KOMUNIKASI


Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam berorganisasi. Hasil penelitian seorang pakar komunikasi menyimpulkan bahwa sekitar 75%- 90% waKepala Sekolah kerja digunakan pimpinan atau manajer untuk berkomunikasi. Jika dua orang atau lebih bekerjasama, maka perlu adanya komunikasi antar mereka. Makin baik komunikasi mereka, makin baik pula kemungkinan kerjasama mereka. Komunikasi yang efektif menuntut rasa saling: menghormati, percaya, terbuka, dan tanggung jawab. Leader atau manajer menyampaikan semua fungsi manajemen dan tugas manajemen melalui saluran komunikasi. Leader atau manajer melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian semuanya melalui komunikasi kepada bawahannya.
Demikian juga pemberian tugas-tugas seperti administrasi:
(a) peserta didik,
(b) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,
(c) keuangan,
(d) sarana dan prasarana,
(e) hubungan sekolah dengan masyarakat, dan
(f) layanan-layanan khusus juga dilakukan melalui komunikasi.
Keterampilan berkomunikasi dalam rangka membina hubungan sosial. Perusahaan besar Rockefeler di Amerika Serikat memberikan bonus khusus bagi pegawainya yang mempunyai kelebihan dalam berkomunikasi.
Modul ini membahas pengertian komunikasi, manfaat komunikasi, proses komunikasi, jalur komunikasi, bentuk komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi, dan hambatan-hambatan komunikasi.
Komunikasi ialah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain baik langsung maupun tidak langsung, baik tertulis, lisan maupun bahasa isyarat. Seseorang yang melakukan komunikasi disebut komunikator. Orang yang diajak berkomunikasi disebut komunikan. Orang yang mampu berkomunikasi disebut komunikatif.
Proses komunikasi yang efektif terjadi jika pesan yang disampaikan cocok dengan yang diterima oleh penerima.
Jalur komunikasi dapat bersifat formal dan nonformal, tertulis dan lisan, perorangan dan kelompok. Jalur komunikasi formal tercermin dari Kepala Sekolah –struk organisasi formal, dan antara organisasi formal satu dengan lainnya.
Bentuk komunikasi dapat dilakukan dalam bentuk seperti berikut.
1. Komunikasi tunggal timbal balik
2. Komunikasi searah
3. Berantai (chain)
4. Komunikasi O (lingkaran)
5. Komunikasi Y
6. komunikasi roda (wheel)
7. komunikasi segala arah (star)
8.Komunikasi gosip
Ada beberapa hal yang dapat menjadi penghambat atau penghalang dalam proses berkomunikasi. Penghambat tersebut dikenal dengan istilah barrier, noises, atau bottle neck communication. (Verma, 1988).
Untuk menjadi komunikator dan komunikan yang baik, atasilah hambatan-hambatan komunikasi tersebut.
Di samping itu dalam berkomunikasi jadilah:
(1) pendengar yang baik,
(2) pembicara yang efektif,
(3)pembaca yang baik,
(4) penulis yang baik.

Pendengar yang baik
Jadilah ACTIVE LISTEN yaitu singkatan dari:
a. Attention (penuh perhatian)
b. Concern (tertarik)
c. Timing (pilih waKepala Sekolah yang tepat)
d. Involvement (merasa turut terlibat)
e. Vocal tones (irama suara memiliki saham 38% terhadap komunikasi)
f. Eyes contact (adakan kontak mata)
g. Look (lihat bahasa tubuh)
h. Interest (tunjukkan minat)
i. Summarize (singkat intisari pesan)
j. Territory (batasi hal-hal penting)
k. Empathy (penuh perasaan)
l. Nod (mengangguklah tanda Anda sudah memahami atau setuju).
(Verma,1988).

Pembicara yang baik
1)Kuasai materi yang akan dibicarakan
2)Buat sistematika pembicaraan (pembukaan, isi, dan penutup)
3)Usahakan isi pesan bermakna dan berkesan bagi pendengar
4)Siapkan diri agar tampil dalam keadaan segar bugar dan bersemangat.
5)Berpakaian yang sopan dan rapi
6)Timbulkan rasa percaya diri, anggap Andalah yang paling menguasai materi pembicaraan dibandingkan dengan pendengarnya.
7)Lakukan kontak mata untuk meningkatkan komunikasi
8)Konsentrasi pada materi pembicaraan.
9)Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami pendengarnya (disesuaikan dengan kemampuan pendengarnya)
10) Berbicara jangan terlalu cepat atau terlalu lambat.
11) Memberi tekanan nada suara (intonasi) pada bagian-bagian yang penting agar tidak monoton.
12) Gunakan variasi gerakan badan, dan mimik wajah
13) Gunakan multi media bervariasi pada presentasi
14) Adakan pertanyaan untuk umpan balik.
15) Gunakan homor seperlunya yang relevan dan sopan agar suasana menjadi tidak membosankan.
Albert Meharabian memberikan rumus komunikasi sebagai berikut. Pengaruh pesan keseluruhan = kata-kata (7%) + nada suara (38%) + mimik wajah (55%). Sebagai pembicara yang baik menurut Verma (1996) harus memenuhi tiga langkah:
(1) pendahuluan (katakan apa yang akan dikatakan),
(2) menerangkan (jelaskan sesuatu), dan
(3) ringkasan (sampaikan inti yang telah Anda katakan tadi).

Penulis surat yang baik
1)Kuasai substansi yang akan ditulis
2)Kuasai dan terapkan pedoman format surat dinas yang berlaku.
3)Kuasai bahasa.
(lihat Buku Surat-Menyurat Resmi Yang Baku,Drs. Soejito)

Pembaca yang baik

Gunakan PQRST atau SQ3R. Prereview (melihat keseluruhan bahan acaan biasanya melalui daftar isi), Questions (bertanya dalam hati, “Mana yang perlu dibaca atau mana yang dibutuhkan”.? . Read (Baca), Self-evaluation (adakan penilaian sendiri, bacaan mana yang cocok untuk diterapkan sesuai dengan sosial budaya kita), Test (uji penerapan bacaan itu berdasarkan data lapangan). Atau dapat pula menggunakan prinsip SQ3R yaitu Survey = prereview di atas, Question, Read, Review. Setiap leader atau manajer suka atau tidak suka selalu terlibat dalam rapat (meeting). Dalam rapat terjadi komunikasi. Agar komunikasi rapat efektif, Verma (1996) memberikan sarannya seperti singkatan GREAT berikut ini.
Goals (tujuan rapat harus memenuhi kriteria smart (specific, measurable, achievement, Results-oriented, and timely).
Roles and Rules; Peran dan aturan main dipatuhi.
Expectation (harapan haarus didefinisikan dengan jelas)
Agendas (agenda harus dibagikan)
Timely (waKepala Sekolah adalah uang menjadi sensitif bagi anggota untuk
mematuhi jadwal hadir. Tentukan jam berapa mulai dan berakhirnya rapat).

SIMPULAN
Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam berorganisasi. Komunikasi ialah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain baik langsung maupun tidak langsung, baik tertulis, lisan maupun bahasa isyarat. Jalur komunikasi dapat bersifat formal dan nonformal, tertulis dan lisan, perorangan dan kelompok. Ada tujuh bentuk komunikasi. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penghambat atau penghalang dalam proses berkomunikasi. Untuk menjadi komunikator dan komunikan yang baik, atasilah hambatan-hambatan komunikasi tersebut.
Di samping itu jadilah: (1) pendengar yang baik, (2) pembicara yang efektif, (3)pembaca yang baik, (4) penulis yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Verma, V.K. 1996. The Human Aspects of Project Management
Human Resource Skills for the Project Manager. Volume
Two. Upper Darby: Project Management Institute.

PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013

SISTEMATIKA
1.Pengantar
2.Strategi Pengembangan Pendidikan
3.Rasional Pengembangan Kurikulum
4.Kerangka Kerja Pengembangan Kurikulum
5.Elemen Perubahan Kurikulum
6.Standar Kompetensi Lulusan
7.Struktur Kurikulum
8.Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
9.Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Kurikulum
10.Strategi Implementasi
11.Jadwal

1.Pengantar
PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA
1947 Rencana Pelajaran → Dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai
1964 Rencana Pendidikan Sekolah Dasar
1968 Kurikulum Sekolah Dasar
1973 Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP)
1975 Kurikulum Sekolah Dasar
1984 Kurikulum 1984
1994Kurikulum 1994
1997 Revisi Kurikulum 1994
2004 Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
2013 Kurikulum 2013

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
Aspek Filosofis
• Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat
• Kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi

Aspek Yuridis
RPJMN 2010-2014 SEKTOR PENDIDIKAN
• Perubahan metodologi pembelajaran
• Penataan kurikulum
INPRES NOMOR 1 TAHUN 2010
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional: Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-Nilai Budaya bangsa Untuk Membentuk Daya Saing Karakter Bangsa

Aspek Konseptual
• Relevansi
• Model Kurikulum Berbasis Kompetensi
• Kurikulum lebih dari sekedar dokumen
• Proses pembelajaran
a.Aktivitas belajar
b. Output belajar
c. Outcome belajar
• Penilaian
Kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi Penjenjangan penilaian

STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
* Pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi Efektivitas Pembelajaran (Kurikulum, Guru, ….)
* SD, SMP :Wajar Dikdas 9 Tahun Periode 1994-2012
* SMU: Mulai 2013 Dibahas sendiri
* Lama Tinggal di Sekolah :2-6 jam/minggu

STRATEGI PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN

RASIONALITAS PENAMBAHAN JAM PELAJARAN
• Perubahan proses pembelajaran [dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu] dan proses penilaian [dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output] memerlukan penambahan jam pelajaran
• Kecenderungan akhir-akhir ini banyak negara menambah jam pelajaran [KIPP di AS, Korea Selatan]
• Perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat
• Walaupun pembelajaran di Finlandia relatif singkat, tetapi didukung dengan pembelajaran tutorial

TOTAL NUMBER OF INTENDED INSTRUCTION HOURS IN PUBLIC INSTITUTIONS BETWEEN THE AGES OF 7 AND 14

3. RASIONAL PENGEMBANGAN KURIKULUM
Permasalahan Kurikulum 2006
• Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya matapelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak.
• Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
• Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
• Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum.
• Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global.
• Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.
• Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala.
• Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir.

ALASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

ALASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

ALASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

IDENTIFIKASI KESENJANGAN KURIKULUM

4. Kerangka Kerja Pengembangan Kurikulum

5. Elemen Perubahan

Elemen Perubahan 3

Standar Kompetensi Lulusan
Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional( UU No.20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 )
Fungsi
Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
Tujuan
* Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan * * * Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

SKL Tabel

SKL Tabel

Gradasi antar Satuan Pendidikan memperhatikan;
1. Perkembangan psikologis anak
2. Lingkup dan kedalaman materi
3. Kesinambungan
4. Fungsi satuan pendidikan
5. Lingkungan

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN SIKAP

DIKDAS:SD DIKDAS:SMP DIKMEN:SMA/K
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
Orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
Di sekitar rumah, sekolah, dan tempat bermain
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
Orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
Dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
Orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
Serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN KETERAMPILAN
DIKDAS:SD DIKDAS:SMP DIKMEN:SMA/K
Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret
Sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret
Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret
Terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN PENGETAHUAN
DIKDAS:SD DIKDAS:SMP DIKMEN:SMA/K
Memiliki pengetahuan
Faktual dan konseptual dalam
Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
Terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain Memiliki pengetahuan
Faktual, konseptual dan prosedural dalam
Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
Terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata Memiliki pengetahuan
Prosedural dan metakognitif dalam
Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
Terkait penyebab fenomena dan kejadian

7.Struktur Kurikulum
7.a Struktur Kurikulum SD
Dasar Pemikiran Perancangan Struktur Kurikulum SD
No Permasalahan Penyelesaian
1 Capaian pembelajaran disusun berdasarkan materi pelajaran bukan kompetensi yang harus dimiliki peserta didik Perlunya ditetapkan standar kompetensi kelulusan dan standar kompetensi kelas untuk menyatakan capaian pembelajaran
2 Kompetensi diturunkan dari pengetahuan yang diperoleh dari mata pelajaran Kompetensi dirumuskan dalam tiga domain, yaitu sikap, keteramilan, dan pengetahuan
3 Walaupun kelas I – III menerapkan pembelajaran tematik, tidak ada kompetensi inti yang mengikat semua mata pelajaran Perlunya merumuskan kompetensi inti untuk masing-masing kelas
4 Walaupun kelas I-III menerapkan pembelajaran tematik, tetapi warna mata pelajaran sangat kental bahkan berjalan sendiri-sendiri dan saling mengabaikan Mata pelajaran harus dipergunakan sebagai sumber kompetensi bukan yang yang diajarkan
5 Kompetensi siswa hanya diukur dari kompetensi pengetahuan yang diperolehnya melalui penilaian berbasis tes tertulis Penilaian terhadap semua domain kompetensi menggunakan penilaian otentik [proses dan hasil]
6 Penilaian hanya berdasarkan kompetensi dasar saja Penilaian berdasarkan kompetensi dasar dan kompetensi inti
7 Peserta didik pada jenjang satuan sekolah dasar belum perlu diajak berfikir tersegmentasi dalam mata pelajaran-mata pelajaran terpisah karena masih berfikir utuh Perlunya proses pembelajaran yang menyuguhkan keutuhan pada peserta didik melalui pemilihan tema
8 Banyak sekolah alternatif yang menerapkan sistem pembelajaran integratif berbasis tema yang menujukkan hasil menggembirakan Perlunya menerapkan sistem pembelajaran integratif berbasis tema
9 Adanya keluhan banyaknya buku yang harus dibawa oleh anak sekolah dasar sesuai dengan banyaknya mata pelajaran Perlunya penyederhanaan mata pelajaran
10 Indonesia menerapkan sistem guru kelas dimana semua mata pelajaran [kecuali agama, seni budaya, dan pendidikan jasmani] diampu oleh satu orang guru Perlunya membantu memudahkan tugas guru dalam menyampaikan pelajaran sebagai suatu keutuhan dengan meminimumkan jumlah mata pelajaran tanpa melanggar ketentuan konstitusi [idealnya tanpa mata pelajaran sama]
11 Banyak negara menerapkan sistem pembelajaran berbasis tematik-integratif sampai SD kelas VI, seperti Finlandia, England, Jerman, Scotland, Perancis, Amerika Serikat (sebagian), Korea Selatan, Australia, Singapura, New Zealand,, Hongkong, Filipina Dapat dipergunakan sebagai acuan dalam usaha meringankan beban guru kelas yang harus mengampu sejumlah mata pelajaran

Usulan Rancangan Struktur Kurikulum SD
No Komponen Rancangan Alternatif – 1
1 Berbasis tematik-integratif sampai kelas VI
2 Menggunakan kompetensi lulusan untuk merumuskan kompetensi inti pada tiap kelas
3 Menggunakan pendekatan sains dalam proses pembelajaran [mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, mencipta] semua mata pelajaran
4 Menggunakan IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran
5 Meminimumkan jumlah mata pelajaran dengan hasil dari 10 dapat dikurangai menjadi 6 melalui pengintegrasian beberapa mata pelajaran:
– IPA menjadi materi pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia , Matematika, dll
– IPS menjadi materi pembahasan pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, dll
– Muatan lokal menjadi materi pembahasan Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
– Mata pelajaran Pengembangan Diri diintegrasikan ke semua mata pelajaran
6 Menempatkan IPA dan IPS pada posisi sewajarnya bagi anak SD yaitu bukan sebagai disiplin ilmu melainkan sebagai sumber kompetensi untuk membentuk sikap ilmuwan dan kepedulian dalam berinteraksi sosial dan dengan alam secara bertanggung jawab.
7 Perbedaan antara IPA/IPS dipisah atau diintegrasikan hanyalah pada apakah buku teksnya terpisah atau jadi satu. Tetapi bila dipisah dapat berakibat beratnya beban guru, kesulitan bagi bahasa Indonesia untuk mencari materi pembahasan yang kontekstual, berjalan sendiri melampaui kemampuan berbahasa peserta didiknya seperti yang terjadi saat ini, dll
8 Menambah 4 jam pelajaran per minggu akibat perubahan proses pembelajaran dan penilaian

PENGEMBANGAN STRUKTUR KURIKULUM SD
Struktur Kurikulum Sekarang
No Komponen I II III IV V IV
A Matapelajaran
1 Matapelajaran 3 3 3
2 Pend. Agama 2 2 2
3 Pend. Kewarganegaraan 5 5 5
4 Bahasa Indonesia 5 5 5
5 Matematika 4 4 4
6 IPA 3 3 3
7 IPS 4 4 4
8 Seni Budaya & Ketrpln. 4 4 4
B Pend. Jasmani, OR & Kes. 2 2 2
C Muatan Lokal 2 2 2
A Pengembangan Diri 3 3 3
Jumlah 26 27 28 32 32 32

Usulan Struktur Kurikulum Baru
Alternatif – 1
No Komponen I II III IV V IV
A Kelompok A TEMATIK
1 Pend. Agama 4 4 4 4 4 4
2 Pend. Pancasila & Kewarganegaraan 5 6 6 6 6 6
3 Bahasa Indonesia 8 8 10 10 10 10
4 Matematika 5 6 6 6 6 6
B Kelompok B
1 Seni Budaya & Prakarya 4 4 4 6 6 6
2 Pend. Jasmani, OR & Kes. 4 4 4 4 4 4
Jumlah 30 32 34 36 36 36

Alternatif – 2
No Komponen I II III IV V IV
A Kelompok A 4 4 4 4 3 3
1 Pend. Agama 5 6 6 6 4 4
2 Pend. Pancasila & Kewarganegaraan 8 8 10 10 5 5
3 Bahasa Indonesia 5 6 6 6 6 6
4 Matematika – – – – 4 4
B Kelompok B – – – – 4 4
1 Seni Budaya & Prakarya 4 4 4 6 6 6
2 Pend. Jasmani, OR & Kes. 4 4 4 4 4 4
Jumlah 30 32 34 36 36 36

Sekedar Catatan referensi bahasa Indonesia

                Berdasarkan sejarah Bahasa Indonesia termasuk dalam rumpun proto bahasa Austronesia atau Melayu -Polinesia[1]. Bahasa Indonesia berada dalam posisi antara Melayu dan Australia. Seperti dikatakan Alfred Russel Wallace dalam Malay Archipelago dan Jan Huyghen van Linschoten dalam Itinerario  bahwa Malaka yang berada di semanjung Sumatera merupakan kawasan berkumpulnya nelayan dari berbagai Negara. Posisi ini memungkinkan bahasa Indonesia menerima pengaruh dari luar, sehingga pada perkembangannya,  bahasa Indonesia tidak luput dari pengaruh geografis bahasa serumpun. Setiap kali kontak antarbahasa lewat penggunanya menimbulkan tarik menarik dan saling mempengaruhi bahasa.  Peminjaman istilah, penyerapan kata, dan penggunaan kata-kata asing yang belum dibakukan menjadi hal yang biasa. Mulai dari tataran bunyi, kosa kata hingga struktur kalimat. Selain itu munculnya variasi bahasa dalam percakapan harian dapat menciptakan kosa kata  dan bentuk bahasa baru serta pergeseran makna.

Fenomena bahasa Indonesia di atas mengimplikasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang terbuka. Bahasa yang terlahir dari proses penciptaan dan kreativitas pemakaianya. Kreativitas tersebut dapat menimbulkan dampak positif dan negative terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Di satu sisi keadaan demikian memperkaya khasanah progesivitas bahasa Indonesia, sementara di sisi lain realita tersebut mengancam resistensi dan konsistensi bahasa Indonesia. Boleh jadi, keterbukaan bahasa ini dapat mereduksi identitas bahasa Indonesia. Karakter dan ciri khas bahasa Indonesia tidak lagi menjadi suatu kebanggaan bagi penggunanya. Bukan tidak mungkin bahasa Indonesia akan ditinggalkan oleh penggunanya dan lambat laun akan punah, terjadilah kematian bahasa. Penegasan tersebut didukung dalam realita sehari-hari bahasa Indonesia ‘hampir’ tersingkir oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Seperti sering kita jumpai tulisan-tulisan pada media cetak dan elektronik baik berisi iklan, berita, maupun informasi lain yang mana terdapat penggunaan bahasa-bahasa serapan baik daerah ataupun asing. Dalam komunikasi pun bahasa Indonesia kurang mendapatkan tempat yang ‘tenang’. Masyarakat lebih senang dan bahkan bangga menggunakan bahasa campuran (asing) agar terlihat lebih menarik dan memiliki wawasan luas hingga melupakan bahasa sendiri (Indonesia). Pada gilirannya berkembanglah masyarakat bilingualist dwibahasawan, orang yang menggunakan dua bahasa.

Dengan demikian akan semakin jelas dan tegas mengancam tidak hanya identitas bahasa Indonesia melainkan pula identitas bangsa, karena bahasa itu menunjukkan bangsa. Padahal telah kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, sebagaimana tertuang dalam teks sumpah pemuda. Bahasa Indonesia menunjukan jatidiri bangsa indonesia. Deklarasi sumpah pemuda bukan hanya sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia belaka tetapi juga tonggak lahirnya identitas dan karakter bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan bahasa Indonesia.

Semenjak itu BI mengaIami perkembangan yang cukup pesat. Mulai dari percakapan non-formal hingga percakapan formal, masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam bermkomunikasi antardaerah dan antarsuku. Komunikasi antardaerah tersebut mendorong intensitas pertemuan-pertemuan antar kelompok sehingga lahirlah oraganisasi dan lembaga yang menggeluti bahasa. Selain itu munculnya sastrawan-satrawan menunjukkan eksistensi bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Adanya periodesasi angkatan sastrawan mulai Pujangga Lama, Sastra “Melayu Lama”, Angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan ’45, Angkatan 50-an, Angkatan 66-70-an, Dasawarsa 80-an, hingga Angkatan Reformasi menjadi bukti perhatian besar masyarakat Indonesia terhadap bahasanya.

Selanjutnya, secara tata bahasa bahasa Indonesia, dalam proses perjalanannya, bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan penyempurnaan yang cukup dinamis. Mulai penyempurnaan ejaan, peminjaman istilah asing dan daerah, penyerapan kosa kata hingga penambahan konsep-konsep gramatikal. Bahkan, kini seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi, bahasa Indonesia banyak meminjam dan menyerap kata-kata asing  sebagai bukti sulitnya mencari padanan kosa kata dalam tata bahasa bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia asli (bukan serapan) di bidang teknologi ini semakin jarang ditemukan. Hal  ini berdampak pada lahirnya bahasa Indonesia ‘baru’, artinya bahasa Indonesia yang banyak mengandung unsur-unsur bahasa asing baik pengucapan, bentuk,maupun konsep gramatikal.

Fenomena BI yang cukup memprihatinkan ini dapat mereduksi peningkatan kesadaran berbahasa di kalangan lingkungan pendidikan, seperti dalam hal pengajaran di sekolah-sekolah yang bertaraf Internasional, yang manasejumlah sekolah menggunakan bahasa pengantar bahasa Ingris dalam setiap pelajaran. Bobot pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulam SBI sangat kecil, kesempatan siswa berkomunikasi saat proses pembelajaran pun masih terasa kurang. Misalnya ketika siswa bertanya, menjawab, atau mengugkapkan pendapat saat diskusi, mereka lebih banyak  menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Bahkan yang sungguh ironis tatkala guru pengampu matapelajaran bahasa Indonesia menjelaskan dan memberikan materi pelajaran bahasa Indonesia dengan mengggunakan bahasa Inggris. Lalu bagaimana dan kemana nasib BI?

Bahasa akan bertahan dan berkembang tergantung dari masyarakat penggunanya. Bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat dapat menunjukkan identitas dan karakter masyarakat tersebut. Bahasa mencerminkan budaya suatu bangsa, karena bahasa merupakan hasil olah pikir manusia (Safir-Whorf, ). Demkian pula dengan bahasa Indonesia,  masyarakat Indonesia sudah  sepatutnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar demi mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia, sekaligus melestarikan budaya bangsa Indonesia.

 

 

 

 

KONSEP DAN IMPLEMENTASI PKB

2. KONSEP DAN IMPLEMENTASI PKB
A. Pengertian PKB
PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Dengan demikian semua siswa diharapkan dapat mempunyai pengetahuan lebih, mempunyai keterampilan lebih baik, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya. PKB mencakup berbagai cara dan/atau pendekatan dimana guru secara berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan awal sebagai guru. PKB mendorong guru untuk memelihara dan meningkatkan standar mereka secara keseluruhan m encakup bidang-bidang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai profesi. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya serta membangun kualitas pribadi yang dibutuhkan di dalam kehidupan profesionalnya. Melalui kesadaran untuk memenuhi standar kompetensi profesinya serta upaya untuk memperbaharui dan m enin gkat k an kompetensi profesional selama periode bekerja sebagai guru, PKB dilakukan dengan komitmen secara holistik terhadap struktur ket erampilan dan kompetensi pribadi atau bagian penting dari kompetensi profesional. Dalam hal ini adalah suatu komitmen untuk menjadi profesional dengan memenuhi standar kompetensi profesinya, selalu memperbaharuimya, dan secara berkelanjutan untuk terus berkembang. PKB merupakan kunci untuk mengoptimalkan kesempatan pengembangan karir baik saat ini maupun ke depan. Untuk itu, PKB harus mendorong dan mendukung perubahan khususnya di dalam praktik-prak tik dan pengembangan karir guru.
Pada prinsipnya, PKB mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini (diadopsi dari Center for Continuous Professional Development (CPD). University of Cincinnati Academic Health Center. http://webcentral.uc.edu/-cpd_online2 ). Dengan perencanaan dan refleksi pada pengalaman belajar guru dan/atau praktisi pendidikan akan mempercepat pengembangan pengetahuan dan keterampilan guru serta kemajuan karir guru dan/atau praktisi pendidikan.
PKB
GB 1
GB 2
Gambar 2: Diagram Kegiatan PKB
PKB adalah bagian penting dari proses pengembangan keprofesionalan guru . PKB tidak terjadi secara ad-hoc tetapi dilakukan melalui pendekatan yang diawali dengan perencanaan untuk mencapai standar kompetensi profesi (khususnya bagi guru yang belum mencapai standar kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja , atau dengan kata lain berkinerja rendah), mempertahankan/menjaga dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. PKB dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan merupakan tanggung -jawab guru secara individu sesuai dengan masyarakat pembelajar, jadi sangat penting bagi guru yang berada di ujung paling depan pendidikan. Oleh karena itu, agar PKB dapat mendukung kebutuhan individu dan meningkatkan praktik -praktik keprofesianalan maka kegiatan PKB harus: 1. menjamin kedalaman pengetahuan terkait dengan materi ajar yang d iampu ; 2. menyajikan landasan yang kuat tentang metodologi pembelaran (pedagogik) untuk mata pelajaran tertentu; 3. menyediakan pengetahuan yang lebih umum tentang proses pembelajaran dan sekolah sebagai institusi di samping pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu dan metodologi pembelaran (pedagogik) untuk mata pelajaran tertentu; 4. mengakar dan merefleksikan penelitian terbaik yang ada dalam bidang pendidikan; 5. berkontribusi terhadap pengukuran peningkatan k eberhasilan peserta didik dalam belajarnya;
6. membuat guru secara intelektual terhubung dengan ide-ide dan sumberdaya yang ada ; 7. menyediakan waktu yang cukup, dukungan dan sumberdaya bagi guru agar mampu menguasai isi materi belajadan pedagogi s erta mengintegrasikan dalam praktik -praktik pembelajaran sehari-hari ; 8. didesain oleh perwakilan dari mereka -mereka yang akan berp artisipasi dalam kegiatan PKB bekerjasama dengan para ahli dalam bidangnya ; 9. mencakup berbagai bentuk kegiatan termasuk beberapa kegiatan yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat itu.
B. Komponen PKB
Dalam konteks Indonesia, PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi
dan/atau meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesinya yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru . PKB mencakup tiga hal; yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
1. Pelaksanaa n Pengembangan Diri
Pengembangan diri adalah upaya -upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang -undangan agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran/pembimbingan
termasuk pelaksanaan tugas -tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/ madrasah. Kegiatan pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup: kompetensi pedagogi s, kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk mampu melaksanakan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, program PKB diorientasikan kepada kegiatan peningkatan kompetensi sesuai dengan tugas-tugas tambahan tersebut (misalnya kompetensi bagi kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala
perpustakaan, dsb) . Diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi yang ditetapkan dan /atau meningkatkan keprofesian untuk memiliki kompetensi di atas standar kompetensi profesi dalam kurun waktu
tertentu . Sedangkan kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan perte muan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai standar atau di atas standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Kegiatan kolekt if guru mencakup: (1) kegiatan lokakarya atau kegiatan kelompok guru (KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS); (2) pembahas atau peserta pada seminar, koloqium, diskusi pannel atau bentuk pertemuan ilmiah yang lain; dan (3) kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Kegiatan pengembangan diri yang mencakup diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru tersebut harus mengutamakan kebutuhan guru untuk pencapaian standar dan /atau peningkatan kompetensi profesi khususnya berkaitan dengan melaksanakan layanan pembelajaran . Kebutuhan tersebut mencakup antara lain (1) kompetensi penyusunan RPP, program k erja, perencanaan pendidikan, evaluasi, dll; (2) penguasaan materi dan kurikulum; (3) penguasaan metode mengajar; (4) kompetensi melak ukan evaluasi peserta didik dan pembelajaran; (5) penguasaan teknologi informatika dan komputer (TIK); (6) kompetensi inovasi dalam pembelajaran dan sistem pendidikan di Indonesia, dsb; (7) kompetensi menghadapi tuntutan teori terkini ; dan (8) kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas -tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
2. Pelaksanaan Publikasi Ilmiah
Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kon tribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok kegiatan, yaitu:
a. presentasi pada forum ilmiah; sebagai pemrasar an/nara sumber pada seminar, lokakarya
ilmiah , koloqium atau diskusi ilmiah ;
b. publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Publikasi ilmiah ini mencakup pembuatan :
1) karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolah nya yang :
• diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku yang ber -ISBN dan diedarkan secara nasional
atau telah lulus dari penilaian ISBN,
• diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi, provinsi , dan tingkat kabupaten/kota ,
• diseminarkan di sekolah atau disimpan di perpustakaan .
2) tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan endidikanyang dimuat di:
• jurnal tingkat nasional yang terakreditasi ;
• jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi/tingkat provinsi ;
• jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/sekolah/ -madrasah, dsb.
c. publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru . Publikasi ini mencakup pembuatan :
1) buku pelajaran per tingkat atau buku pendidikan per judul yang:
• lolos penilaian BSNP
• dicetak oleh penerbit dan ber -ISBN
• dicetak oleh penerbit dan belum ber -ISBN
2) modul/diklat pembelajaran per semester yang digunakan di tingkat :
• provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi ;
• kabupaten/kota dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
• sekolah/madrasah setempat .
3) buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit yang ber-ISBN dan/atau tidak ber -ISBN ;
4) karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/ madrasah tiap karya;
5) buku pedoman guru.
3. Pelaksanaan Karya inovatif
Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sain s/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini mencakup:
a. penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks dan/atau sederhana;
b. penemuan/peciptaan atau pengembang an karya seni kategori kompleks dan/atau sederhana ;
c. pembuatan/pemodifikasian alat pelajaran/peraga/-prakti kum kategori kompleks dan/ atau sederhana;
d. penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi .
Secara singkat , gambar di bawah ini menggambarkan komponen PKB yang dapat diberikan angka kredit. Angka Kredit ini diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.
KOMPONEN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
(Pasal 11 ayat c, Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009)
PKB
GB 3
Gambar 3: Komponen PKN
C. P rinsip – prinsip Dasar Pelaksanaan P KB Satu hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan PKB harus dapat mematuhi prinsip -prinsip sebagai berikut.
1. PKB harus fokus kepada keberhasilan peserta didik atau berbasis hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, PKB harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari.
2. Setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri yang perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak merata, proses penyusunan program PKB harus dimulai dari sekolah.
3. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau sekolah berhak menambah alokasi waktu jika dirasakan perlu.
4. Bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatan setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru, jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru untuk melaksanakan program PKB.
5. Cakupan materi untuk kegiatan PKB harus terfokus pada pembelajaran peserta didik, kaya dengan materi akademik, proses pembelajaran, penelitian pendidikan terkini, dan teknologi dan/atau sen i, serta menggunakan pekerjaan dan data peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
6. Proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri. Oleh karena itu, u ntuk men capai tujuan PKB, kegiatan pengembangan harus melibatkan guru secara aktif se hingga betul-betul terjadi perubahan pada dirinya, baik dalam penguasaan materi, pemahaman konteks, keterampilan, dan lain -lain sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah .
7. PKB yang baik harus berkontribusi untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan/atau kabupaten/kota . Oleh k arena itu, kegiatan PKB harus menjadi bagian terintegrasi dari rencana pengembangan sekolah dan/atau kabupaten/ kota dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan yang disetujui bersama antara sekolah, orangtua peserta didik, dan masyarakat.
8. Sedapat mungkin kegiatan PKB dilaksanakan di sekolah atau dengan sekolah di sekitarnya (misalnya di gugus KKG atau MGMP) untuk menjaga relevansi kegiatannya dan juga untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan jika guru dalam jumlah besar bepergian ke tempat lain.
9. PKB harus mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki makna bagi masyarakat d alam pencerdasan bangsa, dan sekaligus mendukung perubahan khusus di dalam praktik -prak tik dan pengembangan karir guru yang lebih obyektif, transparan dan akuntabel.

D. Lingkup Pelaksanaan K egiatan PKB
Lingkup pengembangan keprofesian berkelanjutan, seperti ditunjukkan dalam diagram di bawah ini (diadopsi dari TDA: Continuing P rofessional Development . http://www.tda.gov.uk/teachers/continuingprofessional-d evelop – ment.aspx). Beberapa bentuk PKB dapat meliputi unsur-unsur yang bersifat int ernal sekolah, eksternal, antar sekolah maupun melalui jaringan virtual.
Contoh : PPPP -TK, LPMP, LPTK, Asosiasi Profesi , dan PKBProvider lainnya .
Contoh: Program Induksi, mentoring, pembinaan, observasi pembelajaran, kemitraan pembelajaran, berbagi pengalaman, Pengembangan sekolah secara menyeluruh (WSD= whole school development)Contoh : Jaringan lintassekolah( seperti KKG/MGMP, KKM, KKKS/MKKS, KKPS, MKPS, atau jaringan virtual.DALAM SEKOLAH
GB 4
Gambar 4: Diag ram Sumber-sumber PKB
Ini dimaksudkan bahwa kegiatan PKB yang berupa kursus, pelatihan, penataran maupun berbagai bentuk diklat yang lain dapat diselenggarakan oleh sekolah secara mandiri (sumber PKB dalam sekolah), contohnya: program Induksi, mentoring, pembinaan, observasi pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan berbagi pengalaman antarguru, pengembangan sekolah secara menyeluruh (WSD= whole school development ) . Lebih rinci lagi, kegiatan PKB yang dapat dilakukan di dalam sekolah secara mandiri dapat dikelompokkan sebagai berikut.
1. Dilakukan oleh guru sendiri, antara lain: a. mengembangkan kurikulum yang mencakup topik-topik aktual/terkini yang berkaitan dengan sain s dan teknologi, sosial, dsb, sesuai dengan kebutuhan peserta didik ;
b. merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik; c. mengevaluasi, menilai dan menganalis hasil belajar peserta didik ya ng dapat enggambarkan kemampuan peserta didik sesungguhnya ; d. menganalisis dan mengembangkan model pembelajaran berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari peserta didik terhadap pembelajarannya;
e. menulis kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehari-hari seb agai bahan untuk melakukan refleksi dan pengembangan pembelajaran; f. membaca dan mengkaji artikel dan/atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran; g. melakukan penelitian mandiri (misalnya Penelitian Tindakan Ke las) dan menuliskan hasil penelitian tersebut ; h. dan sebagainya.

2. Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah, antara lain: a. saling mengobservasi dan memberikan saran untuk perbaikan pembelajaran; b. melakukan identifikasi, investigasi dan membahas permasalahan yang dihadapi di kelas/sekolah; c. menulis modul, buku panduan peserta didik, Lembar Kerja Peserta didik, dsb ; d. membaca dan mengkaji artikel dan/atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi u ntuk membantu pengembangan pembelajaran; e. mengembangkan kurikulum dan persiapan mengajar dengan menggunakan TIK; f. pelaksanan pembimbingan pada program induksi;
g. dan sebagainya.
Sumber PKB jaringan sekolah merupakan kegiatan PKB yang dilaksanakan melalui kerjasama antar sekolah baik dalam satu rayon (gugus) , antar rayon dalam kabupaten/kota tertentu , antarprovinsi bahkan imungkinkan melalui jaringan kerjasama sekolah antarnegara secara langsung maupun melalui teknologi informasi (sumber PKB jaringan sekolah).
K egiatan PKB dilakukan oleh sekolah melalui jaringan yang ada dapat berupa:
a. kegiatan KKG/MGMP ;
b. pelatihan/seminar/lokakarya sehari atau lebih;
c. kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha dan industri, dsb;
d. mengundang nara sumber dari sekolah lain , komite seko lah, dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi lain yang relevan.
Jika kebutuhan guru dalam rangka pengembangan keprofesional annya belum terpenuhi melalui kedua sumber dalam sekolah maupun jaringan sekolah, atau masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, maka dapat menggunakan sumber-sumber PKB selain kedua sumber PKB tersebut, yakni sumber kepakaran luar lainnya. Sumber kepakaran lain ini dapat disediakan melalui kegiatan di LPMP, P4TK, Perguruan Tinggi atau institusi layanan la in yang diakui oleh pemerintah ataupun melalui pendidikan dan pelatihan jarak jauh m elalui jejaring virtual atau TIK yang diselenggarakan oleh institusi layanan luar negeri. Proses PKB dimungkinkan menjadi lebih efektif dan efisien bila dilakukan di sekol ah sendiri atau dilakukan ber sama-sama dengan sekolah lain yang berdekatan (misalnya melalui KKG atau MGMP). Kegiatan PKB dapat dilakukan di luar lingkungan sekolah, misalnya oleh LPMP, Dinas Pendidikan, PT/LPTK atau penyedia jasa lainnya hanya untuk meme nuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah sendiri.

E. Mekanisme PKB
Berdasarkan analisis kebutuhan pening ka tan kompetensi guru dan ketentuan yang berlaku pada praktik -praktik pelaksanaan PKB yang ada, maka dikembangkan mekanisme PKB yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru untuk meningkatkan profesionalismenya sebagai berikut.
Tahap 1 : Setiap awal tahun guru melakukan evaluasi diri tentang apa yang dilakukan sebelumnya . Guru di suatu sekolah, baik guru yang berpengalaman maupun guru yang baru mulai mengajar, harus melakukan proses evaluasi diri, dan mengikuti penilaian kinerja dan reviu tahunan pada awal tahun ajaran dan/atau menjelang akhir tahun ajaran . Bagi guru yang mengajar lebih dari satu sekolah, maka kegiatan evaluasi diri, PKG dan PKB dilakukan di sekolah induknya. Evaluasi diri dilakukan dengan mengisi Format -1, yang memuat
antara lain sebagai berikut: Semua usaha yang telah dilakukannya untuk mengembangkan kompetensinya selama satu tahun terakhir, baik dengan mengikuti pelatihan yang bersifat formal maupun informal (berkaitan dengan pengembangan diri yang diorientasikan kepada peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan pengetahuan dan keterampilan menghasil kan karya ilmiah dan/atau karya innovatif); Hasil atau dampak yang dirasakannya dari usaha tersebut; • Keberhasilan yang dicapainya dalam melaksanakan tugas selama satu tahun terakhir, termasuk inovas i yang dilakukan dan kontribusinya terhadap pengembangan sekolah, dsb.
; Kendala yang dihadapinya dalam melaksanakan tugasnya (baik secara internal yaitu pada dirinya sendiri maupun dari luar); Kelemahan/kekurangan yang dirasakan masih ada pada dirinya (termasuk keterampilan baru
yang ingin dikuasainya); Hasil dari proses Kegiatan induksi dan Penilaian Kinerja yang baru dialaminya;
Kegiatan yang direncanakan akan dilakukan selama satu tahun ke depan dalam rangka pengembangan diri; Kegiatan yang direncanakan akan dilakukan selama kurun waktu tertentu untuk memperbaiki Profil dan Angka Penilaian Kinerja; Kegiatan yang direncanakan akan dilakukan sendiri; K egiatan yang direncanakan membutuhkan partisipasi atau kerja sama dengan guru lain; Pengembangan kompetensi yang masih dibutuhkannya serta bantuan lain yang diperlukannya untuk mencapai tujuannya.
Tahap 2 :
Segera setelah selesai melak ukan evaluasi diri, guru mengikuti proses Penilaian Kinerja Formatif (lihat Pedoman Penilaian Kinerja). Penilaian Kinerja ini diperlukan untuk menentukan profil kinerja guru dalam menetapkan apakah guru akan mengikuti program peningkatan kinerja untuk mencapai standar kompe tensi profesinya atau kegiatan pengembangan kompetensi lebih lanjut.
Tahap 3 :
Melalui konsultasi dengan Kepala Sekolah (jika koordinator PKB adalah guru yang di tugaskan oleh Kepala Sekolah) dan Komite Sekolah, Guru dan koordinator PKB membuat perencanaan kegiatan PKB (Format-2) bersifat sementara ( untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Koordinator PKB Kabupaten/Kota dan Koordinator KKG/ MGMP) yang didasarkan kepada: evaluasi diri yang dilakukan oleh guru; catatan pengamatan berkala yang pernah dilakukan oleh Guru Pembina (jika ada); Pengawas, dan/atau Kepala Sekolah ; penilaian kinerja guru; data dari sumber lain yang sudah dikumpulkan oleh k oordinator PKB, termasuk kebutuhan akan pengembangan sumber daya manusia yang tercermin pada Rencana Pengembangan Sekolah.

Tahap 4 :
Koordinator PKB Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah (jika koordinator PKB adalah guru yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah), Koordinator KKG/MGMP dan Koordinator PKB tingkat sekolah menetapkan dan menyetujui rencan a kegiatan PKB bersifat final yang memuat kegiatan PKB yang akan dilakukan oleh guru sendiri dan /atau bersama-sama dengan guru lain di dalam sekolah sebagai bagian dari kegiatan yang a kan diadakan oleh sekolah tertentu , kegiatan yang akan dikoordinasikan oleh KKG dan MGMP maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Khusus kegiatan PKB yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk memperoleh persetujuan. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKB yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota dan memberikan anggaran atau subsidi kepada sekolah maupun KKG/MGMP untuk menyelenggara k an PKB di tingkat sekolah secara mandiri maupun melalui kegiatan jaringan sekolah.

Tahap 5 :
Guru menerima rencana program PKB yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam dan/atau luar sekolah, yang telah dibahas dan disepakati oleh koordinator PKB kabupaten/kota, kepala sekolah (jika koordinator PKB adalah guru yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah), koordinator KKG/MGMP dan koordinator sekolah berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota . Setiap guru berha k menerima pembinaan berkelanjutan (jika memang diperlukan) dari seorang guru yang berpengalaman dalam melaksanakan proses pembelajaran dan telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan serta memiliki kinerja minimal baik berdasaskan hasil PK GURU dan ditunjuk/ditetapkan oleh kepala sekolah. Rencana kegiatan PKB juga mencakup sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu setelah guru mengikuti program PKB (lihat lampiran Format Laporan Kendali Kinerja Guru pada pedoman PK GURU ).

Tahap 6 :
Guru mengikuti program PKB yang telah direncanakan baik di dalam dan/atau di luar sekolah. Sekolah berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru mengikuti kegiatan PKB tidak mengurangi kualitas pembelajaran peserta didik di kelasnya . Ada perbedaan antara pelaksanaan PKB bagi guru-guru yang hasil PK GURUnya telah mencapai atau lebih standar kompetensi profesi dengan guru-guru yang hasil PK GURU nya masih belum mencapai standar komptensi profesi.
Bagi guru-guru yang telah mendapatk an hasil PK GURU formatifnya sama atau di atas standar akan mengikuti program PKB agar memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, tuntas dan tidak setengah -tengah serta memiliki kepribadian yang matang, kuat dan seimbang agar mampu memberikan layanan pendidikan sesuai dengan perkembangan masa kini. Sedangkan kh usus bagi guru -guru yang mengikuti program PKB untuk mencapai standar kompetensi profesi (guru-guru yang hasil PK GURU format ifnya di bawah s tandar kompetensi yang ditetapkan) harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (i) jenis kompetensi yang perlu ditingkatkan ; (ii) daya dukung yang tersedia di sekolah; (iii) catatan hasil evaluasi diri, refleksi diri, dan hasil PK GURU ; serta (iv) target perubahan/peningkatan yang diharapk an akan terjadi setelah guru mengikuti kegiatan PKB untuk mencapai standar kompetensi profesi .
Dalam penyusunan rencana PKB untuk mencapai standar kompetensi profesi khususnya bagi guru -guru yang hasil PK GURU -nya di bawah standar yang ditetapkan dengan kata lai n guru berkinerja rendah perlu mencantumkan tahap pelaksanaannya. Selain itu, dalam rencana PKB tersebut juga perlu mencantumkan pihak-pihak yang terlibat dalam keseluruhan proses, mulai tengah semester 1 sampai dengan tengah semester 2, seb elum pelaksanaan PK GURU sumatif di akhir tahun ajaran. Taha pan kegiatan PKB tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tahap Uraian Informal Pada tahap ini, guru yang bersangkutan bersama koordinator PKB atau kepala sekolah, menganalisis hasil PK GURU dan menetapkan solusi untuk mengatasinya. Guru kemudian diberi kesempatan selama 4 – 6 minggu sebelum dilakukan penilaian kemajuan pertama untuk mengetahui hasil p eningkatan kompetensi yang dilakukan guru secara mandiri atau bersama kelompok guru lain . Se mua hal yang dilakukan guru selama tahap ini harus sesuai dengan recana kegiatan yang telah disusun. Jika pada penilaian kemajuan pertama, guru telah berhasil meningkatkan kompetensinya, yakni memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai formatif untuk kompetensi termaksud, maka guru dapat langsung melaksanakan PKB untuk peningkatan profesionalisme. Formal Jika guru tidak/belum menunjukkan peningkatan kompetensi pada penilaian kemajuan pertama ( tahap informal) , maka koordinator PKB bersama kepala sekolah dapat menentukan proses selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru. P roses peningkatan pada tahap ini antara lain:
;Guru melakukan peningkatan kompetensi di sekolah dengan pendampingan, artinya guru harus bekerja sama dengan seorang guru pendamping yang akan memberikan dukungan untuk melakukan kegiatan peningkatan Tahap Uraian kompetensi yang diperlukan, meliputi kompetensi pedagogi k dan/ atau profesional . Selama 4 – 6 minggu, guru pendamping wajib memberikan masukan dan bimbingan secara intensif untuk meningkatkan kompetensi terkait, sebelum dilakukan penilaian kemajuan kedua.
• Untuk peningkatan kompetensi tertentu yang tidak dapat dilakukan di sekolah, guru dapat melakukan peningkatan kompetensinya di luar sekolah Guru tidak perlu mengikuti PKB untuk pencapaian standar kompetensi profesi di tahun berikutnya apabila pada PK GURU sumatif di akhir tahun ajaran guru tidak lagi mempunyai nilai di bawah standar pada semua kompetensi yang dinilai. Namun, bila pada PK GURU sumatif tersebut masih terdapat nilai di bawah standar, maka guru harus mengikuti program PKB pencapaian standar kompetensi profesi kembali di tahun berikutnya untuk meningkatkan kompetensinya yang masih mendapatkan nilai di bawah standar. Dalam hal ini, guru dinyatakan telah mencapai kemajuan jika guru dapat meningkatkan minimal 50% dari jumlah kompetensi yang menurut hasil PK GURU formatif perlu ditingkatkan. Jika guru tidak mencapai . Dalam hal ini, guru dapat mengikuti pelatihan tertentu dengan persetujuan koordinator PKB dan kepala sekolah. Sebagai contoh, guru dapat mengikuti pelatihan yang diperlukan di P 4TK, LPMP, LPTK , atau lembaga lain yang sejenis, selama 4 – 6 m inggu sebelum dilakukan penilaian kemajuan kedua pada waktu yang telah disepakati oleh guru yang bersangkutan dengan penilai (sebelum akhir tahun ajaran), untuk mengetahui kemajuan capaian peningkat – an kompetensi guru. Hasil penilaian kemajua n tahap kedua ini akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Koordinator PKB dan/atau kepala sekolah wajib memantau keikutsertaan guru dalam kegiatan ini.

Tahap Uraian
kondisi tersebut, maka guru dapat dikenakan sangsi, antara lain ber upa pengurangan jam mengajar (<24 jam) dengan maksud agar guru dapat lebih berkonsentrasi dalam mempersiapkan pelaksanaan belajar mengajarnya. Jika guru masih tidak dapat menunjukkan peningkatan kinerja yang ditargetkan dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan PKB pencapaian standar kompetensi profesi, maka guru dapat dikenakan sangsi kepegawaian setelah melalui proses tertentu sesuai aturan kepegawaian. Proses pelaksanaan sangsi kepegawaian ini dilaksanakan dengan cara: koordinator PKB melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah untuk selanjutnya diteruskan kepada dinas pendidikan setempat agar dapat diproses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku. Dala m pelaksanaan PKB untuk mencapai standar kompetensi profesi khususnya bagi guru -guru yang hasil penilaian kinerjanya masih di bawah standar yang ditetapkan dapat didampingi oleh Guru pendamping/mentor . Guru pendamping/mentor adalah guru senior yang kompeten, yang bertugas memberikan pendampingan kepada guru yang mengikuti PKB tersebut. Guru pendamping/mentor dapat berasal dari sekolah maupun dari luar sekolah (jika sekolah merasa belum memiliki guru yang memenuhi persyaratan yang ditentukan ). Persyaratan untuk menjadi guru pendamping/ mentor adalah memiliki: (i) kualifikasi akademik S-1/ D-IV dalam bidang yang sesuai dengan guru yang didampingi ; (ii) sertifikat pendidik ; (iii) pangkat/ jabatan minimal sama dengan guru yang didampingi ; (dan (iv) ciri-ciri yang dibutuhkan oleh seorang pendamping/ mentor, yaitu sabar, bijak, banyak mendengar, tidak menggurui, dapat mengajak guru yang didampinginya untuk berbuka hati , dan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar sekolah. Sedangkan tugas pokok guru pendamping/mentor dalam ini antara lain adalah sebagai berikut, yaitu: 1) Melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh guru selama guru mengikuti PKB pencapaian standar profesi; 2) Memberikan bimbingan kepada guru yang didampingi berdasarkan hasil isian evaluasi diri guru, refleksi diri, portofolio, dan catatan/laporan hasil PK GURU . 3) Memberikan masukan dan turut mencarikan solusi jika guru yang didampingi mempunyai masalah terkait dengan pelaksanaan PKB pencapian standar profesi; 4) Membuat catatan dan laporan hasil monitoring terhadap pelaksanaan PKB pencapaian standar yang dilakukan oleh guru yang didampingi dan (bila diperlukan) menetapkan tindak lanjut yang harus dilakukan.

Tahap 7 :
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan PKB oleh K oordinator PKB Kabupaten/kota bekerja sama dengan Koordinator PKB tingkat sekolah untuk mengetahui apakah kegiatan PKB yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengkaji kelebihan, permasalahan dan hambatan untuk perbaikan kegiatan PKB di masa mendatang, dan penerapan hasil PKB dalam pelaksanaan tugas guru, serta evaluasi dampak terhadap upaya peningkatan kualitas layanan pendid ikan di sekolah.

Tahap 8:
Setelah mengikuti program PKB, guru guru wajib mengikuti PK GURU sumatif di akhir tahun ajaran. Hasil PK GURU sumatif akan dikonversi ke perolehan angka kredit. Gabungan angka kredit PKB dan PKB yang telah diikuti guru akan diperhitungkan untuk kenaikan pangkat, jabatan, dan fungsional guru, dan merupakan bahan pertimbangan untuk pemberian tugas tambahan atau pemberian sangsi pada guru. Angka kredit PK GURU diberikan oleh penilai; sedangkan angka kredit PKB diberikan oleh k oordinator PKB tingkat sekolah dengan mengacu kepada pedoman pemberian angka kredit untuk PKB .

Tahap 9:
Di akhir tahun, semua g uru dan koordinator PKB tingkat sekolah melakukan refleksi apakah kegiatan PKB yang diikuti nya benar-benar berman faat dalam meningkatkan kompetensinya maupun kemampuan lain untuk menghasilkan karya ilmiah dan/atau karya inovatif (Format-3) .
Sekolah berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru dengan tugas tambahannya sebagai Guru Pendamping/ Mentor atau sebagai Koordinator PKB tingkat sekolah sebagaimana halnya guru yang mengikuti kegiatan PKB tidak mengurangi kuantitas dan kualitas mengajarnya. Masa kerja
koordinator PKB, penilai, dan guru pendamping/mentor adalah 3 (tiga) tahun. Setelah habis masa kerjanya, akan dilakukan evaluasi untuk menentukan masa kerja berikutnya.
Pemilihan koordinator PKB, penilai, dan guru pendamping/mentor dilakukan oleh kepala sekolah dengan persetujuan pengawas dan semua guru di sekolah tersebut, sedangkan penetapan dan pengangkatannya dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota. Secara formal kepala sekolah menerbitkan SK penetapan koordinator PKB, penilai dan guru pendamping. Selain itu, sekolah dan Dinas Pendidikan setempat harus menjamin keterlaksanaan tugas Guru Pendamping/Mentor atau sebagai Koordinator PKB agar pelaksanaan PKB dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip PKB yang telah ditetapkan dan sekaligus dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik. Secara umum, m ekanisme PKB tersebut dapat digambarkan dalam mekanisme yang mencakup sembilan tahapan sebagai berikut:
Guru mengevaluasidirimenjelangakhirtahun ajaran,
Format -1
(1.1)Guru melaluiproses PenilaianKinerja Formatif
(1.2)Koordinator PKB dan Guru membuat perencanan PKB,
(1.3)Guru menyetujuirencana kegiatan PKB , Format-2
(1.4) Guru menerimarencana final kegiatan PKB ,
Format -2 (1.5)
Guru
menjalankanprogram PKB sepanjangtahun
(1.6) Koordinator PKB melaksanakan monev. kegiatan PKB
(1.7) Guru mengikutiPenilaian KinerjaSumatifdanmenerima perki -raan angka kredit
(1.8) Guru melakukanrefleksi kegiatan PKB Format -3
(1.9)

Gambar 5: Siklus Mekanisme PKB

F. Peran Institusi dan Individu yang terkait dalam PKB
1. Peran Institusi terkait dalam pelaksanaan PKB Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan PKB, maka
sesuai dengan semangat otonomi pendidikan dan akuntabilitas publik perlu ditetapkan tugas dan tanggung
jawab setiap institusi yang terkait. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tergambar dalam diagram
berikut ini. KemendiknasMenyusunPedoman dan instrumen PKB , mensyeleksidan melatihinstruktur tim inti PKG tingkat pusat, melakukanpemantauandan evaluasi.
Tingkat Pusat
Dinas Pendidikan
Provinsi dan LPMP
Melaksanakan pemetaan data profil keinerja guru, pendampingan, pembimbingan , dan konsultasi
pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan untuk menjamin pelaksanaan PKB yg berkualitas
Tingkat P rovinsi
Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
Mengelola PKB tingkat Kabupaten/Kota untukmenjaminPKB dilaksanakan secara efektif, efisien,
objektif, adil, akuntabel, dsb, serta membantu & memonitorpelaksanaanPKB di sekolahdan Gugus
Tingkat Kab/Kota
KKG / MGMP
kecamatan /gugus
Merencanakan, melaksanakan dan melaporkanpelaksanaan kegiatan PKB di gugus serta membantu
dan memobimbing pelaksanaanPKB di sekolah.
Tingkat
Kecamatan
Sekolah atau
Madrasah
Merencanakan, melaksanakan dan melaporkanpelaksanaankegiatan PKB di sekolah
Tingkat Sekolah
KoordinatorPKB
Menjaminbahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannyasesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupunkabupaten/kota

Gambar 6 : Diagram Tugas dan Tanggung-jawab Institusi dalam Pelaksanaan PKB Diagram tersebut menunjukkan adanya keterkaitan tugas dan tang g ung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKB mulai dari tingkat pusat ( Kementerian Pendidikan nasional) sampai dengan sekolah. Konsekuensi dari adanya keterkaitan tersebut, menuntut agar pihak -pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKB melaku kan koordinasi. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dimaksud dirinci sebagai berikut.
Tugas dan Tanggung Jawab Tingkat Pusat.
Kementerian Pendidikan Nasional sebagai institusi tingkat pusat memiliki tugas dan tanggung-jawab dalam pelaksanaan PKB sebagai berikut.
1. Menyusun dan mengembangkan rambu-rambu pengembang an dan prosedur pelaksanaan kegiatan P K B.
2. Menyusun pedoman dan perangkat lain untuk pelaksanaan kegiatan PKB .
3. engkoordinasikan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan terkait PKB .
4. Memfasilitasi kegiatan dan jika dimungkinkan juga pembiayaan pelaksanaan PKB tingkat sekolah, gugus
maupun kabupaten/kota melalui lembaga P4TK dan sumber-sumber belajar lainnya.
5. Memantau dan mengevaluasi kegiatan PKB secara nasional.
6. Menyusun laporan pengelolaan kegiatan PKB dan hasil pemantauan dan evaluas i secara nasional .
7. Menyampaikan laporan pengelolaan kegiatan PKB hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas
Pendidikan dan sekolah sebagai umpan balik untuk ditindak lanjuti.
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP
Dinas Pendidikan Provinsi sebagai institusi tingkat provinsi dan LPMP sebagai perwakilan institusi pusat di provinsi memiliki tugas dan tanggung-jawab dalam pelaksanaan PKB sebagai berikut.
1. Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP menghimpun data profil kinerja guru dan sekolah yang ada di daerahnya.
2. Mensosialisasikan, menyeleksi, dan melaksanakan TOT untuk melatih tim pelaksana PKB tingkat Kabupaten/Kota.
3. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi serta memfasilitasi kegiatan PKB yang ada di bawah kewenangannya.
4. Menjamin bahwa kegiatan PKB sesuai dengan kebutuhan sekolah, khususnya kegiatan PKB yang dilaksanakan melalui KKG/MGMP .
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PKB di bawah kewenangannya.
6. Dinas Pendidikan Provinsi bersama -sama dengan LPMP membuat laporan pengelolaan kegiatan PKB, hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PKB dan mengirimkannya kepada sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan/atau Kementerian Pendidikan Nasional.
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai institusi yang bertanggung -jawab langsung dalam pengelolaan
sekolah di tingkat kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung -jawab dalam pelaksanaan PKB sebagai berikut .
1. Mensosialisasikan dan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP melatih tim
pelaksana PKB tingkat Kabupaten/Kota.
2. Menghimpun dan menyediakan data profil kinerja guru dan rencana PKB sekolah dan gugus sekolah yang
ada di wilayahnya.
3. Mengetahui dan menyetujui program kerja pelaksanaan PKB yang diajukan sekolah dan gugus.
4. Menyediakan pendanaan, layanan konsultasi, dan pendampingan serta mengkoordinasi k an pelaksanaan
PKB yang ada di daerahnya (sekolah maupun gugus). Jika diperlukan menyusun rencana dan pembiayaan
serta melaksanakan kegiatan PKB di tingkat kabupaten/kota (kegiatan PKB yang dikelola oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota).
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PKB untuk mengetahui ketercapaian maupun
kekuatan d an kelemahan pelaksanaan PKB di sekolah dan/ atau gugus sekolah maupun yang dikelola oleh
Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan , serta tindak lanjut perbaikan ke depan.
6. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PKB dan mengirimkannya kepada sekolah,
dan/atau LPMP dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing sebagai masukan untuk
perbaikan pelaksanaan PKB di masa mendatang.
7. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi kegiatan PK GURU dan PKB termasuk penyempurnaan dan pembaharuan data secara berkala di tingkat kabupaten/kota .
Tugas dan Tanggung Jawab KKG/MGMP KKG/MGMP sebagai institusi kegiatan guru yang bertanggung-jawab terhadap upaya peningkatan keprofesian guru di gugus masing-masing dalam kabupate n/kota memiliki tugas dan tanggung-jawab dalam pelaksanaan PKB sebagai berikut.
1. Menghimpun dan menyediakan data profil kinerja guru dan rencana PKB sekolah yang ada di gugusnya .
2. Mengkoordinasi k an, menyusun rencana pelaksanaan dan pembiayaan serta melaksanakan kegiatan PKB di gugusnya .
3. Mengusulkan rencana PKB gugus dan pembiayaannya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/Kota .
4. Mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di gugusnya masing-masing untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Sekolah.
5. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelaksanaan PKB di sekolah.
6. Membantu tim pemantau dan evaluasi dari tingkat pusat, LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten di Kecamatan, dan Pen gawas Sekolah .

Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah
Sekolah di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang bertanggung-jawab langsung dalam pengelolaan guru
untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pengembangan profesinya memiliki tugas dan tanggung-jawab dalam pelaksanaan PKB sebagai berikut.
1. Memilih koordinator PKB dan Guru Pendamping dalam pelaksanaan PKB.
2. Menyusun program kegiatan PKB yang didasarkan kepada hasil PK GURU masing -masing guru di
sekolahnya sesuai dengan rambu-rambu penyelenggaraan PKB dan prosedur operasional standar penyelenggaraan PKB.
3. Menetapkan rencana program dan pembiayaan kegiatan PKB sekolah dan mengusulkan kegiatan PKB
untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh gugus sekolah dan/atau Dinas Pendidikan kabup aten/kota.
4. Melaksanakan kegiatan PKB sesuai program yang telah disusun secara efektif, efisien, oby ektif, adil,
akuntabel, dsb di sekolahnya .
5. Memberikan kemudahan akses bagi koordinator PKB/Guru Pendamping untuk melaksanakan tugas nya
dan akses bagi guru untuk mengiku ti kegiatan PKB di sekolah, gugus, maupun tingkat kabupaten/kota,
provinsi dan/atau nasional.
6. Menjamin ketercapaian pelaksanaan PKB sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan (lihat Format
Kendali Kinerja Guru dalam Pedoman PK GURU) dan kebutuhan sekolah.
7. Mengevaluasi dan melapork an kegiatan PKB sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau ke gugus untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
8. Membantu tim pemantau dan evaluasi dari tingkat pusat, LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten di Kecamatan, dan Pengawas Sekolah.
2. Peran Individu terkait langsung dalam pelaksanaan PKB Koordinator PKB Tingkat Sekolah Koordinator PKB adalah guru yang memenuhi persyaratan tertentu; ( i ) m emi liki kualifikasi S1/D4; (ii)
sudah memiliki sertifikat pendidik; (i ii ) memiliki kinerja baik berdasarkan hasil PK GURU ; ( i v) m emiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang manajer; (v) sabar, bijak, banyak mendengar, tidak menggurui, dan dapat mengajak guru lain untuk berbuka hati; dan (vi) l uwes dan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam/ luar sekolah. Sekolah yang mempunyai banyak guru boleh membentuk sebuah tim PKB untuk membantu Koordinator PKB, sedangkan sekolah kecil dengan jumlah guru yang terbatas, terutama sekolah dasar, sangat dianjurkan untuk bekerja sama dengan sekolah lain di sekitarnya. Dengan demikian bagi sekolah kecil, seorang Koordinator PKB bisa mengk oordinasikan kegiatan PKB di beberapa sekolah. Koordinator PKB ini dapat dijabat oleh Kepala Sekolah langsung , Wakil Kepala Sekolah atau seorang guru yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas tersebut.
Koordinator PKB di tingkat sekolah Koordinator PKB di tingkat sekolah menerapkan perannya dalam program PKB melalui tahapan berikut.
Tahap 1: Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan tingkat Sekolah mengumpulkan hasil evaluasi diri (Format-1) dari setiap guru di sekolahnya, melalui masing -masing Guru Pendamping, dan merekapitulasinya.
Tahap 2: Berdasarkan rekapitulasi tersebut, Koordinator PKB Sekolah merekomendasikan kepada Kepala Sekolah: Guru-guru yang kinerjanya amat baik (jika ada) seh ingga dia siap untuk mengajukan permohonan untuk kenaikan pangkat sambil mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya; Guru-guru yang kinerjanya memuaskan sehingga dia dapat melanjutkan pekerjaannya sambil mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhann ya; Guru-guru yang kinerjanya rendah (jika ada) sehingga dia memerlukan penanganan khusus sambil mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya.
Tahap 3:
Berdasarkan rekapitulasi evaluasi berkaitan dengan semua usaha yang telah dilakukan untuk mengembangkan kompetensinya selama satu tahun terakhir, baik dengan mengikuti pelatihan yang bersifat formal maupun informal, Koordinator PKB Sekolah memetakan kebutuhan PKB yang dirasakan
oleh semua Guru di sekolah. Kemudian melalui konsultasi dengan Kep ala Sekolah, Komite Sekolah, warga sekolah lainnya, Koordinator PKB tingkat sekolah menyusun rencana sementara k egiatan PKB Sekolah untuk jangka waktu satu tahun ke depan (Format-2). Dalam hal ini, Koordinator PKB Sekolah melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah (jika koordinator PKB adalah guru yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah) , Komite Sekolah dan warga sekolah lainnya tentang kebutuhan PKB yang dapat ditangani oleh sekolah sendiri, misalnya dengan mengadakan kegiatan internal dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekolah, atau dengan membeli jasa pelatihan instansi lain.
Tahap 4:
Koordinator PKB Sekolah juga melakukan koordinasi dengan Ketua KKG/MGMP dengan tujuan untuk melihat peluang bagi: dua atau lebih sekolah bekerja sama dalam penanganan kebutuhan guru (misalnya, guru dari Sekolah A melakukan observasi di Sekolah B dan sebaliknya; atau beberapa sekolah bekerja sama, di bawah naungan KKG atau MGMP, untuk mengadakan penelitian sederhana tentang sua tu masalah yang sedang mereka hadapi); KKG/MGMP mengadakan pelatihan atau kegiatan lain; KKG/MGMP membeli jasa pelatihan dari instansi lain ; Sedapat mungkin kebutuhan guru yang tidak dapat ditangani oleh sekolah sendiri hendaknya ditangani di tingkat KKG/M GMP.
Tahap 5:
Koordinator PKB sekolah juga melakukan koordinasi dengan Koordinator PKB Kabupaten/Kota untuk menetapkan k egiatan PKB untuk memenuhi kebutuhan yang belum tertangani secara intern al di sekolah atau pada tingkat lokal (misalnya di KKG/MGMP). Melalui konsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan setempat, Koordinator PKB Kabupaten/Kota dan Koordinator PKB Sekolah menetapkan perincian kegiatan yang menggambarkan semua kegiatan yang akan diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sepanjang satu tahun yang akan datang. Mereka juga mengidentifikasikan dalam rencana final kegiatan PKB berbagai kebutuhan yang untuk sementara belum dapat ditangani. Rencana tersebut disampaikan kepada guru untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Koordinator PKB Sekolah.

Tahap 6:
Koordinator PKB Sekolah bersama-sama dengan Koordinator PKB Kabupaten/Kota melakukan evaluasi tahunan terhadap program PKB di sekolahnya. Tujuan utama evaluasi tersebut adalah untuk menilai
apakah program PKB diterapkan dalam pelaksanaan tugas pokok guru dan dampaknya pada peningkatan antara lain: (1) k inerja guru ; (2) m otivasi guru; dan (3) pelayanan sekolah terhadap kebutuhan peserta didiknya. Koordinator PKB Tingkat Kabupaten/Kota Koordinator PKB Kabupaten/Kota adalah petugas (misalnya pengawas untuk gugus sekolah tertentu) yang diberi tugas dan wewenang oleh Dinas Pendidikan untuk: (i) mencari data tentang kebutuhan yang dialami oleh sekolah dan guru sendiri untuk kegiatan PKB di daerahnya; (ii) m emetakan dan memprioritaskan kebutuhan tersebut; (iii) m encari peluang untuk pemenuhan kebutuhan tersebut ; (iv) m engevaluasi keberhasilan program kegiatan PKB; dan (v) berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Koordinator PKB Kabupaten/Kota menerapkan perannya dalam program PKB melalui tahapan berikut.
Tahap 1 : Koordinator PKB Kabupaten/ Kota menerima perincian kebutuhan PKB yang belum dapat
dipenuhi di sekolah masing-masing atau di KKG/MGMP dari Koordinator PKB Sekolah.
Tahap 2 : Melalui konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Koordinator PKB Kabupaten-Kota dan Koordinator PKB Sekolah , Koordinator KKG/ MGMP, Kepala Sekolah (jika Koordinator PKB Sekolah adalah guru yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah) berkoordinasi untuk memetakan kebutuhan
PKB bagi semua sekolah di daerahnya yang belum tertangani oleh sekolah, dan KKG / MGMP sebagai bagian dari perencanaan PKB secara keseluruhan.
Tahap 3 : Berdasarkan data tentang kebutuhan guru yang diperoleh dari sekolah serta hasil konsultasi dengan berbagai penyedia jasa PKB , Koordinator PKB tingkat kabupaten/kota menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan PKB tingkat Kabupaten/Kota . Rencana tersebut disampaikan kepada setiap sekolah untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Koordinator PKB Sekolah. Kebutuhan yang belum dapat dipenuhi, baik pa da tingkat sekolah dan KKG/MGMP maupun pada tingkat kabupaten/kota perlu juga dicantumkan pada rencana PKB sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberi waktu dua tahun untuk memenuhi kebutuhan guru yang, jika tidak terpenuhi, akan berdampak negatif pada peserta didik dan sekolah secara umum. Guru tidak dapat disalahkan apabila suatu kebutuhan telah diidenti fikasikan tetapi sekolah dan Dinas Pendidikan tidak berhasil mencarikan peluang untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.
Tahap 4 : Koordinator PKB Kabupaten/Kota mengadakan koordinasi dengan penyedia jasa pelatihan lainnya (baik swasta maupun negeri), termasuk: (i) guru (perorangan) dari sekolah lain di kabupaten/kota yang sama yang memiliki keterampilan khusus; (ii) guru (perorangan) dari kabupaten/kota lain yang memiliki keterampilan khusus; (iii) LPMP; (iv) pengawas; (v) staf Dinas Pendidikan setempat; (vi) akademisi (perorangan); (vii) PT/LPTK’ dan (viii) penyedia jasa pelatihan swasta (lokal dan nasional) untuk menyusun dan melaksanakan
program yang dapat memenuhi kebutuhan guru melalui kegiatan PKB yang akan dikoordinasikan khusus oleh Dinas Pendidikan kabu paten/Kota.
Tahap 5 : Koordinator PKB Kabupaten/ Kota bersama-sama dengan Koordinator tingkat sekolah melakukan evaluasi tahunan terhadap program PKB di daerahnya. Tujuan utama evaluasi tersebut ada lah untuk menilai sampai sejauh mana program PKB diterapkan dalam pelaksanaan tugas pokok guru dan dampaknya pada peningkatan: (1) k inerja guru dan sekolah ; (2) m otivasi guru dan sekolah ; (3) pelayanan sekolah terhadap kebutuhan peserta didik nya; dan (4) pelayanan Dinas Pendidikan terhadap kebutuhan guru dan sekolah di wilayahnya.

MONITORING EVALUASI, DAN PELAPORAN PKB

A. Monitoring dan Evaluasi Program PKB
Dalam rangka menjamin pelaksanaan PKB , maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, disingkat dengan monev. Kegiatan monev dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan oleh institusi/pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PKB . Hasil monev sangat penting untuk mere fleksikan pelaksanaan PKB untuk melihat apakah implementasi PKB berhasil dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapka n. Selain itu, hasil monev juga dipergunakan untuk meningkatkan pelaksanaan sekaligus untuk memberikan masukan untuk peningkatan kualitas PKB . Monev ini pada prinsipnya untuk mengetahui apakah program PKB dapat ber jalan sebagaimana mestinya, hambatan apa yang terjadi dan saran untuk mengatasinya. Dalam analisisnya, tahapan evaluasi diarahkan untuk pengambilan kesimpulan keberhasilan program PKB dalam meningkatkan kompetensi . Oleh karena itu, dalam kegiatan m onev harus mampu menjawab pertanyaan:
1. Apakah perencanaan program PKB sesuai dengan kebutuhan guru berdasarkan hasil evaluasi diri dan
penilaian kinerja formatif (data dari Koordinator PKB sekolah)?
2. Apakah pelaksanaan PKB dan fungsi pelaksana PKB dapat dilakukan secara optimal, dan permasalahan apa saja yang teridentifikasi dalam pelaksanaan PKB (data dari Koordinator PKB sekolah, Kepala Sekolah, Guru Pendamping)?
3. Dampak positif kegiatan PKB terhadap peningkatan kompetensi guru dan sekolah (data dari Guru)?
4. Penerapan hasil PKB dalam pelaksanaan tugas guru sehari hari dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik.
5.Berdasarkan pertanyaan 1, 2, 3 dan 4 bagaimana interpretasi Koordinator PKB Kabupaten/Kota berkaitan dengan akuntabilitas, keberlanjutan program PKB serta saran-saran dan rekomendasi untuk peningkatannya?
Ketika melakukan analisis data untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, berarti telah menarik simpulan terhadap pelaksanaan PKB di sekolah tertentu dan/atau antar sekolah. Penarikan simpulan seperti itu memerlukan kejujuran dan pemahaman terhadap kondisi nyata di sekolah yang dinilai.

B. Laporan Monitoring dan Evaluasi Program PKB
Setelah melakukan monev ke sekolah, Tim/petugas melakukan menyusun laporan monev. Sistematika pelaporan hasil pemantau an yang digunakan mengarah kepada penggambaran tentang proses kegiatan monev kebijakan yang lengkap setidaknya mencakup hal-hal berikut.
Bagian pendahuluan.
Bagian pendahuluan meliputi satu rangkaian cara berpikir yang mendasari kegiatan pemantauan program PKB secara lengkap. Pendahuluan ini memuat awal pemikiran mengapa sebuah model pemantauan dilakukan, bagaimana pemantauan itu digunakan, apa yang ingin dicapai, dsb. Latar Belakang, berisi latar belakang (backword linkage ) suatu perencanaan kegiatan dilakukan oleh sebuah tim kerja. Apa yang mendasari kegiatan pemantauan. Apa yang menjadi rujukan kegiatan pemantauan program PKB dalam skala nasional; Masalah berisi sejumlah masalah penting yang berhubungan dengan pelaksanaan PKB , mencakup masalah pengorganisasian pelaksanaan program PKB , mekanisme, dan pembiayaannya; Tujuan mencakup sejumlah karakter pelaksanaan dan pengembangan Program PKB yang ingin dicap ai dalam kegiatan monev di lapangan; Manfaat adalah sejumlah harapan yang ada untuk menerapkan temuan-temuan utama hasil dari proses monev kegiatan lapangan untuk mengarahkan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai; Model monev adalah model utama yang diaplikasikan untuk mendukung konsep monev mengenai PKB . Model pemantauan ini merupakan model pemantauan kebijakan yang diarahkan untuk membantu memahami masalah proses pelaksanaan program dan pembinaan pengembangan profesional keberkelanjutan.

2. Metodologi
Metodologi merupakan media penghampiran atas masalah yang didukung oleh rasional akademis.
Metodologi menjadi alat untuk memahami masalah-masalah monev yang muncul di lapangan, dan mencakup hal-hal berikut, yaitu: Ruang Lingkup Monev: Lingkup monev pengembangan profesional keberkelanjutan adalah area penilaian dimana hasil kegiatan monev itu hendak dikenakan; Unit Analisis dan Lokasi: merupakan sebuah lingkup uji analisis dimana pelaksanaan monev itu dikenakan untuk mendapatkan data -data lapangan; Populasi dan Sampel : Populasi merujuk pada besaran ku antitatif dimana semua upaya generalisasi kegiatan monev itu dapat dimanfaatkan. Dalam kegiatan pemantauan pengembangan profe sional keberkelanjutan, populasi merujuk sebagai parame ter statistik yang menjadi rujukan dari semua kegiatan analisis statistik. Sampe l adalah sebentuk contoh yang dipakai untuk memberikan informasi secara statistik dalam kegiatan pemantauan dan penelitian; Enumerator: adalah orang yang diberi tugas atau mandat untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dalam rangka kegiatan pemantauan di lapangan; Analisis Data: yaitu suatu alat yang dipakai untuk membedah dan membentuk data lapangan sesuai dengan kehendak yang digariskan dalam metodologi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan statistik, misalnya dengan rumus statistik regresi linear.

3. Hasil Monev
H asil monev adalah bagian inti dari sebuah laporan yang merupakan sajian data dan hasil analisis data kualitatif maupun kualitatif. Hasil analisis ini mencakup hal-hal berikut, yaitu:Hasil Analisis Deskriptif: yaitu analisis kuantitatip awal dengan menggunakan peralatan tabel -tabel ‘ one way distribution table’ yang berisikan tabel tabel pendahuluan yang menjadi media penyampaian informasi hasil penelitian lapangan. Tabel ini dapat dikembangkan dalam bentuk chart, pie , p er sentase dll. ; Hasil Analisis kuantitatif dengan menggunakan hubungan antarkonsep penelitian. Dalam monev ini misalnya digunakan rumus hubungan statistik jenis regresi linear berganda, dengan menguji ada tidaknya hubungan fungsional antara 1 (satu) variabel terikat (aspek organisasi) dengan beberapa variabel bebas lainnya. Semua kegiatan analisis ini dilakukan dengan uji statistik menggunakan perangkat lunak (software ) statistika, misalnya SPSS atau lainnya; Pembahasan Hasil Penelitian adalah hasil pembahasan dan pemaknaan terhadap hasil analisis statistika maupun data kualitatif yang terkumpul un tuk menjawab tujuan pelaksanaan monev program pengembangan profesional keberkelanjutan.
Terakhir, berdasarkan hasil analisis dibuat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan intisari dari bagian terpenting pelaksanan monev. Penyusunan kesimpulan hendaknya; (1) singkat, jelas, dan mudah dipaha m i; (2) selaras, sejalan dan sesuai dengan permasalahan monev; (3) dibuat dalam rumusan sedemikian rupa sehingga didahului dengan rumusan permasalahan masing-masing dan mewujudkan tanya-jawab yang koheren; dan (4) tidak mengandung informasi yang bersifat kuantitatif. Sedangkan rekomendasi ditujukan untuk perbaikan pelaksanaan PKB dan sekaligus pelaksanaan monevnya. Rekomenda si dirumuskan berdasarkan hasil simpulan dari pelaksanaan m onev. Laporan hasil monev disampaikan oleh K oordinator PKB K abupaten/K ota kepada K epala Dinas, K epala Sekolah dan K oordinator PKB sekolah dan/atau institusi terkait dan Komite Sekolah se bagai sebuah bentuk pertanggung jawaban (akuntabilitas) pelaksana an PKB . Oleh karena itu, hasil yang diperoleh dari kegiatan monev yang dilakukan secara berkesinambungan, komprehensif, dan transparan diharapkan dapat memotivasi semua yang terlibat dalam program PKB untuk terus menerus berupaya meningkatkan mutu pelaksanaan pr ogram tersebut sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan.
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Guru merupakan tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Karena itu, p rofesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Hak guru sebagai tenaga profesional adalah memperoleh kesempatan untuk pengembangan keprofesian secara berkelanjutan . PKB mencakup berbagai cara dan/atau pendekatan dimana guru secara berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan awal sebagai profesi . Melalui PKB ini diharapkan dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya itu. Dengan demikian, guru akan terampil membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki integritas kepribadian yang tangguh untuk mampu berkompetitif di abad 21. Guru-guru yang profesional sangat diperlukan sebagai penunjang pembangunan negara secara menyeluruh; karena guru -guru yang profesional mampu melahirkan golongan cendekiawan yang akan meneruskan perjuangan kepada generasi akan datang . Mudah -mudahan melalui buku pedoman ini guru dapat memahami bagaimana mengikuti PKB selama bertugas di sekolah. Sekaligus, buku ini juga dapat menjadi acuan bagi individu maupun institusi yang terkait dalam rangka memfasilitasi guru di dalam kegiatan PKB.