Cara ini ini memang ampuh untuk melakukan perubahan, tetapi umumnya tidak bertahan lama.
f. Confrontation Strategy
Strategi yang didasarkan atas pemahaman, jika suatu tindakan bisa menimbulkan kemarahan seseorang, maka orang tersebut akan berubah. Jika ingin mengadakan suatu perubahan, orang yang akan diubah itu disudutkan
pada posisi yang ia tidak senang, atau terpojok. Perasaan terpojok diyakini dapat menjadikan seseorang bisa berubah sesuai dengan arah yang diinginkan oleh pembaharu. Ini terjadi karena orang yang akan diubah dihadapkan pada suatu kondisi: TIDAK ADA PILIHAN LAIN.
g. Applied Behavioral Science Model
Strategi yang didasarkan atas pemahaman terhadap ilmu perilaku ( behavioral science). Lazimnya, suatu perubahan dilakukan dengan mengggunakan jasa konsultasi ahli ilmu perilaku. Ahli-ahli ilmu perilaku ini,
memang punya kompetensi mengubah perilaku (behavior modification) terhadap individu, kelompok dalam setting sosial tertentu.
h. Followship Strategy
Strategi yang didasarkan atas pemahaman, bahwa perubahan itu dapat dilakukan dengan mengembangkan prinsip kepengikutan. Caranya dengan memberikan contoh dan memberikan bimbingan. Seseorang akan memberikan contoh dan bimbingan dengan baik, manakala punya kemampuan hubungan kemanusiaan yang baik.
Ada tiga langlah perubahan menurut Kurt Lewin, ialah:
a. Langkah Unfreezing : Pencairan dari keadaan sekarang.
b. Langkah Moving: Pembentukan pola perilaku yang baru.
c. Langkah Freezing : Pemantapan atau pembakuan dari perilaku yang baru
dibentuk, agar dapat dilembagakan.
Sementara itu, Lippit mengedepankan tujuh langkah perubahan berencana, ialah:
a. The development of need for change .
1) Mempersepsi adanya persoalan yang akan dipecahkan.
2) Mepesepsi bahwa persoalan tersebut memang harus dipecahkan.
3) Mempersepsi bahwa guna memecahkan persoalan tersebut perlu bantuan orang lain, atau mendayagunakan pihak lain.
b. The establishment of change relationship.
1) Pengguna agen perubahan melakukan hubungan kerja antar mereka.
2) Pengguna dan agen saling menjajagi sistem nilai yang dianut oleh kedua belah pihak.
3) Pengguna dan agen bertukar pikiran tentang metode perubahan yang
akan digunakan, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan guna melakukan perubahan.
4) Penguna dan agen menentukan, mana pekerjaan yang menjadi kapling pengguna dan mana yang menjadi kapling agen.
5) Pengguna dan agen menyepakati sumber-sumber yang diperlukan guna melakukan perubahan.
c. Diagnosis of the client system’s problem(s).
1) Agen dan pengguna melakukan diagnosis terhadap persoalan yang dihadapi oleh organisasi.
2) Agen dan pengguna menetapkan jenis data yang diperlukan, berikut cara mengumpulkannya.
d. Examining alternatives and goal action.
1) Agen dan pengguna menentukan alternatif tindakan.
2) Agen dan pengguna menentukan strategi pelaksanaan tindakan.
3) Agen dan pengguna menentukan teknik intervensi yang akan digunakan.
4) Tekanan pada tahap ini adalah, pada perencanaan yang dibuat dikaitkan dengan sumber-sumber yang tersedia.
e. Action Implementation .
1) Dipandang sebagai tahapan paling berat.
2) Pengguna dan agen menerapkan strategi intervensi yang sudah diterapkan.
3) Pada tahap ini, pengguna dan agen akan berhadapan dengan dan mendapatkan halangan dari mereka yang selama ini resisten terhadap perubahan.
4) Pada tahap ini, pengguna dan agen berhadapan dengan persoalan nyata di lapangan.
5) Karena itu, umpan balik terhadap apa yang dilakukan senantiasa diperlukan, guna melakukan strategi yang dipilih.
f. Generalization and stabilization of change.
1) Pengguna dan agen perlu meyakini dan memberikan perhatian kepada hasil yang dicapai, betatapun kecilnya hasil tersebut.
2) Dengan fokus perhatian pada hasil yang telah dicapai, akan makin menumbuhkan keyakinan untuk meneruskan proses perubahan.
3) Pola-pola lama kemungkinan masih tampak padatahap ini, karena suatu proses perubahan itu membutuhkan waktu lama.
4) Karena itu, proses tersebut harus diteruskan dan ditingkatkan intensitasnya.
g. Terminating the change agent relationship and evaluation.
1) Bila perubahan tersebut telah dapat dilakukan secara melembaga, bantuan dari luar (agen, konsultan) tidak diperlukan lagi.
2) Pengguna dapat mengambil pelajaran dari proses kolaborasinya dengan agen.

STANDARDISASI PERPUSTAKAAN SEBUAH GAMBARAN OLEH: NURIL ANWAR .SPd

Standadisasi berasal dari kata dasar “standar” mendapat sufiks “isasi” yang mengandung nosi/arti “membuat jadi”. Dalam hal ini standardisasi dimaksudkan seperangkat langkah-langkah untuk membuat jadi ”Perpustakaan Sekolah yang standar” Karena itu standardisasi dalam tulisan sederhana ini memberi gambaran ”perpustakaan sekolah yang standar berdasarkan ” Badan Standardisasi Nasional, Standar Nasional Indonesia : Perpustakaan Sekolah, 2010”.
Perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar dan bagian integral dari sekolah bersama-sama dengan sumber belajar lainnya bertujuan mendukung proses kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. SNI 7329:2009 tentang Perpustakaan Sekolah dimaksudkan untuk menyediakan acuan tentang manajemen perpustakaan yang berlaku pada perpustakaan sekolah baik negeri maupun swasta yang meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Pemerintah menetapkan kebijaksanaan khususnya dalam pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan informasi bagi semua masyarakat Indonesia yang diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa serta meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Mengingat betapa pentingnya keberadaan perpustakaan di pedesaan sebagai salah satu sarana/media yang amat efisien dan efektif untuk mendapatkan informasi, maka dipandang perlu untuk mengetahui penyelenggaraan pepustakaan Desa/Kelurahan, dan hal ini didukung dengan adanya SNI 7596:2010 tentang, Perpustakaan Desa/Kelurahan yang dimaksudkan untuk menyediakan acuan tentang organisasi dan penyelenggaraan, koleksi layanan, tenaga serta sarana prasarana yang berlaku pada perpustakaan desa.
Ruang lingkup Standar perpustakaan sekolah ini menetapkan dasar pengelolaan perpustakaan sekolah. Standar ini berlaku pada perpustakaan sekolah baik negeri maupun swasta yang meliputi :                                                                          (1) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;                                      (2). Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.Misi perpustakaan sekolah yaitu :                    ( 1)Menyediakan informasi dan ide yang merupakan fondasi agar berfungsi secara baik di dalam masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan;                                                                                                                               ( 2)Merupakan sarana bagi murid agar terampil belajar sepanjang hayat dan mampu mengembangkan daya pikir agar mereka dapat hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
Perpustakaan sekolah bertujuan menyediakan pusat sumber belajar sehingga dapat membantu pengembangan dan peningkatan minat baca, literasi informasi, bakat serta kemampuan peserta didik. Perpustakaan memperkaya koleksinya dan menyediakan materi perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format dalam rangka mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Perpustakaan sekolah mengembangkan koleksinya disesuaikan dengan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Dalam upaya meningkatkan minat baca, pengembangan koleksi diarahkan pada rasio satu murid sepuluh judul buku. Perpustakaan menambah koleksi buku per tahun sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi. Perpustakaan melanggan minimal satu judul majalah dan satu judul surat kabar yang terkait dengan kelangsungan proses pembelajaran.
Perpustakaan menyediakan buku pelajaran pelengkap yang sifatnya membantu atau merupakan tambahan buku pelajaran pokok yang dipakai oleh siswa dan guru. Perpustakaan wajib menyediakan bacaan yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah yang meliputi koleksi non fiksi yang terkait dengan kurikulum dan koleksi buku fiksi dengan perbandingan 60 : 40
Koleksi materi perpustakaan referensi minimal meliputi kamus umum bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris (untuk pendidikan dasar dan menengah), kamus bahasa daerah, kamus bahasa Jerman, Prancis, Jepang, Arab, Mandarin (untuk pendidikan menengah), kamus subyek, ensiklopedi, sumber biografi, atlas, peta, bola dunia, serta buku telepon.
Perpustakaan menyediakan akses sumber informasi elektronik termasuk internet. Pengolahan dan perawatan materi perpustakaan diorganisasikan agar dapat ditemubalik secara cepat dan tepat., dideskripsikan, diklasifikasi dan disusun secara sistematis dengan menggunakan : Pedoman deskripsi bibliografis; Bagan klasifikasi;Pedoman tajuk subjek dan atau tesaurus; Pedoman penentuan tajuk entri utama. Perawatan materi perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanggulangan kerusakan.
Sumber Daya Manusia,: seperti:                                                                                                                                               (1) Kepala perpustakaan yang memimpin dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Kualifikasi kepala sekolah perpustakaan sekolah atau tenaga kependidikan dengan pendidikan minimal diploma dua di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau diploma dua bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi.                                                                                                          (2). Tenaga perpustakaan sekolah sebagai tenaga teknis berpendidikan minimal pendidikan menengah serta memperoleh pelatihan kepustakawanan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.                                                                      Pengembangan sumber daya manusia Perpustakaan memberikan kesempatan untuk pengembangan sumber daya manusianya melalui pendidikan formal dan nonformal kepustakawanan.
Layanan Perpustakaan Perpustakaan minimal melakukan layanan antara lain :                                                                      (1). Layanan sirkulasi Jasa perpustakaan untuk meminjamkan materi perpustakaan bagi pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.                                                                                                                                                          (2). Layanan referensi Jasa perpustakaan dalam menjawab pertanyaan, menelusur dan menyediakan materi perpustakaan dan informasi sesuai dengan permintaan pengguna dengan mendayagunakan koleksi referensi.                                             (3). Pendidikan pengguna Kegiatan perpustakaan yang bertujuan menjadikan pengguna mampu mendayagunakan koleksi perpustakaan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya.
Jam buka perpustakaan, Waktu yang diberikan oleh perpustakaan untuk memberikan layanan kepada pengguna minimal delapan jam sehari.
Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan Setiap sekolah menyelenggarakan perpustakaan sekolah, sebagai bagian integral dari sekolah berada di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Dan sebagai sumber belajar, kedudukannya sejajar dengan sumber belajar lainnya. Perpustakaan sekolah juga merupakan unit kerja yang melakukan kegiatan/fungsi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan materi perpustakaan untuk mendukung pembelajaran.
Kegiatan dan fungsi tersebut dalam bidang perpustakaan dikelompokkan menjadi dua:                                                            (1). layanan teknis yaitu kegiatan pengadaan dan pengolahan materi perpustakaan;                                                           (2). Layanan pembaca yaitu kegiatan yang memberikan layanan kepada pengguna perpustakaan.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut, perpustakaan sekolah dipimpin oleh kepala perpustakaan sekolah yang ditunjuk/ditetapkan berdasarkan surat tugas/surat keputusan kepala sekolah. Unit perpustakaan sekolah dalam struktur organisasi sekolah:                                                                                                                                                                   1.  STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH (MAKRO) :                                                                                     2.  STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH SEBAGAI BERIKUT (SECARA MICRO):

Perpustakaan menyediakan ruang yang cukup untuk koleksi, staf dan penggunanya. Perpustakaan menyediakan ruang dengan luas sekurang-kurangnya untuk SD/MI 56 m², untuk SMP/MTS 126 m², SMA, MA, SMK dan MAK 168 m². Area koleksi seluas 45% dari ruang yang tersedia, area baca pengguna seluas 25% dari ruang yang tersedia, area staf perpustakaan seluas 15% dari ruang yang tersedia, area lain-lain seluas 15% dari ruang yang tersedia.
Perpustakaan menyediakan sekurang-kurangnya rak buku, lemari katalog, meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, meja sirkulasi, mesin tik/perangkat komputer dan papan pengumuman/pameran. Sekolah menjamin tersedianya anggaran perpustakaan setiap tahun sekurang-kurangnya 5% dari total anggaran sekolah di luar belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung. Perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan pengguna. Perpustakaan menyelenggarakan kerjasama dengan pendidik serta kerjasama dengan perpustakaan dan atau badan lain untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Dari uraian di atas standardisasi perpustakaan sekolah diharapkan dengan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, khususnya Kepala Srkolah, Perpustakaan Sekolah dapat menyelenggarakan perpustakaan yang sesuai dengan standar, atau paling tidak ada upaya melakukan pembenahan, sehingga perpustakaan akan semakin berkembang menuju perpustakaan yang lebih baik untuk melayani mayarakat. Selain itu penulis berpendapat bahwa standardisasi perputakaan sekolah dapat terwujud jika pemerintah secara aktif mendukung standardisasi ini dengan usaha-usaha penyediaan fasilitas sarana, prasarana, penambahan koleliksi buku, dan non buku, juga peningkatan kualitas perguruan tinggi jurusan perpustakaan.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Standardisasi Nasional, Standar Nasional Indonesia : Perpustakaan Sekolah, 2010.

PRINCIPAL ROLE IN THE FIELD OF SCHOOL LIBRARY SERVICE By Papa Ovi aishiteru Arema

        The school principal as educational administrators should know how to manage the school library that meets the standards, so the library can be used optimally. It is the responsibility of principals to take leadership in developing school libraries that meet the standards.Thus the principal should consider the following matters: 

(1) school library should be located under the “direction” man / school staff are well trained and well educated in the library field,(2) the school library should have a number of “reference” enough (including encyclopedias, atlases, dictionaries and the like), a number of books of all subjects taught in school (which should be used as supplementary reading students) and common materials are selected according to the interests and needs,  (3) using an adequate system of a particular classification, where the collection (books) are classified, on the label, and in “Shelving” based system,       (4) presence of adequate supplies in the shape of the room, equipment and materials for repair, it also disampinng “road enter “accessioning”,  (5) complete and spell out a “record system” that includes borrowing and repayment records, records of books hilanng, damaged or removed. (6) complete with a number of facilities for the purchase of books, including publications and other information about the new books are published,  (7) of equipment for students, including a complete schedule.
Perpuskaan to manage the school, principals should also understand the areas related to the library. These areas include: the area of ​​”personnel”, “service”, “using and the user” (as proposed by the Guidelines for Implementation of Rusina Syahrial School Library).In the Field “personnel” Principal must understand the qualifications of personnel who will have the ability orgasisator, administrator, librarian, as well as personnel deorang-worker not only despenser of books alone.
The success of the school library as a means of supporting education and teaching in schools is dependent on the qualifications of the personnel’s own library. Given this, one, a school principal should pay attention to the personnel and management, namely: (1) choose a leader or head of the library is not just as a divider book (dispenser of books), but more than that is a library leader, organizer, teacher, administrator, and a personnel-worker;. Besides, it not only as a “librarian” who are trained and educated in the field of libraries, but also must know and understand how to provide stimulation to the students and teachers to utilize the maximum use of the library, (2) menggembangkan library representative organization of students in the student peerintahan (OSIS) and an election committee of the student library.
In the field of “service” as the chief Sekoplah [rogramere implementation of education at the school, the principal task in the field of “service” will come to fruition apabiola consider the following: (1) recognize, understand and develop the role of libraries in order to develop a program teaching, (2) know the community, state, national library institutions dam,          (3) provide adequate and attractive, the room / library building and equipment, (4) develop a schedule to the library service so that more effective services,  (5) assist the leadership of the library schools in mengembagkan policy, drafters of staff, and discipline in the library.  (6) The school principal has the responsibility to stimulate and guide staff working with the leadership, as well as forming the ‘library-committes “to select and order new books for the library materials collection to decide which ones should be” removed “from the library for classroom teaching, and help develop regulation / order and scheduling;  (7) Provide adequate fee based on the annual budget, also with a workable plan (aplicable)
In the Field “and the user using” the principal needs to pay attention to the issue of use (using) the school library primarily addressed to “user” (the students). Need instructions tentanng use books, how to find books that are needed, use the book catalog, the use of reference books, as well as the creation and placement of bibliographic records. Hence the use of school libraries should: (1) the head of the school library to take the time to make observations on the ability of students to use library materials and scope of its use,  (2) the principal expects to all school staff to always know the library and how use of library materials for teaching and learning activities,  (3) the principal has always held a reading guidance in advancing students’ reading and hold a “cheking” with the leadership of the library.  (4) the principal tried to develop the use of school libraries to carry out supervision of the teachers teaching.
The final activity of the library management is the evaluation of school libraries. Library evaluation should be based on criteria related to library staff, library use by students, administration and library organizations, the selection of library materials, and special characteristics of the material library services, school. For schools that have implemented ISO management, bureaucratic system run to its full potential still remains without subtracting the criteria in the evaluation in the school library.

The school library Development . Nuril Anwar

The school library is an essential part of the educational component of its existence that can not be separated from the school environment. As one means of education, school library serves as a learning support for students / student and school libraries also serve to help students and teachers in promoting the achievement of educational goals in school. School library must allow the educational staff and the learners an opportunity to expand and gain knowledge by reading library materials containing the necessary knowledge in teaching and beyond Learning ..

Mission of the school library (SNI7329: 2009) which provides information and ideas that are the foundation to function well in society today are based on information and knowledge; provide a means for students to be skilled lifelong learning and are able to develop the intellect so that they may live as responsible citizens.                                                                                    School library purposes (SNI7329) provides a learning resource center that can help develop and increase interest in reading, information literacy, talents and abilities of learners.  But based on the facts on the ground a lot of problems that can hinder that goal. The problem, among others, the following: lack of awareness among school leaders and the school library on the translation of the mission and goals of the school library; Lack of knowledge of school leaders and the school library on the management and organization of the library; lack of motivation  and role of government, both levels of government and agencies dtruktural local to central library.In this simple article the author tries to discuss penelesaian or way out of some of the problems mentioned above.                                 Development of a library should be based on the policy of the institution shade, unless the library is independent. The main base is the foundation that must be the vision and mission of the institution. Libraries must act to support the achievement of the vision and mission. Independent library should also have a vision and a mission to serve as a foothold development path. With a clear vision and mission, it can be made a measure or indicator of success to be achieved in the development.               For example libraries and shade on an ongoing basis should be able to create conditions that support the development of library cooperation so that everything can be a standard library.  Standard library includes: standard collections, librarians  standards and administrative staff, poor service standards (type and form of service); Coverage users (local communities – regional – national – ff.); Supporting facilities (buildings and equipment)Priority is given to the components that best supports institutional development targets.                           Another consideration is the availability of funds owned.At each development activity, the main proponent is required to ensuresuccess.                                                                                  The First is a supporter of the funds (fund). The next proponents are planning (planning) where it was loaded on the purpose of each activity, performance size, shape program. At the planning was also mentioned when each goal should be achieved. The third is the main supporter of the human resource manager library (Head of Libraries, librarians, technical staff) who know their respective roles so that would be willing to be responsible for the success or failure / delay in the achievement of goals. Steps should be initiated development of a joint agreement of each component in the system, starting from the head of school, the library to the user. All components must agree on what is to be developed, as well as the consequences to be faced due to development (eg, new and different atmosphere). Thus all the components will move in the same direction, do not make their own way. Some steps that can be done is: With “SWOT” analysis. in order to measure the success of development activities required size is determined by the agency based on existing conditions. The trick is to create a SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunities, Threat), which is to see what the STRENGTH (S) institutions: the amount and level of HR education, networking, and all internal power, what WEAKNESSES(W) institutions: lack of funds, collection of outdated, space less representative, and other internal weaknesses, OPPORTUNITIES (O) which looks at external institutions: government policy, the offer of cooperation, scholarship opportunities, and all of the external opportunities, THREATS (T) from the external that will hinder development efforts : competition with similar institutions, globalization, the public image of the institution over the years. By determining the target size (standard) success measures are based on objective, which is formulated in the SWOT analysis. Sizes are made to be rational in order to be a very high success rate. If possible, measure of success should be a number (quantity). If not, you can also measure the quality of, for example: In the room service will be installed 15 computers on-line; Librarian educated S1 increased to 3 people, or maybe There is a new service that has more appeal tinggidan library users to use all the services presented with size clear that a manager will be able to make the minimum target that can be achieved and can make an evaluation of the success rate (target 15 computer – the realization of the 10 computers = achievement…..%)Having clear performance measures, create a program to achieve the set targets, for example: Cooperation with companies to procure new computers for field service; Improving the quality of human resources through education bachelor’s degree; Revitalization Workshop Library who Service to remember is that all programs should be based on agency policies shade to gain support (at least not-support-moral) of the institution. In addition, must consider the results of a SWOT analysis as the reference  programming.                                                         Next is to calculate the budget that must be spent in the development activities. Basic budget can be determined based on the availability of the budgets provided by or based on the goals to be achieved which have an impact on the program will be made. Whole grains should budget carefully calculated so that nothing passed that no activity should be stopped because of error calculation of funds. Then, set a definite time but rational for each program to be carried out. Choose a program that can be executed in parallel and which programs should be done consecutively or one after the other.                                  The timing of this, the division of labor will be more clear and easy to do because there will be no clash of processing time and program librarians to be filmed concurrently. Many people think that the timing is something simple. However, timing errors can make a program not fulfilled perfectly for allocation wrong (too long or too briefly). Then no measure of time, the manager can not sue his team to move quickly. This problem seems every time complained of by many libraries is the desire to move forward. Though the problem is not outside but inside the library, the mindset is still self-oriented.                                                                                The mindset of the library is to maintain the assumption that the non-commercial organization that needs support and can not support themselves because they have no income. For that this mindset should be abandoned because it is no longer relevant to current conditions, the autonomy era and the era of globalization. In the current era of true principle: “those who are able to help”. So to get the support, a library must be able to demonstrate what has been achieved with the  existing conditions. All these achievements have tertuangkan in a complete report both quantitative and qualitative reports reports. Relate the components held, what already works and what is being done, especially how the library has a role in supporting the program and the institution as a stakeholder shade utilization rate by the user on all of the services presented. Shows the progress that has been achieved, no longer support the petition begging because they have and have not done anything, but rather a plea to ‘add’ what-have for the library better able to move forward. This application form, agencies generally do not see support as something big and expensive (although ‘extras’ that needed to be 90% of what is already held – simply add 14 computers from a single computer that already exist).                                                                                        On each petition, the library must not think of ourselves about what is going to be felt by the library, but is more oriented to the benefits that can be obtained underwriter or sponsor agency, or other entity to work with, if the library can grow. Simply put: “This development is not for us (the library), but for those of you who have supported”. Mention clearly the changes and advances that would occur in the body have a quality library.                                                                                  Glance it seems this way to diminish the role and position as a library. When in fact it is the role of library supporters, driving, provider of assistance to an agency that will develop. Library is not a producer of a stand-alone product that can provide financial benefits. He is one component of the many components of an institution. However, the library should be able to convince all parties: “we are the most important component among others.” The steps in developing this library is easier to talk about than done. However, this effort should always be made by continuing to use the principle of “give and take”, ie what can be provided by the library, and because it was then the library should also have the right to obtain financial support or other material support. Because the progress of an institution is determined by the progress of the institution, so hopefully no one institution / school library is not mempreoritaskan progress.

 References:

1. Decision of the minister of interior and local autonomy No. 3 of 2001 ‘on the village library / village

2. Regulation of the Indonesian republic national education minister number 25 of 2008 on Standards for school librarian / madrasah

3. Regulation of national education minister republic Indonesia number 25 year 2008 on standards for school librarian / madrasah with the grace of God Almighty minister of national education,

Continue reading

STANDARDISASI PERPUSTAKAAN SEBUAH GAMBARAN OLEH: NURIL ANWAR .SPd

 

Setandadisasi berasal dari kata dasar “standar” mendapat sufiks “isasi” yang mengandung nosi/arti “membuat jadi”. Dalam hal ini standardisasi dimaksudkan seperangkat langkah-langkah untuk membuat jadi ”Perpustakaan Sekolah yang standar” Karena itu standardisasi dalam tulisan seerhana ini memberi gambaran ”perpustakaan sekolah yang standar berdasarkan ” Badan Standardisasi Nasional, Standar Nasional Indonesia : Perpustakaan Sekolah, 2010”.
Perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar dan bagian integral dari sekolah bersama-sama dengan sumber belajar lainnya bertujuan mendukung proses kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. SNI 7329:2009 tentang Perpustakaan Sekolah dimaksudkan untuk menyediakan acuan tentang manajemen perpustakaan yang berlaku pada perpustakaan sekolah baik negeri maupun swasta yang meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Pemerintah menetapkan kebijaksanaan khususnya dalam pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan informasi bagi semua masyarakat Indonesia yang diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa serta meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Mengingat betapa pentingnya keberadaan perpustakaan di pedesaan sebagai salah satu sarana/media yang amat efisien dan efektif untuk mendapatkan informasi, maka dipandang perlu untuk mengetahui penyelenggaraan pepustakaan Desa/Kelurahan, dan hal ini didukung dengan adanya SNI 7596:2010 tentang, Perpustakaan Desa/Kelurahan yang dimaksudkan untuk menyediakan acuan tentang organisasi dan penyelenggaraan, koleksi layanan, tenaga serta sarana prasarana yang berlaku pada perpustakaan desa.
Ruang lingkup Standar perpustakaan sekolah ini menetapkan dasar pengelolaan perpustakaan sekolah. Standar ini berlaku pada perpustakaan sekolah baik negeri maupun swasta yang meliputi :

(1) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;

(2). Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
Misi perpustakaan sekolah yaitu :

( 1)Menyediakan informasi dan ide yang merupakan fondasi agar berfungsi secara baik di dalam masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan;( 2)Merupakan sarana bagi murid agar terampil belajar sepanjang hayat dan mampu mengembangkan daya pikir agar mereka dapat hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
Perpustakaan sekolah bertujuan menyediakan pusat sumber belajar sehingga dapat membantu pengembangan dan peningkatan minat baca, literasi informasi, bakat serta kemampuan peserta didik.
Perpustakaan memperkaya koleksinya dan menyediakan materi perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format dalam rangka mendukung proses belajar mengajar di sekolah.
Perpustakaan sekolah mengembangkan koleksinya disesuaikan dengan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Dalam upaya meningkatkan minat baca, pengembangan koleksi diarahkan pada rasio satu murid sepuluh judul buku. Perpustakaan menambah koleksi buku per tahun sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi.
Perpustakaan melanggan minimal satu judul majalah dan satu judul surat kabar yang terkait dengan kelangsungan proses pembelajaran.
Perpustakaan menyediakan buku pelajaran pelengkap yang sifatnya membantu atau merupakan tambahan buku pelajaran pokok yang dipakai oleh siswa dan guru. Perpustakaan wajib menyediakan bacaan yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah yang meliputi koleksi non fiksi yang terkait dengan kurikulum dan koleksi buku fiksi dengan perbandingan 60 : 40
Koleksi materi perpustakaan referensi minimal meliputi kamus umum bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris (untuk pendidikan dasar dan menengah), kamus bahasa daerah, kamus bahasa Jerman, Prancis, Jepang, Arab, Mandarin (untuk pendidikan menengah), kamus subyek, ensiklopedi, sumber biografi, atlas, peta, bola dunia, serta buku telepon.
Perpustakaan menyediakan akses sumber informasi elektronik termasuk internet. Pengolahan dan perawatan materi perpustakaan diorganisasikan agar dapat ditemubalik secara cepat dan tepat., dideskripsikan, diklasifikasi dan disusun secara sistematis dengan menggunakan : Pedoman deskripsi bibliografis; Bagan klasifikasi;Pedoman tajuk subjek dan atau tesaurus; Pedoman penentuan tajuk entri utama. Perawatan materi perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanggulangan kerusakan.
Sumber Daya Manusia,: seperti:

(1) Kepala perpustakaan yang memimpin dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Kualifikasi kepala sekolah perpustakaan sekolah atau tenaga kependidikan dengan pendidikan minimal diploma dua di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau diploma dua bidang lain yang sudah memperoleh sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi.

( 2). Tenaga perpustakaan sekolah sebagai tenaga teknis berpendidikan minimal pendidikan menengah serta memperoleh pelatihan kepustakawanan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. Pengembangan sumber daya manusia Perpustakaan memberikan kesempatan untuk pengembangan sumber daya manusianya melalui pendidikan formal dan nonformal kepustakawanan.
Layanan Perpustakaan Perpustakaan minimal melakukan layanan antara lain :

(1). Layanan sirkulasi Jasa perpustakaan untuk meminjamkan materi perpustakaan bagi pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2). Layanan referensi Jasa perpustakaan dalam menjawab pertanyaan, menelusur dan menyediakan materi perpustakaan dan informasi sesuai dengan permintaan pengguna dengan mendayagunakan koleksi referensi.

(3). Pendidikan pengguna Kegiatan perpustakaan yang bertujuan menjadikan pengguna mampu mendayagunakan koleksi perpustakaan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya.
Jam buka perpustakaan, Waktu yang diberikan oleh perpustakaan untuk memberikan layanan kepada pengguna minimal delapan jam sehari.
Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan Setiap sekolah menyelenggarakan perpustakaan sekolah, sebagai bagian integral dari sekolah berada di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Dan sebagai sumber belajar, kedudukannya sejajar dengan sumber belajar lainnya. Perpustakaan sekolah juga merupakan unit kerja yang melakukan kegiatan/fungsi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan materi perpustakaan untuk mendukung pembelajaran.
LKegiatan dan fungsi tersebut dalam bidang perpustakaan dikelompokkan menjadi dua

1). layanan teknis yaitu kegiatan pengadaan dan pengolahan materi perpustakaan;

(2). Layanan pembaca yaitu kegiatan yang memberikan layanan kepada pengguna perpustakaan.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut, perpustakaan sekolah dipimpin oleh kepala perpustakaan sekolah yang ditunjuk/ditetapkan berdasarkan surat tugas/surat keputusan kepala sekolah. Unit perpustakaan sekolah dalam struktur organisasi sekolah:

  1. STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH (MAKRO) :

 

  1. STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH SEBAGAI BERIKUT (SECARA MICRO):

 

 

Perpustakaan menyediakan ruang yang cukup untuk koleksi, staf dan penggunanya. Perpustakaan menyediakan ruang dengan luas sekurang-kurangnya untuk SD/MI 56 m², untuk SMP/MTS 126 m², SMA, MA, SMK dan MAK 168 m². Area koleksi seluas 45% dari ruang yang tersedia, area baca pengguna seluas 25% dari ruang yang tersedia, area staf perpustakaan seluas 15% dari ruang yang tersedia, area lain-lain seluas 15% dari ruang yang tersedia.
Perpustakaan menyediakan sekurang-kurangnya rak buku, lemari katalog, meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, meja sirkulasi, mesin tik/perangkat komputer dan papan pengumuman/pameran. Sekolah menjamin tersedianya anggaran perpustakaan setiap tahun sekurang-kurangnya 5% dari total anggaran sekolah di luar belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung. Perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan pengguna. Perpustakaan menyelenggarakan kerjasama dengan pendidik serta kerjasama dengan perpustakaan dan atau badan lain untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Dari uraian di atas standardisasi perpustakaan sekolah diharapkan dengan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, khususnya Kepala Srkolah, Perpustakaan Sekolah dapat menyelenggarakan perpustakaan yang sesuai dengan standar, atau paling tidak ada upaya melakukan pembenahan, sehingga perpustakaan akan semakin berkembang menuju perpustakaan yang lebih baik untuk melayani mayarakat. Selain itu penulis berpendapat bahwa standardisasi perputakaan sekolah dapat terwujud jika pemerintah secara aktif mendukung standardisasi ini dengan usaha-usaha penyediaan fasilitas sarana, prasarana, penambahan koleliksi buku, dan non buku, juga peningkatan kualitas perguruan tinggi jurusan perpustakaan.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Standardisasi Nasional, Standar Nasional Indonesia : Perpustakaan Sekolah, 2010.