PERMENT RI NO. 48 TAHUN 2008

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2008
TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN.

>BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
3. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
4. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
5. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2
(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3
(1) Biaya pendidikan meliputi:
a. biaya satuan pendidikan;
b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
c. biaya pribadi peserta didik.
(2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.
c. bantuan biaya pendidikan; dan
d. beasiswa.
(3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
2. biaya nonpersonalia.
(4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
1. gaji pokok;
2. tunjangan yang melekat pada gaji;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Pasal 4

(1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai
peraturan perundang-undangan.
(3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
(1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan
yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Biaya Investasi Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan Pendidikan

Pasal 7
(1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam
anggaran daerah.
(3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(4) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam
anggaran pemerintah daerah.
(5) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas nisiatif Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(6) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas usulan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
(7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 8
(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan
pemerintah daerah.

Pasal 9
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan
lokal dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.
Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

Pasal 10
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
(3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 11
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.

Pasal 12
(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Pasal 13
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan
lokal dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan
Pasal 14

(1) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan

Pasal 15
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 16
(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri
sipil pusat;
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan
dosen;
5. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
7. tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah;
8. tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat yang ditugaskan di daerah
khusus oleh Pemerintah;
9. tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan di daerah khusus oleh
Pemerintah;
10. maslahat tambahan bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat; dan
11. tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai negeri sipil pusat yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh Pemerintah, yang terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan
dosen; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan
dosen.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

Pasal 17
(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
a. subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap madrasah dan pendidikan keagamaan formal yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
c. tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
d. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
e. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang memperoleh persetujuan dari Pemerintah;
f. tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang memiliki jabatan profesor atau guru besar yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
g. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh Pemerintah; dan
h. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat atas inisiatif Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

Pasal 18
(1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil daerah;
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil daerah di luar guru;
5. tunjangan fungsional bagi guru pegawai negeri sipil daerah; dan 6. konsekuensi anggaran dari maslahat tambahan bagi guru pegawai negeri sipil daerah.
b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pasal 19
(1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:

a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah; dan
c. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisatif pemerintah daerah.
(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pasal 20
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.
Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 21
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

(2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yan diselenggaraka oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
(3) Tangung jawab pendanaan biaya nonpersonalia oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 22
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana rogram wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan
masyarakat.

Pasal 23
(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu ah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
(3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan ndidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 25
(1) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia
Pasal 26
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 27
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau
beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada
peserta didik yang berprestasi.

Pasal 28
(1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 29
(1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 30
(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
(3) Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri

Pasal 31
Tanggung jawab pendanaan satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah di luar negeri diatur dengan Peraturan
Menteri.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH PENYELENGGARA ATAU SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT <

Bagian Kesatu
Biaya Investasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan Pendidikan

Pasal 32
(1) Lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
(2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.
(3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
(4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan
investasi untuk lahan satuan dan/atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan masyarakat.

Pasal 33
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat
bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. orang tua atau wali peserta didik;
c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
d. Pemerintah;
e. pemerintah daerah;
f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lain yang sah.

(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur
dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
(4) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi
bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran
tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari
rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

Pasal 34
(1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi
Standar Nasional Pendidikan.
(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik
formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
(3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional
Pendidikan.
(4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar,
baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama
penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat.
(5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu
pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal
yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 35
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pengembangan satuan atau
program pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau
berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat;
b. orang tua atau wali peserta didik;
c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
d. Pemerintah;
e. pemerintah daerah;
f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lain yang sah.
(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur
dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
(4) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi
bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran
tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari
rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan

Pasal 36
Pendanaan investasi untuk lahan kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi
tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan

Pasal 37
Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh
masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 38
(1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat yang
menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan sekurang-kurangnya
mencakup:
a. gaji pokok;
b. tunjangan yang melekat pada gaji;
c. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; dan
d. maslahat tambahan bagi guru dan dosen.
(2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara penyelenggara
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan masing-masing pendidik/tenaga kependidikan,
atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan
keseluruhan pendidik/ tenaga kependidikan.
(3) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu
pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan
masyarakat.

Pasal 39
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. orang tua atau wali peserta didik;
c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
d. Pemerintah;
e. pemerintah daerah;
f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lain yang sah.
(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur
dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
(4) Biaya personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 40
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar madrasah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
(2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar sekolah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
(3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
(4) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta didik atau orang tua/walinya.
(5) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. (6) Pendanaan biaya nonpersonalia penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
e. sumber lainnya yang sah.

Pasal 41
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. Pemerintah;
c. pemerintah daerah;
d. peserta didik atau orang tua/walinya;
e. pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.

(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya.
(4) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 42
Pendanaan biaya personalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 43
Pendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 44
(1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
(2) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta
didik yang berprestasi.

(3) Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
bersumber dari:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. Pemerintah;
c. pemerintah daerah;
d. orang tua/wali peserta didik;
e. pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/walinya;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.

Pasal 45
(1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya personal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 46
Satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan masyarakat,yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
BAB IV
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH MASYARAKAT DI LUAR
PENYELENGGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik

Pasal 47
Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:
a. biaya pribadi peserta didik;
b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik
formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; c. pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh
penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan
e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang
diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal.

Pasal 48
Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk:
a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat di luar Penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan
masyarakat serta Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya

Pasal 49
(1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang
tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada
satuan pendidikan.
(2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara
transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
(3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan
dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh
Menteri.

BAB V
SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 50
(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
(2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
(3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk
membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
(4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 51
(1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
a. anggaran Pemerintah;
b. anggaran pemerintah daerah;
c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
d. sumber lain yang sah.
(3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/ walinya;
c. bantuan Pemerintah;
d. bantuan pemerintah daerah;
e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.
(4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari:
a. anggaran Pemerintah;
b. bantuan pemerintah daerah;
c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
e. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
f. sumber lainnya yang sah.
(5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat
bersumber dari:
a. bantuan pemerintah daerah;
b. bantuan Pemerintah;
c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang
tua/walinya;
e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
f. sumber lainnya yang sah.
(6) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
b. bantuan dari Pemerintah;
c. bantuan dari pemerintah daerah;
d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g. sumber lainnya yang sah.

Pasal 52
Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis,
rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan
kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari
penyelenggara satuan pendidikan;
e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar
peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya
digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada
Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53
Menteri atau Menteri Agama, sesuai kewenangan masing-masing, dapat membatalkan pungutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Pasal 54
Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang diterima satuan pendidikan pada suatu tahun ajaran
melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 huruf a, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

Pasal 55
(1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat
kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52.
(2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 56
(1) Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf
e, ayat (5) huruf e, dan ayat (6) huruf f berbentuk utang atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bantuan dari pihak asing kepada penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

Pasal 57
(1) Satuan pendidikan dapat memiliki dana pengembangan.
(2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.
(3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari:
a. bantuan Pemerintah;
b. bantuan pemerintah daerah;
c. bantuan masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
d. sebagian dana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i;
e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
f. sumber lain yang sah.
(4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika:
a. pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;
b. dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi satuan pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjurus pada kepailitan; atau
c. digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan ketika terkena bencana.
(5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk:
a. pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan;
b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan/atau
c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
(6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk:
a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.
(7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.
(8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama satuan pendidikan.
(9) Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain.
(10) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara periodik tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 58
Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas:
a. prinsip umum; dan
b. prinsip khusus.

Paragraf 1
Prinsip Umum

Pasal 59
(1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah:
a. prinsip keadilan;
b. prinsip efisiensi;
c. prinsip transparansi; dan
d. prinsip akuntabilitas publik.
(2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi. (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:
a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
(5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Prinsip Khusus

Pasal 60
(1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
(3) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.

Pasal 61
(1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah.
(2) Seluruh dana pendidikan pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
(3) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah.
(4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.

Pasal 62
(1) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan. (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan
yang didirikan masyarakat untuk:
a. biaya investasi pada satuan pendidikan;
b. biaya operasi satuan pendidikan; dan/atau
c. bantuan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah untuk mendukung biaya operasi satuan pendidikan.
(3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat disimpan dalam rekening penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
(4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikelola melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di dalam rekening
bendahara satuan pendidikan yang dibuka dengan seizin ketua penyelenggara atau pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 63
(1) Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang belum berbadan hukum dikelola dengan menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 64
Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah harus sejalan dengan:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana kerja Pemerintah; dan
d. rencana strategis pendidikan nasional.

Pasal 65
Perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana kerja Pemerintah;
d. rencana strategis pendidikan nasional; dan
e. rencana strategis daerah.

Pasal 66
Perencanaan anggaran pendidikan oleh satuan pendidikan tinggi harus sejalan dengan:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana kerja Pemerintah;
d. rencana strategis pendidikan nasional;
e. rencana strategis satuan pendidikan; dan
f. rencana kerja tahunan satuan pendidikan.

Pasal 67
(1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh Pemerintah dituangkan dalam rencana
kerja dan anggaran kementerian/lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh pemerintah daerah dituangkan dalam
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam
rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan

Pasal 68
(1) Penggunaan dana pendidikan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69
(1) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan
melalui sistem anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70
(1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar
akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah.
(2) Realisasi pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh satuan kerja pemerintah daerah dilaporkan kepada
Menteri atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71
(1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah daerah dibukukan dan dilaporkan sesuai
standar akuntansi yang berlaku bagi instansi pemerintah daerah.
(2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah daerah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaporkan kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.

Pasal 72
Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar
akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan.

Pasal 73
Pelaporan mengenai penggunaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 serta realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 74
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78
(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 79
(1) Dana pendidikan Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII
PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 80
(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 81
(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 82
(1) Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah.
(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
a. dana dekonsentrasi;
b. dana tugas pembantuan; dan
c. dana alokasi khusus bidang pendidikan.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah antara Menteri
Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah.

Pasal 83
(1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut
secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat
perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau kantor pelayanan
perbendaharaan daerah.
(3) Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan.

Pasal 84
Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana yang
diterima dan penggunaannya kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan mengenai pembiayaan dalam Bab IX Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411), Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3460), Bab XII Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859) dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 87
Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 1
(satu) tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 88
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 91 PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2008
TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN

I. UMUM
Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan,
dan keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, Pemerintah, pemerintah daerah, dan asyarakat mengerahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan. Pendanaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi
pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan, pengelolaan dana, dan pengalokasian dana.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Yang dimaksud dengan “pihak lain” misalnya pengusaha, alumni, dan organisasi sosial.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Biaya satuan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan.
Huruf b
Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidi kan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat.
Huruf c
Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya person al yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh
peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
Ayat (2)
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c
Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau
walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
Huruf d
Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
Ayat (3)
Huruf a
Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan
sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
Angka 1 Cukup jelas.
Angka 2 Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji.
Angka 2
Biaya nonpersonalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain
sebagainya.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c, Huruf d Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah misalnya keuntungan dari unit usaha.
Ayat (2), Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 10, Cukup jelas.
Pasal 11,
Pasal 12,
Pasal 13 Cukup jelas.
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan, antara lain bangunan, ruang kerja,
perabot, alat kerja, instalasi daya dan jasa, serta ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan dan atau
pengelolaan pendidikan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh
Pemerintah” antara lain adalah lahan untuk kantor Departemen, unit eselon I, II, III, IV, dan V, serta unit pelaksana teknis lainnya
selain satuan pendidikan di bawah Departemen.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh
pemerintah daerah” antara lain adalah lahan untuk kantor pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan, unit
eselon I, II, III, IV, dan V, serta unit pelaksana teknis lainnya selain satuan pendidikan di bawah pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan.
Pasal 15, Pasal 16' Pasal 17 Cukup jelas.
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada
satuan pendidikan tertentu.
Huruf b
Yang dimaksud dengan guru tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, untuk jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
Huruf c
Guru dan dosen yang berhak memperoleh tunjangan profesi adalah mereka yang telah memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan profesi ini diberikan pada tahun anggaran berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
Huruf d
Guru atau dosen di daerah khusus meliputi guru atau dosen yang telah bekerja sebagai guru atau dosen di daerah tersebut dan guru atau dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah dari daerah lain yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
Huruf e , Huruf f, Huruf g, Huruf h,Cukup jelas. Ayat (2),Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Cukup jelas.
Pasal 40 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar madrasah pelaksana program wajib belajar” termasuk pendidikan keagamaan formal
sederajat dengan madrasah ibtidaiyah (MI) atau madrasah tsanawiyah (MTs).
Ayat (2),Ayat (3), Ayat (4),Ayat (5), Ayat (6), Pasal 41 ,Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45,Pasal 46, Pasal 47,Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 Cukup jelas.
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dana pengembangan adalah endowment fund yang lazim dimiliki oleh satuan pendidikan kelas dunia.
Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Ayat (7) Ayat (8), Ayat (9), Ayat (10), Pasal 58,Pasal 59,Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan satuan pendidikan yang belum berbadan hukum adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai unit pelaksana teknis atau belum ditetapkan menjadi badan hukum yang otonom
atau independen dari Pemerintah atau pemerintah daerah. Adapun contoh satuan pendidikan yang sudah berbadan hukum
adalah Badan Hukum Milik Negara.
Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72,Pasal 73, Pasal 74 Cukup jelas.
Pasal 75,Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86,
Pasal 87, Pasal 88 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4864

PENGEMBANGAN KURIKULUM SMK, 2013

PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA

1947 Rencana Pelajaran → Dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai
1964 Rencana Pendidikan Sekolah Dasar
1968 Kurikulum Sekolah Dasar
1973 Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP)
1975 Kurikulum Sekolah Dasar
1984 Kurikulum 1984
1994Kurikulum 1994
1997 Revisi Kurikulum 1994
2004 Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
2013 Kurikulum 2013

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
ASPEK FILOSOFIS
• Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat
• Kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi

ASPEK YURIDIS
RPJMN 2010-2014 SEKTOR PENDIDIKAN
• Perubahan metodologi pembelajaran
• Penataan kurikulum
INPRES NOMOR 1 TAHUN 2010
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional: Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-Nilai Budaya bangsa Untuk Membentuk Daya Saing Karakter Bangsa

ASPEK KONSEPTUAL
• Relevansi
• Model Kurikulum Berbasis Kompetensi
• Kurikulum lebih dari sekedar dokumen
• Proses pembelajaran
a. Aktivitas belajar
b. Output belajar
c. Outcome belajar
• Penilaian
Kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi Penjenjangan penilaian

2. STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
* Pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi Efektivitas Pembelajaran (Kurikulum, Guru, ….)
* SD, SMP :Wajar Dikdas 9 Tahun Periode 1994-2012
* SMU: Mulai 2013 Dibahas sendiri
* Lama Tinggal di Sekolah :2-6 jam/minggu

STRATEGI PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN
SISTEM NILAI:
– Universal
– Nasional
– Lokal
Melalui ketiga efektifitas berikut diarahkan untk mencapai tranformasi nilai:
1. Efektivitas Interaksi
– Iklim akademik, budaya sekolah/ kampus, ….
– Manajemen dan Kepemimpinan
2. Efektivitas Pemahaman
– Pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal melalui observasi (Menyimak, Melihat, Membaca, Mendengar),asosiasi,bertanya, enyimpulkan, mengkomunikasikan, ….
– Penilaian berdasarkan proses dan hasil pekerjaan serta kemampuan menilai sendiri
3. Efektivitas Penyerapan
– Kesinambungan Pembelajaran secara horisontal dan vertikal
– Transformasi Nilai

RASIONALITAS PENAMBAHAN JAM PELAJARAN
• Perubahan proses pembelajaran [dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu] dan proses penilaian [dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output] memerlukan penambahan jam pelajaran
• Kecenderungan akhir-akhir ini banyak negara menambah jam pelajaran [KIPP di AS, Korea Selatan]
• Perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat
• Walaupun pembelajaran di Finlandia relatif singkat, tetapi didukung dengan pembelajaran tutorial

TOTAL NUMBER OF INTENDED INSTRUCTION HOURS IN PUBLIC INSTITUTIONS
BETWEEN THE AGES OF 7 AND 14
3. RASIONAL PENGEMBANGAN KURIKULUM

PERMASALAHAN KURIKULUM 2006
• Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya matapelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak.
• Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
• Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
• Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum.
• Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global.
• Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.
• Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala.
• Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir.
ALASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
1. Tantangan Masa Depan
1). Globalisasi: WTO, ASEAN Community, APEC, CAFTA
2). masalah lingkungan hidup
3). kemajuan teknologi informasi
4). konvergensi ilmu dan teknologi
5). ekonomi berbasis pengetahuan
6). kebangkitan industri kreatif dan budaya
7). pergeseran kekuatan ekonomi dunia
8). pengaruh dan imbas teknosains
9). mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan
10). Hasil TIMSS dan PISA

2. Kompetensi Masa Depan
1). Kemampuan berkomunikasi
2). Kemampuan berpikir jernih dan kritis
3). Kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan
4). Kemampuan menjadi warga negara yang efektif
5). Kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda
6). Kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal
7). Memiliki minat luas mengenai hidup
8). Memiliki kesiapan untuk bekerja
9). Memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya
Fenomena Negatif yang Mengemuka:
1. Perkelahian pelajar
2. Narkoba
3. Narkoba
4. Plagiarisme
5. Kecurangan dalam Ujian (Contek, Kerpek..)
6. Gejolak masyarakat (social unrest)
Persepsi Masyarakat:
1. Terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif
2. Terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif
3. Kurang bermuatan karakter

IDENTIFIKASI KESENJANGAN KURIKULUM

Kondisi Saat Ini
A. Kompetensi Lulusan
1. Sikap belum mencerminkan karakter mulia
2. Keterampilan belum sesuai kebutuhan
3. Pengetahuan-pengetahuan lepas
B. Materi Pembelajaran
1. Belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan
2. Beban belajar terlalu berat
3. Terlalu luas, kurang mendalam
C. Proses Pembelajaran
1. Berpusat pada guru (teacher centered learning)
2. Sifat pembelajaran yang berorientasi pada buku teks
3. Buku teks hanya memuat materi bahasan
D. Penilaian
1. Menekankan aspek kognitif
2. Test menjadi cara penilaian yang dominan
E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. Memenuhi kompetensi profesi saja
2. Fokus pada ukuran kinerja PTK
F. Pengelolaan Kurikulum
1. Satuan pendidikan mempunyai kebebasan dalam pengelolaan kurikulum
2. Masih terdapat kecenderungan satuan pendidikan menyusun kurikulum tanpa mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah
3. Pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata pelajaran
Konsep Ideal
A. Kompetensi Lulusan
1. Berkarakter mulia
2. Keterampilan yang relevan
3. Pengetahuan-pengetahuan terkait
B. Materi Pembelajaran
1. Relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan
2. Materi esensial
3. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak
C. Proses Pembelajaran
1. Berpusat pada peserta didik (student centered active learning)
2. Sifat pembelajaran yang kontekstual
3. Buku teks memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan
D. Penilaian
1. Menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara proporsional
2. Penilaian test dan portofolio saling melengkapi
E. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. Memenuhi kompetensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal
2. Motivasi mengajar
F. Pengelolaan Kurikulum
1. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kendali kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan
2. Satuan pendidikan mampu menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah
3. Pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman

4. KERANGKA KERJA PENGEMBANGAN KURIKULUM
5. ELEMEN PERUBAHAN
ELEMEN PERUBAHAN
1. Kompetensi Lulusan (SD/SMP/SMA/SMK):
Adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan
2. Kedudukan mata pelajaran (ISI)
Kompetensi yang semula diturunkan dari matapelajaran berubah menjadi matapelajaran dikembangkan dari kompetensi.
3. Pendekatan (ISI)
Kompetensi dikembangkan melalui:
1). Tematik Integratif dalam semua mata pelajaran
2). Mata pelajaran(SD/SMP/SMA)
3). Vokasinal (SMK).
4. Struktur Kurikulum (Matapelajaran dan alokasi waktu)(ISI) SMK :
1). Penambahan jenis keahlian berdasarkan spektrum kebutuhan (6 program keahlian, 40 bidang keahlian, 121 kompetensi keahlian)
2). Pengurangan adaptif dan normatif, penambahan produktif
3). produktif disesuaikan dengan trend perkembangan di Industri
4. Proses pembelejaranSMK:
1). Standar Proses yang semula terfokus pada Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi dilengkapi dengan Mengamati, Menanya, Mengolah, Menyajikan, Menyimpulkan, dan Mencipta.
2). Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat
3). Guru bukan satu-satunya sumber belajar.
4). Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan
5). Kompetensi keterampilan yang sesuai dengan standar industri
6). Penilaian berbasis kompetensi
7). Pergeseran dari penilain melalui tes [mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja], menuju penilaian otentik [mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil]
8). Memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal)
9). Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga kompetensi inti dan SKL
10). Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian
11). Ekstrakuri-kuler : Pramuka (wajib), OSIS, UKS, PMR, Dll
6. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional( UU No.20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 )
FUNGSI
Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
TUJUAN
* Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan * * * Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) – RINCI
DOMAIN Elemen SD SMP SMA-SMK
SIKAP Proses Menerima + Menanggapi + Menghargai + Menghayati + Mengamalkan
Individu Beriman, berakhlak mulia (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun), rasa ingin tahu, estetika, percaya diri, motivasi internal
Sosial Toleransi, gotong royong, kerjasama, dan musyawarah Alam Pola hidup sehat, ramah lingkungan, patriotik, dan cinta perdamaian KETERAMPILAN Proses Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah + Menyaji + Menalar + Mencipta Abstrak Membaca, menulis, menghitung, menggambar, mengarang Konkret Menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, mencipta PENGETAHUAN Proses Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisa + Mengevaluasi Obyek Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya
Subyek Manusia, bangsa, negara, tanah air, dan dunia

GRADASI ANTAR SATUAN PENDIDIKAN MEMPERHATIKAN:
1. Perkembangan psikologis anak
2. Lingkup dan kedalaman materi
3. Kesinambungan
4. Fungsi satuan pendidikan
5. Lingkungan
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) – RINGKAS

DOMAIN SD SMP SMA-SMK
SIKAP Menerima + Menanggapi + Menghargai + Menghayati + Mengamalkan
Pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya KETERAMPILAN Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah + Menyaji + Menalar + Mencipta Pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret
PENGETAHUAN Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisa + Mengevaluasi Pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

GRADASI ANTAR SATUAN PENDIDIKAN MEMPERHATIKAN;
1. Perkembangan psikologis anak
2. Lingkup dan kedalaman materi
3. Kesinambungan
4. Fungsi satuan pendidikan
5. Lingkungan

PERTIMBANGAN DALAM PERUMUSAN SKL


RUANG LINGKUP SKL

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN SIKAP
DIKMEN:SMA/K

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
Orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam Serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN KETERAMPILAN
DIKMEN:SMA/K
Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret Terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN PENGETAHUAN
DIKMEN:SMA/K
Memiliki pengetahuan
Prosedural dan metakognitif dalam Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban Terkait penyebab fenomena dan kejadian

STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Komponen/Durasi Waktu (Jam)
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 192
2. Pendidikan Kewarganegaraan 192
3. Bahasa Indonesia 192
4. Bahasa Inggris 440
5. Matematika
5.1. Kelompok Seni, Pariwisata, dan Teknologi Kerumahtanggaan 330
5.2. Kelompok Sosial, Administrasi Perkantoran, dan Akuntansi 403
5.3. Kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian 516
6. Ilmu Pengetahuan Alam
6.1. IPA 192
6.2. Fisika
6.2.1. Kelompok Pertanian 192
6.2.2. Kelompok Teknologi 276
6.3. Kimia
6.3.1. Kelompo k Pertania 192
6.3.2. Kelompok Teknologi dan Kesehatan 192
6.4. Biologi
6.4.1. Kelompok Pertanian 192
6.4.2. Kelompok Kesehatan 192
7. Ilmu Pengetahuan Sosial 128
8. Seni Budaya 128
9. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 192

SPEKTRUM KEAHLIAN PENDIDIKAN SMK

1 TEKNOLOGI DAN REKAYASA 18 66
2 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 9
3 KESEHATAN 2 6
4 SENI, KERAJINAN, DAN PARIWISATA 7 22
5 AGROBISNIS DAN TEKNOLOGI 7 14
6 BISNIS DAN MANAJEMEN 3 4
JUMLAH 40 121
***
• Pendidikan menengah kejuruan berfungsi a.l. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat (PP 17/2010 pasal 76)
BIDANG STUDI KEAHLIAN
(6) PROGRAM STUDI KEAHLIAN (40) KOMPETENSI KEAHLIAN
(121)
1. TEKNOLOGI DAN REKAYASA
1.1 Teknik Bangunan
1.1.1 Teknik Konstruksi Baja
1.1.2 Teknik Konstruksi Kayu
1.2 Teknik Mekanik Otomotif
1.2.1 Teknik Kendaraan Ringan
2. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2.1 Teknik Telekomunikasi
2.1.1 Teknik Transmisi Telekomunikasi
2.2 Teknik Komunikasi & Infor
2.2.1 Tenik Komputer & Jaringan
3. KESEHATAN
3.1 Kesehatan
3.1.1 Keperawatan
3.1.2 Keperawatan Gigi
3.2 Kefarmasian
3.2.1 Farmasi
4. SENI, KERAJINAN DAN PARIWISATA
4.1 Seni Rupa
4.1.1 Seni Lukis
4.2. Kerajinan
4.2.1 Kriya Kayu dst
4.3 Pariwisata
4.3.1 Akomodasi Perhotelan
5. AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI
5.1 Agribisnis Produksi Tanaman
5.1.1 Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura
5.1.2 Pengolahan Hasil Pertanian
5.2 Agribisnis Produksi Ternak
5.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia
6. BISNIS DAN MANAJEMEN
6.1 Administrasi
6.1.1 Administrasi Perkantoran
6.1.2 Akuntasi
6.2. Keuangan

CONTOH USULAN STRUKTUR KURIKULUM SMK
BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA

MATA PELAJARAN ALOKASI WAKTU MINIMAL JAM/MG
Kelompok A KELAS X KELAS XI KELAS XII
1 Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 3 3 3 3 – –
4 Matematika 6 6 6 6 – –
5 Fisika 4 4 4 4 – –
6 Kimia 2 2 2 2 – –
7 Kemampuan Komputer dan Pengelolaan Informasi 2 2 – – – –
8 Bahasa Inggris 4 4 4 4 –
9 Keterampilan/Kejuruan 13 13 15 15 40 40
10 Life & Carrier Skills (non mata pelajaran) 2 2 2 2 2 2
Kelompok B
1 Seni Budaya (termasuk muatan lokal) 2 2 2 2 – –
2 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan
(termasuk muatan lokal) 2 2 2 2 – –
3 Muatan Lokal Ketrampilan ( Kejuruan/ Bahasa daerah/ bahasa Asing ) 2 2 2 2 –
Jumlah Alokasi Waktu per Minggu 46 46 46 46 46 46

8. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PROSEDUR PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR BARU
9 FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KURIKULUM

PENGEMBANGAN GURU

SISTEM IMPLEMENTASI KURIKULUM

STRATEGI IMPLEMENTASI
Kerangka Implementasi Kurikulum

Kelebihan Alternatif I
1. Butuh waktu lebih singkat untuk menyiapkan:
– Buku Teks
– Pelatihan Guru
– Administrasi Sekolah
– Budaya Sekolah
2.Memudahkan proses pendampingan karena jumlah kelas masih relatif terbatas
3.Dapat dilakukan penyempurnaan untuk tahun berikutnya
4.Tidak menyebabkan perubahan ditengah jalan bagi peserta didik karena implementasi dimulai pada awal tahapan jenjang satuan pendidikan
5.Tidak mengganggu siswa yang sudah berada pada tahap akhir jenjang satuan pendidikan

JADWAL PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

PENGEMBANGAN KURIKULUM


SISTEMATIKA
1.Pengantar
2.Strategi Pengembangan Pendidikan
3.Rasional Pengembangan Kurikulum
4.Kerangka Kerja Pengembangan Kurikulum
5.Elemen Perubahan Kurikulum
6.Standar Kompetensi Lulusan
7.Struktur Kurikulum
8.Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
9.Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Kurikulum
10.Strategi Implementasi
11.Jadwal
PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA
1947 Rencana Pelajaran → Dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai
1964 Rencana Pendidikan Sekolah Dasar
1968 Kurikulum Sekolah Dasar
1973 Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP)
1975 Kurikulum Sekolah Dasar
1984 Kurikulum 1984
1994Kurikulum 1994
1997 Revisi Kurikulum 1994
2004 Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
2013 Kurikulum 2013

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
Aspek Filosofis
• Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat
• Kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi

Aspek Yuridis
RPJMN 2010-2014 SEKTOR PENDIDIKAN
• Perubahan metodologi pembelajaran
• Penataan kurikulum
INPRES NOMOR 1 TAHUN 2010
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional: Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-Nilai Budaya bangsa Untuk Membentuk Daya Saing Karakter Bangsa

Aspek Konseptual
• Relevansi
• Model Kurikulum Berbasis Kompetensi
• Kurikulum lebih dari sekedar dokumen
• Proses pembelajaran
a.Aktivitas belajar
b. Output belajar
c. Outcome belajar
• Penilaian
Kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi Penjenjangan penilaian

STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
* Pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi Efektivitas Pembelajaran (Kurikulum, Guru, ….)
* SD, SMP :Wajar Dikdas 9 Tahun Periode 1994-2012
* SMU: Mulai 2013 Dibahas sendiri
* Lama Tinggal di Sekolah :2-6 jam/minggu

STRATEGI PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN

RASIONALITAS PENAMBAHAN JAM PELAJARAN
• Perubahan proses pembelajaran [dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu] dan proses penilaian [dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output] memerlukan penambahan jam pelajaran
• Kecenderungan akhir-akhir ini banyak negara menambah jam pelajaran [KIPP di AS, Korea Selatan]
• Perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat
• Walaupun pembelajaran di Finlandia relatif singkat, tetapi didukung dengan pembelajaran tutorial

TOTAL NUMBER OF INTENDED INSTRUCTION HOURS IN PUBLIC INSTITUTIONS BETWEEN THE AGES OF 7 AND 14

3. RASIONAL PENGEMBANGAN KURIKULUM
Permasalahan Kurikulum 2006
• Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya matapelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak.
• Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
• Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
• Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum.
• Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global.
• Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.
• Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala.
• Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir.

ALASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

ALASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

ALASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

IDENTIFIKASI KESENJANGAN KURIKULUM

4. Kerangka Kerja Pengembangan Kurikulum

5. Elemen Perubahan

Elemen Perubahan 3

6. Standar Kompetensi Lulusan

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional
UU No.20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 )
Fungsi
Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

Tujuan
* Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan * * * Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) – RINCI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) - RINCI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) – RINCI

GRGRADASI ANTAR SATUAN PENDIDIKAN MEMPERHATIKAN:

 Perkembangan psikologis anak

  1. Lingkup dan kedalaman materi
  2. Kesinambungan
  3. Fungsi satuan pendidikan
  4. Lingkungan
  5. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) – RINGKAS

    STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) – RINGKAS

 

GRADASI ANTAR SATUAN PENDIDIKAN MEMPERHATIKAN;

  1. Perkembangan psikologis anak
  2. Lingkup dan kedalaman materi
  3. Kesinambungan
  4. Fungsi satuan pendidikan
  5. Lingkungan
  6. PERTIMBANGAN DALAM PERUMUSAN SKL
  7. Pertimbangan dalam Perumusan SKL

    Pertimbangan dalam Perumusan SKL

    RUANG  LINGKUP  SKL

  8. RUANG  LINGKUP  SKL

    RUANG LINGKUP SKL

  9. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN SIKAP

    STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN SIKAP+kETRAMPILAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN PENGETAHUAN.jpg

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN PENGETAHUAN.jpg

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN PENGETAHUAN.jpg

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN PENGETAHUAN.jpg

Instruction time per subject

Instruction time per subject

 

7D  STRUKTUR KURIKULUM DIKMEN/SMK

ISU KURIKULUM SMK

  • Ujian nasional sebaiknya tahun ke XI sehingga tahun ke XII konsentrasi ke ujian sertifikasi keahlian
  • Bidang keahlian yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan global
  • Penambahan life and career skills [bukan sebagai mata pelajaran]
  • Perlunya melibatkan pengguna [industri terkait] dalam penyusunan kurikulum
  • Pembelajaran SMK berbasis proyek dan sekolah terbuka bagi siswa untuk waktu yang lebih lama dari jam pelajaran.
  • Kesimbangan hard skill/competence dan soft skill/competence
  •  Perlunya membentuk kultur sekolah yang kondusif

 

STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi

Berdasarkan Permendikna

Berdasarkan Permendikna

***

  • Pendidikan menengah kejuruan berfungsi  a.l. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat (PP 17/2010 pasal 76)
  • Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi.2

    Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi.2

 

CONTOH USULAN STRUKTUR KURIKULUM SMK
BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA

8. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

PROSEDUR PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR BARU

Prosedur Penyusunan Kompetensi Dasar Baru

Prosedur Penyusunan Kompetensi Dasar Baru

9  FAKTOR  PENDUKUNG  KEBERHASILAN  IMPLEMENTASI  KURIKULUM

Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Kurikulum.jpg

Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Kurikulum.jpg

PENGEMBANGAN GURU

Pengembangan Guru

Pengembangan Guru

SISTEM IMPLEMENTASI KURIKULUM

Sistem Implementasi Kurikulum

Sistem Implementasi Kurikulum

10 STRATEGI IMPLEMENTASI

Kerangka Implementasi Kurikulum

Kerangka Implementasi Kurikulum

Kerangka Implementasi Kurikulum

Kelebihan Alternatif I

  1. Butuh waktu lebih singkat untuk menyiapkan:

–      Buku Teks

–      Pelatihan Guru

–      Administrasi Sekolah

–       Budaya Sekolah

  1. 2.      Memudahkan proses pendampingan karena jumlah kelas masih relatif terbatas
  2. 3.      Dapat dilakukan penyempurnaan untuk tahun berikutnya
  3. 4.      Tidak menyebabkan perubahan ditengah jalan bagi peserta didik karena implementasi dimulai pada awal tahapan jenjang satuan pendidikan
  4. 5.      Tidak mengganggu siswa yang sudah berada pada tahap akhir jenjang satuan pendidikan

 

Jadwal Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013

adwal Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013

adwal Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013