MANAJEMEN PERUBAHAN

MANAJEMEN PERUBAHAN
Jakarta, Agustus 2009 , Direktur Tenaga Kependidikan
Surya Dharma, MPA, Ph.D

KEGIATAN BELAJAR 1:
BAGAI MANA MEMBUAT RENCANA KEGIATAN

Ada orang yang mengatakan jika perencanaan dikerjakan dengan baik maka 50% pekerjaan telah selesai. Ungkapan ini tidak sepenuhnya benar, akan tetapi ungkapan ini menunjukkan betapa pentingya perencanaan pada manajemen sekolah. Dari hasil perencanaan ini tergambar bagaimana kecakapan seorang kepala SMP dalam menyongsong masa depan sekolah. Pada kegiatan belajar pertama ini, Anda diajak untuk mempraktikkan menyusun Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) untuk SMP. Kegiatan ini akan sangat mengasyikkan, karena setelah Anda membaca langkah-langkah menyusun RKS, Anda dapat langsung berlatih mempraktikkan. Begitu Anda sukses mempraktikkan, berarti sub kompetensi manajerial pertama telah Anda kuasai, yaitu: Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
Berikut adalah materi belajar mandiri yang harus Anda telaah, dan sekaligus latihan yang harus Anda praktikkan.
1. Bagaimana Menyusun Rencana Kegiatan Sekolah (Rks) Menengah Pertama?
RKS merupakan rencana komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada dan yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan di masa yang akan datang. Yang harus tergambar dalam RKS: visi, misi, tujuan, tantangan nyata, sasaran pengembangan, identifikasi fungsi-fungsi penting dalam mencapai sasaran, analisis SWOT, identifikasi alternatif, rencana dan
program sekolah,

2. LANGKAH PENYUSUNAN RKS
a. Merumuskan Visi Sekolah
• Visi: Wawasan yg menjadi sumber arahan yang digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah.
• Unsur visi: (1) pandangan jauh ke depan, ke mana sekolah akan di bawa (2) gambaran masa depan yg diinginkan sekolah. • Contoh rumusan visi: ”Menjadi Sekolah Yang Membuat Semua Siswa Sukses”
Agar rumusan visi yg filosofis tersebut jelas, perlu dirumuskan indikator-indikatornya. Dari rumusan visi tersebut dapat dirumuskan indikator keberhasilannya sebagai berikut.
• Sukses dalam UAN
• Sukses dalam persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya.
• Sukses Unggul dalam lomba karya ilmiah remaja.
• Sukses dalam lomba kreativitas.
• Sukses dalam lomba kesenian.
• Sukses dalam lomba olah raga.
• Sukses dalam kedisiplinan.

b. Merumuskan Misi Sekolah
• Tindakan untuk mewujudkan/merealisasi visi.
• Bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalm visi sebagai indikatornya.
Contoh rumusan misi:
• Mengembangkan setiap peserta didik sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing individu.
• Melakukan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dengan memperhatikan perbedaan individual siswa.
• Menumbuhkan semangat keunggulan dan mental juara secara intensif kepada warga sekolah.
• Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan stake holders.

c. Merumuskan Tujuan Sekolah
• Tujuan merupakan “apa” yang akan dicapai/dihasilkan dan “kapan” akan dicapai oleh sekolah.
• Jika visi mengarah ke jangka panjang, maka tujuan dikaitkan dengan rentang waktu jangka menengah dan jangka pendek.
• Berati, tujuan merupakan tahapan wujud sekolah menuju visi yang telah dicanangkan.
Contoh Tujuan
• Pada tahun 2009, SMP Nawa Kartika mempunyai peningkatan skor NUN rata-rata +0,5
• Pada tahun 2010, SMP Cahaya Surya memiliki tim olah raga minimal 3 cabang dan menjadi finalis tingkat kabupaten.
• Pada tahun 2011, SMP Negeri 21 memiliki tim kesenian yang mampu tampil pada acara setingkat kota/kabupaten.

d. Menganalisis Tantangan Nyata
• Tantangan nyata: gap antara antara tujuan yang ingin dicapai dengan kondisi sekolah saat ini.
• Selisih antara tujuan yang diinginkan dengan kenyataan saat ini.
• Dibuat rincian pada beberapa tahun (mis: 2009, 2010, 2011, dst).
Contoh:
Jika tujuannya berbunyi: Pada tahun 2009 memiliki tim olah raga minimal 3 cabang dan menjadi finalis tingkat kabupaten; sementara saat ini baru punya 1 tim cabang olah raga dan menjadi finalis di tingkat kecamatan,
maka tantangan nyatanya adalah: (1) 2 tim cabang olah raga, (2) 1 peringkat (dari kecamatan ke kabupaten) untuk 1 cabang olah raga, dan (3) 2 peringkat untuk 2 cabang olah raga.

e. Menentukan Sasaran
• Rumusannya menggambarkan mutu dan kuantitas yang ingin dicapai serta terukur.
• Mengacu kepada visi, misi dan tujuan sekolah.
• Berupa tujuan jangka pendek atau tujuan situasional sekolah, umumnya 1 tahunan.
• Merupakan perioritas dari beber apa tujuan yang dirumuskan dalam jangka menengah.
• Contoh: Pada tahun ajaran 2009/2010, SMP Negeri 10: (1) memiliki tim olah raga bola voli yang menjadi finalis di tingkat kabupaten/kota,
(2) memiliki tim kesenian kulintang yang mampu tampil di tingkat kota/kabupaten.

f. Mengidentifikasi Fungsi-Fungsi
• Fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran perlu diidentifikasi.
• Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi PBM beserta fungsi-fungsi pendukungnya: kurikulum,perencanaan dan evaluasi, fungsi ketenagaan, fungsi keuangan, fungsi pelayanan kesiswaan, fungsi pengembangan iklim sekolah, fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat dan fungsi pengembangan fasilitas.

g. Melakukan Analisis SWOT
Analisis SWOT dimaksudkan untuk menganalisis kesiapan setiap fungsi dan faktor dari sisi kekuatan internal ( strength ), kelemahan internal (wakness ), peluang eksternal ( opportunty ) dan ancaman eksternal ( treat).

h. Mengidentifikasi Alternatif Pemecahan
Guna mengatasi kelemahan dan ancaman, perlu diidentifikasi alternatif pemecahan.
Contoh alternatif untuk kelemahan dan ancaman di atas:
• Mengaktifkan pelatihan bola voli sekolah.
• Peningkatan sarana prasarana olah raga bola voli.
• Peningkatan waktu latihan dan uji tandaing.
• Mendatangkan pelatih dari luar sekolah.

i. Menyusun Program
Berdasarkan alternatif pemecahan yang diidentifikasi tersebut, kemudian disusun program beserta rincian & penanggungjawabnya.
Contoh:
Program: Peningkatan prestasi tim bola voli sekolah. Rincian Program:
• Mengadakan latihan teratur 3 x seminggu
• Mendatangkan pelatih berpengalaman dari luar
• Mengadakan lomba antar tim di sekolah.
• Mengundang tim sekolah lain untuk uji tanding.
• Melakukan evaluasi kinerja setiap tim.
• Mengikuti turnamen bola voli tingkat kota/labupaten. Penanggungjawab: Maemunah, S.Pd (Guru OR).

!
KEGIATAN BELAJAR KE-2:
BAGAIMANAKAH MENGEMBANGKAN ORGANISASI ?

Baiklah, Anda telah berhasil menyusun rencana kegiatan sekolah. Kini tiba saatnya Anda untuk berlatih mengembangkan organisasi sekolah di SMP. Bagaimana agar Anda dapat mengorganisasikan sekolah, tentulah Anda harus menelaah apa yang disebut dengan pengorganisasian sekolah itu. Berikut adalah bacaan tentang pengorganisasian sekolah yang harus Anda telaah.
Dalam setiap organisasi pendidikan, termasuk SMP, banyak sekali pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh setiap komponen sekolah, terutama komponen yang bersifat manusianya. Tugas, wewenang, tanggungjawab, pekerjaan dan aktivitas tersebut beraneka ragam dan kadang-kadang menuntut spesialisasi tertentu dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, tidak mungkin jika keseluruhan aktivitas yang bermacam-macam tersebut hanya melakukan oleh seorang, sebutlah kepala
SMP. Selain kepala SMP mempunyai waktu yang terbatas, ia pun punya kemampuan yang juga terbatas. Oleh karena itu, aktivitas, pekerjaan, wewenang, tugas dan tanggungjawab tersebut mesti dibagi-bagi dengan orang lain. Pembagian-pembagian demikian inilah yang dikenal dengan pengorganisasian. Secara etimologis, organizing merupakan terjemahan dari kata organize. Kata organize berasal dari kata organ. Organ sendiri berarti bagian, badan dan alat. Organize berarti membentuk bagian-bagian, anggota, badan atau Organizing juga berarti membentuk bagian, badan, anggota alat. Organizing juga berarti membentuk bagian, badan, anggota atau alat (Echols, 1984). Secara terminologis, organizing atau pengorganisasian berarti pembentukan
bagian-bagian, badan-badan, unit-unit kerj a dalam suatu organisasi. Pengorganisasian juga berarti sistem kerja sama antara satu orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pengorganisasian juga berarti -pembagian pekerjaan antara satu orang dengan orang lain, antara unit dengan unit lain dan antara bagian satu dengan bagian yang lain (Indrakusuma, 1982). Tujuan pengorganisasian sebagaimana yang disebutkan berikut.
1. Mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab pada institusi tingkat satuan pendidikan.
2. Memperlancar jalannya usaha kerja sama antara orang-orang yang bekerja sama di tingkat satuan pendidikan.
3. Mengatur lalu lintas hubungan antara orang-orang, badan-badan, unit-unit kerja yang ada di tingkat satuan pendidikan sehingga terciptalah team work yang baik. Lalu lintas hubungan ini perlu diatur agar tidak “semrawut”. Fungsi pengorganisasian adalah:
1. Sebagai wahana untuk membagi pekerjaan di antara komponen-komponen dan unit-unit kerja di tingkat satuan pendidikan.
2. Sebagai wahana untuk memperlancar jalannya kerja sama antara komponen-komponen, unit-unit kerja yang ada di tingkat satuan pendidikan.
3. Sebagai wahana untuk mengatur lalu lintas hubungan antara orang-orang, unit-unit kerja dan komponen-komponen yang ada di tingkat satuan pendidikan.
Agar organizing ini dapat dilakukan dengan baik, maka haruslah mempedomani prinsip-prinsip organizing. Adapun prinsip-prinsip pengorganisasian tingkat sat uan pendidikan adalah sebagai berikut.
1. Perumusan tujuan tingkat satuan pendidikan secara jelas.
2. Pengutamaan pencapaian tujuan tingkat satuan pendidikan.
3. Prinsip pembagian pekerjaan.
4. Prinsip pendelegasian wewenang (delegation of authority).
5. Prinsip pengelompokan fungsi.
6. Prinsip kesatuan perintah (unity of commond).
7. Adanya kemampuan pengawasan (span of control).
8. Fleksibelitas, akomodatif dan antisipatif terhadap berbagai jenis perkembangan.
Ada beberapa struktur pengorganisasian yang dewasa ini dikenal, ialah struktur pengorganisasian lini, pengorganisasian lini-staf, struktur pengorganisasian fungsional, pengorganisasian panitia dan struktur
pengorganisasian gabungan.

1. PENGORGANISASIAN BENTUK LINI
Pengorganisasian bentuk lini disebut juga pengorganisasian bentuk jalur, bentuk lurus dan bentuk militer. Mula-mula bentuk pengorganisasian ini diperkenalkan oleh Henry Fayol, sal ah seorang pakar manajemen ilmiah. Kebanyakan struktur ini digunakan di dunia perusahaan dan dunia militer. Oleh karena strukturnya jelas dari atas ke bawah, juga dikenal dengan bentuk struktural. Bentuk pengorganisasian lini ini dapat digambarkan sebagaimana Dia-gram 1.

Diagram 1. Struktur Pengorganisasian Lini
2. PENGORGANISIAN LINI-STAF
Pengorganisasian bentuk lini-staf ini merupakan penyempurnaan dari pengorganisasian bentuk lini. Jika dalam pengorganisasian bentuk lini tersebut, cocok untuk anggota yang masih sedikit dan cakupannya masih sempit, maka pada pengorganisasian yang cakupannya luas, anggota dan komponen lembaga sudah banyak dan urusannya beraneka, lebih cocok disempurnakan menjadi organisasi bentuk lini-staf.
Bentuk pengorganisasian lini-staf tersebut dapat dikemukakan sebagaimana
Diagram 2.
KEPALA
KEPALA BAGIAN
KEPALA BAGIAN
KEPALA BAGIAN
Ka Unit
Ka Unit
Ka Unit
Ka Unit
Ka Unit
Ka Unit
Diagram 2 Struktur Pengorganisasian Lini-Staf

3. PENGORGANISASIAN FUNGSIONAL
Pengorganisasian fungsional adalah suatu pengorganisasian di mana kekuasaan dari pimpinan pucuk didelegasikan kepada pimpinan bawahnya. Pimpinan pucuk dapat memerintahkan apa saja kepada para pimpinan di bawahnya, sepanjang hal tersebut sesuai dengan bidangnya. Bentuk pengorganisasian fungsional dapat dikemukakan sebagaimana pada Diagram 3.

Diagram 3. Struktur Pengorganisasian Fungsional

KEPALA
STAF
AHLI
STAF
AHLI
STAF
AHLI
STAF
AHLI
STAF
AHLI
Ka
Unit
Ka
Unit
Ka
Unit
Ka
Unit
Ka
Unit
Ka
Unit

KEPALA
Wk. Kepala
Ur. Adm.
Wk. Kepala
Ur. Log istik
Wk. Kepala
Ur. Produksi
Manajer Personalia
Manajer Keuang an
Manajer Pemasaran

4. STRUKTUR PENGORGANISASIAN GABUNGAN
Struktur pengorganisasian gabungan ini sebenarnya hanyalah merupakan gabungan ini sebenarnya hanyalah merupakan gabungan dari bentuk-bentuk pengorganisasian yang disebutkan di atas. Ada yang
merupakan penggabungan dari lini dan lini staf, lini dan fungsional, lini staf dan fungsional; atau merupakan penggabungan tiga sekaligus: lini, fungsional, dan lini staf. Penggabungan antara keseluruhan bentuk
organisasi dapat dikemukakan sebagaimana pada Diagram 4.

Diagram 4 Struktur Pengorganisasian Gabungan

Wk. Kepala
Ur. Adm.
Wk. Kepala
Ur. Log istik
Wk. Kepala
Ur. Produksi
KEPALA BAGIAN
KEPALA BAGIAN
KEPALA BAGIAN
KEPALA STAF
AHLI
STAF
AHLI
KEGIATAN 3 :

Di dunia ini, semuanya berubah. Hanya perubahan itu sendiri yang tidak pernah berubah. Pada Kegiatan belajar ini Anda akan menelaah tentang pengelolaan perubahan. Dengan mengetahui perkara pengelolaan perubahan, Anda diharapkan menguasai sub kompetensi: Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju or ganisasi pembelajar yang efektif. Oleh karena itu, telaahlah teks bacaan berikut!
Alasan-alasan perubahan seringkali dipertanyakan, baik oleh anggota organisasi maupun mereka yang berada di luar organisasi. Ini disebabkan bahwa banyak orang, termasuk anggota organisasi, yang lebih menghendaki kemapanan dibandingkan dengan perubahan. Selain itu, perubahan juga menjadikan seseorang yang sudah merasa banyak belajar dari pengalaman di suatu organisasi, harus belajar lagi. Tetapi hendaklah diingat, bahwa di dunia ini, tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Semua akan berubah. Perubahan tersebut, bahkan sudah menjadi bawaan dunia dengan segala isinya. Jika kita memperhatikan apa saja yang ada di dunia ini, hampir tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Yang tidak berubah, barangkali hanyalah perubahan itu sendiri. Karena itu, organisasi besar dan kecil, dengan seluruh komponen dan sistemnya, pasti juga akan berubah. Mengapa organisasi berubah? Karena organisasi hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Jika lingkungan berubah, organisasipun juga harus berubah, kalau ingin tetap survive. Kalau tidak, ia akan mengalami krisis dan bahkan mati. Robbin, dalam Organization Theory: Structure, Design and Appication (1990), mengontroduksi daya tahan hidup organisasi besar di Amerika Serikat, yang berentang dari 5 sampai 100 tahun. Selama rentang perkembangannya, menurut hasil studinya, organisasi tersebut mengalami fluktuasi. Atas dasar realitas tersebut, Robbin merekomendasikan sebuah perubahan berencana pada setiap organisasi yang ingin tetap eksis. Sebab, Manakalau tidak, menurut Robbin, akan mengalami nasib tragis seperti pendahulunya, ialah mengulang kematian organisasi-organisasi besar. Jika dipetakan, ada dua faktor pendorong perubahan organisasi, ialah: (1) faktor pendorong eksternal organisasi dan (2) faktor pendorong internal organisasi. Baik faktor eksternal organisasi maupun faktor internal organisasi, mempunyai kekuatan pendorong yang berbeda-beda. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa ada kalanya suatu organisasi berubah karena adanya faktor eksternal yang lebih dominan; dan ada kalanya suatu organisasi berubah karena lebih dominan didorong oleh faktor internalnya. Tetapi, yang lebih banyak karena kombinasi pengaruh eksternal dan internal organisasi. Hanson (1997) menggambarkan bagaimana antara faktor pendorong dan factor penolak perubahan sebagaimana pada diagram 1.

FORCE-FILED ANALYSIS
Driving Forces Resisting Forces
Unfrezing
Equilibrium
Moving
Equilibrium
Frezing
Equilibrium
Hanson, E. Mark, 1997. Educational Administration and Organizational Behavior.

Ada berbagai macam atau jenis perubahan, ialah perubahan tidak berencana dan perubahan berencana. Perubahan tidak berencana sendiri, dapat dikategorikan menjadi dua, ialah: (1) perubahan karena perkembangan ( developmental change), dan (2) perubahan secara tiba-tiba ( accidental change).
1. Perubahan Tidak Berencana
Perubahan karena perkembangan adalah suatu perubahan yang tidak direkayasa oleh manajemen. Perubahan ini terjadi sebagai suatu keniscayaan, bahwa yang namanya organisasi itu, makin lama cenderung makin berkembang. Tetapi arah perkembangan organisasi pada jenis ini, tidak senantiasa seperti yang diinginkan oleh pihak manajemen. Perubahan karena perkembangan ini seiring dengan lamanya usia organisasi tersebut. Perubahan secara tiba-tiba terjadi, karena ada persoalan emergency baik yang bersumber dari faktor internal maupun yang bersumber dari faktor eksternal. Perubahan secara tiba-tiba, dapat saja terjadi pada organisasi apapun, karena banyak faktor yang berada di luar kekuasaan organisasi tersebut.
Perubahan secara tiba-tiba karena adanya perubahan lingkungan fisik seperti gunung meletus, banjir besar, tanah longsor, gempa bumi, peperangan dan sebagainya. Perubahan secara tiba-tiba karena adanya revolosi, krisis ekonomi yang mendadak, dan masih banyak lagi. Pendeknya, perubahan yang tidak pernah diestimasi tersebut kerap menjadikan organisasi mengalami perubahan secara tiba-tiba.

2. PERUBAHAN BERENCANA (PLANNED CHANGE)
Perubahan berencana adalah perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Perubahan berencana ini adalah suatu perubahan yang memang diinginkan agar organisasi dapat tetap survive dan bahkan berkembang sesuai dengan tuntutan angota dan lingkungannya. Ada beberapa pengertian perubahan berencana yang dikedepankan oleh para ahli. Bennis, Benne dan Chin mengartikan perubahan berencana sebagai: Penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis dan tepat dengan
maksud melakukan tindakan yang berarti. Kurt Lewin menyatakan bahwa perubahan berencana adalah: Usaha untuk mengumpulkan, menggunakan data dan informasi guna memecahkan persoalan sosial. Jadi, perubahan berencana adalah perubahan yang dilakukan secara sengaja, lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Banyak label yang diberikan kepada manajemen poerubahan, misalnya saja perubahan berencana ( change planed), pengembangan organisasi ( organizational development), inovasi organisasi, pembaharuan organisasi dan sebagainya. Yang dimaksud dengan manajemen perubahan adalah: Suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana, dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan intervenis/konsultan, agar
organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya. Kult E. Osmosk mengemukakan beberapa strategi perubahan berencana antara lain: (1) political strategy, (2) economic strategy, (3) academic strategy, (4) enginering strategy, (6) military strategy, (7)confrontation strategy, (8) applied behavioral science mode, dan (9) followship strategy. Secara ringkas, beberapa strategi perubahan beencana tersebut dikedepankan sebagai berikut:
a. Political Strategy
Strategi yang didasarkan atas pemahaman mengenai struktur kekuasaan yang terdapat dalam sistem sosial: perorangan, kelompok, organisasi dan masyarakat. Dengan pemahaman tsb, agen perubahan berafiliasi dengan pusat kekuasaan (central of power). Central of power tsb, bisa formal dan bisa informal. Strategi ini, dengan sendirinya mengedepankan cara yang bersifat top down dalam setiap perubahan . Melalui figur perorangan yang berkuasa, perubahan digulirkan. Dengan demikian, asumsi strategi ini adalah, tatkala impinan puncaknya sudah mau berubah, maka mereka yang berada di lapisan bawah juga akan ikut berubah.
b. Economic Strategy
Strategi yang didasarkan atas pemahaman, bila seseorang memegang posisi pengaturan sumber ekonomik seperti anggaran, peralatan dan pembiayaan, maka orang tersebut memegang posisi kunci dalam proses
perubahan berencana. Dengan pemahaman tersebut, agen perubahan berafiliasi dengan pemegang posisi pengaturan ekonomik. Atau, agen pembaharuan, harus bisa meyakinkan orang ini terlebih dahulu.
Strategi yang didasarkan atas pendekatan kepada pemegang kendali ekonomik ini sangat lazimnya juga akan dapat diterapkan dengan baik, mengingat subyek yang hendak diubah juga menghajatkan aliran ekonomik
tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
c. Academic Strategy
Strategi yang didasarkan atas pemahaman, bahwa setiap manusia itu rasional. Berarti, setiap orang sebenarnya akan bisa menerima perubahan, manakala kepadanya disodorkan data yang dapat diterima oleh akal sehat (rasio). Karena itu, seorang agen pembaharu, haruslah dapat menyajikan argumentasinya secara rasional tatkala bermaksud menawarkan perubahan; yang disertai dengan data lengkap dan terpercaya serta rasional.
d. Enginering Strategy
Strategi yang didasarkan atas pemahaman, bahwa setiap perubahan menyangkut setiap manusia. Pada saat lingkungan berubah, manusiapun berubah. Karena itu, agar manusia berubah, agen perubahan haruslah
mengubah lingkungan di mana manusia tersebut hidup, termasuk di mana ia berorganisasi. Contoh: kalau ingin pekerja rajin, perbanyaklah pekerjaannya. Kalau ingin karyawan berjas, dinginkan suhu ruangan.
e. Military Strategy
Strategi yang didasarkan atas pemahaman, bahwa perubahan agar dapat dilakukan dengan kekerasan/paksaan. Paksaan bisa berupa ancaman fisik dan psikologis. Cara ini ini memang ampuh untuk melakukan perubahan, tetapi umumnya tidak bertahan lama.
f. Confrontation Strategy
Strategi yang didasarkan atas pemahaman, jika suatu tindakan bisa menimbulkan kemarahan seseorang, maka orang tersebut akan berubah. Jika ingin mengadakan suatu perubahan, orang yang akan diubah itu disudutkan
pada posisi yang ia tidak senang, atau terpojok. Perasaan terpojok diyakini dapat menjadikan seseorang bisa berubah sesuai dengan arah yang diinginkan oleh pembaharu. Ini terjadi karena orang yang akan diubah dihadapkan pada suatu kondisi: TIDAK ADA PILIHAN LAIN.
g. Applied Behavioral Science Model
Strategi yang didasarkan atas pemahaman terhadap ilmu perilaku ( behavioral science). Lazimnya, suatu perubahan dilakukan dengan mengggunakan jasa konsultasi ahli ilmu perilaku. Ahli-ahli ilmu perilaku ini,
memang punya kompetensi mengubah perilaku (behavior modification) terhadap individu, kelompok dalam setting sosial tertentu.
h. Followship Strategy
Strategi yang didasarkan atas pemahaman, bahwa perubahan itu dapat dilakukan dengan mengembangkan prinsip kepengikutan. Caranya dengan memberikan contoh dan memberikan bimbingan. Seseorang akan memberikan contoh dan bimbingan dengan baik, manakala punya kemampuan hubungan kemanusiaan yang baik.
Ada tiga langlah perubahan menurut Kurt Lewin, ialah:
a. Langkah Unfreezing : Pencairan dari keadaan sekarang.
b. Langkah Moving: Pembentukan pola perilaku yang baru.
c. Langkah Freezing : Pemantapan atau pembakuan dari perilaku yang baru
dibentuk, agar dapat dilembagakan.
Sementara itu, Lippit mengedepankan tujuh langkah perubahan berencana, ialah:
a. The development of need for change .
1) Mempersepsi adanya persoalan yang akan dipecahkan.
2) Mepesepsi bahwa persoalan tersebut memang harus dipecahkan.
3) Mempersepsi bahwa guna memecahkan persoalan tersebut perlu bantuan orang lain, atau mendayagunakan pihak lain.
b. The establishment of change relationship.
1) Pengguna agen perubahan melakukan hubungan kerja antar mereka.
2) Pengguna dan agen saling menjajagi sistem nilai yang dianut oleh kedua belah pihak.
3) Pengguna dan agen bertukar pikiran tentang metode perubahan yang
akan digunakan, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan guna melakukan perubahan.
4) Penguna dan agen menentukan, mana pekerjaan yang menjadi kapling pengguna dan mana yang menjadi kapling agen.
5) Pengguna dan agen menyepakati sumber-sumber yang diperlukan guna melakukan perubahan.
c. Diagnosis of the client system’s problem(s).
1) Agen dan pengguna melakukan diagnosis terhadap persoalan yang dihadapi oleh organisasi.
2) Agen dan pengguna menetapkan jenis data yang diperlukan, berikut cara mengumpulkannya.
d. Examining alternatives and goal action.
1) Agen dan pengguna menentukan alternatif tindakan.
2) Agen dan pengguna menentukan strategi pelaksanaan tindakan.
3) Agen dan pengguna menentukan teknik intervensi yang akan digunakan.
4) Tekanan pada tahap ini adalah, pada perencanaan yang dibuat dikaitkan dengan sumber-sumber yang tersedia.
e. Action Implementation .
1) Dipandang sebagai tahapan paling berat.
2) Pengguna dan agen menerapkan strategi intervensi yang sudah diterapkan.
3) Pada tahap ini, pengguna dan agen akan berhadapan dengan dan mendapatkan halangan dari mereka yang selama ini resisten terhadap perubahan.
4) Pada tahap ini, pengguna dan agen berhadapan dengan persoalan nyata di lapangan.
5) Karena itu, umpan balik terhadap apa yang dilakukan senantiasa diperlukan, guna melakukan strategi yang dipilih.
f. Generalization and stabilization of change.
1) Pengguna dan agen perlu meyakini dan memberikan perhatian kepada hasil yang dicapai, betatapun kecilnya hasil tersebut.
2) Dengan fokus perhatian pada hasil yang telah dicapai, akan makin menumbuhkan keyakinan untuk meneruskan proses perubahan.
3) Pola-pola lama kemungkinan masih tampak padatahap ini, karena suatu proses perubahan itu membutuhkan waktu lama.
4) Karena itu, proses tersebut harus diteruskan dan ditingkatkan intensitasnya.
g. Terminating the change agent relationship and evaluation.
1) Bila perubahan tersebut telah dapat dilakukan secara melembaga, bantuan dari luar (agen, konsultan) tidak diperlukan lagi.
2) Pengguna dapat mengambil pelajaran dari proses kolaborasinya dengan agen.

KEGIATAN BELAJAR 4:
BAGA IMANAKAH MANAJEMEN SDM SEKOLAH?

Ternyata Anda sudah dapat menguasai kompetensi manajemen perubahan. Kini tibalah waktunya untuk menelaah lebih lanjut tentang manajemen SDM pendidikan di SMP, yang terdiri atas tenaga pendidik (guru)
dan tenaga kependidikan lain (staf non guru). Oleh karena itu, dengan menelaah bacaan tentang manajemen SDM, diharapkan Anda menguasai sub kompetensi manajerial sebagai berikut: Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan pada pentingnya tenaga pendidik dan kependidikan pada sekolah sebagai sumber daya manusia yang vital, yang memberikan sumbangan terhadap tujuan sekolah, dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif dan adil demi kemaslahatan individu, sekolah, dan masyarakat. Dalam pengertian ini, posisi sumber daya manusia tidak bisa digantikan oleh faktor-faktor lain dilihat dari nilai sumbangannya terhadap sekolah. Seorang tenaga pendidik dan kependidikan dinyatakan memiliki nilai sumbangan kepada sekolah apabila kehadirannya diperlukan, memiliki nila i tambah terhadap produktivitas sekolah dan kegiatannya berada dalam mata rantai keutuhan sistem sekolah itu. Tingkat
keberhasilan manajemen sumber daya manusia dalam satu sekolah dapat dikaji dari ketepatan melaksanakan fungsi-fungsi MSDM. Kemaslahatan seorang tenaga pendidik dan kependidikan harus dilihat dari kepentingan dan kebermaknaan bagi dirinya sendiri, produktivitas sekolah dan fihak-fihak yang memperoleh jasa layanan sekolah itu. Manajemen SDM mencakup kegiatan sebagai berikut: (1) Perencanaan SDM, (2) Analisis Tenaga pendidik dan kependidikanan, (3) Pengadaan Tenaga pendidik dan kependidikan, (4) Seleksi Tenaga pendidik dan kependidikan, (5) Orientasi, Penempatan dan Penugasan, (6) Konpensasi, (7) Penilaian Kinerja,
(8) Pengembangan Karir, (9) Pelatihan dan Pengembangan Tenaga pendidik dan kependidikan, (10) Penciptaan Mutu Kehidupan Kerja, (11) Perundingan Ketenaga pendidik dan kependidikanan, (12) Riset Tenaga pendidik dan kependidikan, dan (13) Pensiun dan Pemberhentian Tenaga pendidik dan
kependidikan.

1. Perencanaan SDM
Perencanaan SDM adalah kegiatan menaksir/menghitung kebutuhan SDM sekolah dan selanjutnya merumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Upaya tersebut mencakup kegiatan menyusun dan melaksanakan rencana agar jumlah dan kualifikasi personil yang diperlukan
itu tersedia pada saat dan posisi yang tepat sesuai dengan tuntutan sekolah.

2. Analisis Tenaga Pendidik dan Kependidikanan
Analisis tenaga pendidik dan kependidikanan adalah suatu proses menjelaskan dan mencatat tujuan-tujuan tenaga pendidik dan kependidikanan, kewajiban dan tanggung jawab utama tenaga pendidik dan kependidikanan tersebut dan kondisi di mana tenaga pendidik dan kependidikanan itu harus
dikerjakan. Analisis tenaga pendidik dan kependidikanan merupakan bagian dari perencanaan SDM yang membentuk menjelaskan spesifikasi tenaga pendidik dan kependidikanan dan spesifikasi kompetensi serta karakteristik kepribadian yang tepat untuk mengerjakan tenaga pendidik dan kependidikanan itu.

3. Rekrutmen (Pengadaan) Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
Rekrutmen (pengadaan) tenaga pendidik dan kependidikan adalah seperangkat kegiatan dan proses y ang dipergunakan untuk memperoleh sejumlah orang yang bermutu pada tempat dan waktu yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum sehingga orang dan sekolah dapat saling menyeleksi berdasarkan kepentingan terbaik masing-masing dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
4. Seleksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
Seleksi tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu proses mengeumpulkan informasi untuk menilai dan memutuskan siapa yang diangkat, dengan berpedoman pada hukum, demi kepentingan jangka panjang dan
pendek, perorangan dan sekolah.
5. Orientasi, Penempatan Dan Penugasan
Orientasi, penempatan, dan penugasan merupakan kegiatan yang dilakukan serempak. Orientasi ditujukan untuk mempercepat sosialisasi tenaga pendidik dan kependidikan dan penerimaan lingkungan kerja sehingga tenaga pendidik dan kependidikan tersebut dapat segera beradaptasi dalam sistem, prosedur, serta budaya kerja. Penempatan dan penugasan adalah keputusan ketenaga pendidik dan kependidikanan yang berazaskan “the right men on the right job”.

6. Kompensasi (Termasuk Kesejahteraan)
Kompensasi adalah apa yang diterima tenaga pendidik dan kependidikan karena ia telah memberikan kontribusi pikiran, perhatian, kemampuan, dan kinerjanya terhadap sekolah. Kompensasi terdiri dari hal berupa uang dan bukan uang. Kompensasi sangat penting untuk memperoleh, memelihara, dan mempertahankan angkatan kerja yang produktif.

7. Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja yaitu suatu proses mempertimbangkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan pada masa lalu dan sekarang yang dikaitkan dengan latar belakang lingkungan kerjanya serta memperhatikan potensi yang dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan tersebut bagi kepentingan sekolah di masa yang akan datang. Penilaian bertujuan membantu tenaga pendidik dan kependidikan yang bersangkutan mencapai hasil bagi dirinya sendiri dan sekolah.

8. Pengembangan Karir
Pengembangan karir adalah proses mencermati potensi, kemampuan, kinerja dan komitmen tenaga pendidik dan kependidikan untuk diposisikan dalam struktur sekolah secara tepat, sehingga tenaga pendidik dan kependidikan dan sekolah memperoleh maslahat dan nilai tambah optimal.

9. Pelatihan Dan Pengembangan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
Pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan adalah upaya memperbaiki kinerja tenaga pendidik dan kependidikan di masa kini maupun di masa depan dengan meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan untuk bertugas, melalui pembelajaran, biasanya dengan meningkatkan pengetahuan, mutu sikap dan keterampilan. Pelatihan berbeda dengan pengembangan. Pelatihan adalah segala kegiatan yang dirancang untuk memperbaiki kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dalam suatu tenaga pendidik dan kependidikanan di mana tenaga pendidik dan kependidikan tersebut sedang atau akan diangkat menjabat tenaga pendidik dan kependidikanan yang bersangkutan. Pengembangan adalah upaya membantu tenaga pendidik dan kependidikan secara individual menangani tanggung jawabnya di masa depan.

10. Penciptaan Mutu Lingkungan Kerja
Menciptakan lingkungan kerja adalah upaya yang berkaitan dengan mewujudkan pengawasan yang suportif, kondisi kerja yang baik, gaji dan penghargaan yang merangsang, serta menjadikan tenaga pendidik dan
kependidikanan sebagai sesuatu yang menantang dan memberikan kepuasan.

11. Perundingan Ketenaga Pendidik Dan Kependidikanan
Perundingan tenaga pendidik dan kependidikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan menempatkan hak dan kewajiban tenaga pendidik dan kependidikan dan sekolah menjadi jelas, merumuskan kesepakatan-kesepakatan menangani perselisihan ketenaga pendidik dan kependidikanan, dan menyepakati konsekuensi yang akan diperoleh tenaga pendidik dan kependidikan sebagai akibat pelanggaran hubungan kerja.

12. Riset Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
Riset atau penelitian sumber daya manusia adalah upaya untuk menemukan tindakan-tindakan ketenaga pendidik dan kependidikanan secara empirik yang dimaksudkan untuk memperbaiki tindakan-tindakan ketenaga pendidik dan kependidikanan pada masa kini, dan pengembangannya di masa depan. Riset SDM dapat dilakukan dalam lingkungan internal sekolah maupun di luar sekolah. Riset SDM dapat dilakukan oleh unit yang ada dalam sekolah itu atau dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus yang menaruh perhatian pada pengembangan dan pemberdayaan SDM atau MSDM pada umumnya.
13. Pensiun Dan Pemberhentian Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
Pensiun merupakan hak tenaga pendidik dan kependidikan. Fungsi MSDM ini berkaitan dengan merumuskan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang
memberikan kejelasan/pedoman bagi pemenuhan hak pensiun. Pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan terjadi atas permohonan sendiri atau karena diberhentikan organisassi akibat sangsi tertentu yang berkaitan dengan kesepakatan hubungan kerja. Pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan
dalam arti ini biasanya dilakukan dalam periode kontrak kerja (work service).
14. Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan adalah profesional. Kata profesi berasal dari Bahasa Inggeris “to profess” yang berarti ikrar atau pernyataan diri bahwa seseorang akan mengabdi sepenuh hati terhadap tenaga pendidik dan kependidikanan yang telah dipilihnya sebagai karir dan sumber kehidupan sepanjang hayat. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun kinerja profesional adalah:
a. Praktek yang didasari oleh pemahaman dan penguasaan konsep dan teori yang divalidasi secara empirik secara terus-menerus. Awal penguasaan ini dibina dan dikembangkan melalui preservice education.
b. Pengakuan klien bahwa keahlian tersebut menjamin kebutuhannya melalui pelayanan yang benar dan bertanggung jawab.
c. Perlindungan hukum yang ditunjukkan oleh sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
d. Adanya sangsi sosial dari masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan yang keliru (male-practice).
e. Pengaturan perilaku anggotanya melalui kode etika yang regulatif.
f. Dimilikinya persatuan profesi yang didukung oleh anggota-anggotanya, yang membuat sekolah tersebut memiliki posisi tawar-menawar yang kuat dan berpengaruh.

KEGIATAN BELAJAR 5:
BAGAIMANAKAH MANAJEMEN SARANA PRASARANA Sekolah?

Anda telah menelaah dengan tuntas tentang manajemen SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Itu sangat bagus karena maju tidak-nya sekolah banyak bergantung kepada SDM-nya, ialah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya (tenaga administrasi sekolah). Kini, setelah Anda menguasai manajemen SDM, Anda diharapkan untuk menelaah manajemen sarana prasarana SMP. Dengan harapan, Anda menguasai kompetensi sub kompetensi manajerial sebagai berikut: Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madr asah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.
Sarana dan prasarana pendidikan sangat penting artinya guna menunjang kesuksesan pendidikan di se kolah. Urgensi sarana dan prasarana pendidikan, tidak hanya berkaitan dengan tingkat kekondusifan sekolah terkait dengan belajar para siswanya, tetapi juga sekaligus menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan operasional lembaga pendidikan. Bonafiditas kepemimpinan pendidikan, citr a suatu lembaga pendidikan, image dan kepercayaan masyarakat atas suatu lembaga pendidikan, terkait juga dengan
sarana dan prasarana yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua piranti yang
secara langsung dipergunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua piranti yang secara tidak langsung dipergunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Contoh piranti yang secara langsung dipergunakan dalam proses pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah adalah: gedung, ruangan, meja, kursi, bangku, papan tulis dan media pendidikan lainnya. Contoh piranti yang secara tidak langsung dipergunakan dalam proses pendidikan, baik di sekol ah maupun di luar sekolah adalah: jalan
menuju sekolah, halaman sekolah dan taman sekolah. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah, agar sarana dan prasarana di sekolah tersebut, mendukung baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap proses pendidikan di sekolah.

1. Manajemen Tata Ruang Berbasis Kebutuhan Sekolah
Sebelum membangun gedung sekolah, yang terdiri atas berbagai macam jenis ruang, terlebih dahulu harus dibuat master plant dan site plant . Yang dimaksud dengan master plant adalah posisi bangunan sekolah dilihat dari keseluruhan tata ruang kota (jika sekolah tersebut berada di posisi kota) dan tata ruang desa (jika sekolah tersebut berada di daerah pedesaan). Oleh karena itu, sebelum menetapkan sebuah lokasi yang akan dibangun suatu sekolah, sangat bagus kalau harus berkonsultasi dahulu dengan Bagian Tata Kota pada suatu
Pemerintahan Kota. Dengan konsultasi ke Bagian Tata Kota, akan diketahui Rencana Umum Tata Kota (RUTK) dan Rencana Detail Tata Kota (RDTK). Ini sangat penting karena di dalam RUTK dan RDTK tersebut, telah jelas peruntukan masing-masing zona: zona industri, zona perdagangan dan bisnis, zona pemukiman, zona pertanian, zona terbuka, zona hiburan, zona hutan kota, zona fasilitas umum dan sebagainya. Jangan sampai, pendirian sekolah berada di suatu lokasi yang sulit dijangkau, atau mudah dijangkau tetapi sarat dengan kebisingan, polusi dan keramaian.
Aktivitas manajemen sarana prasarana di SMP adalah sebagai berikut.
2. Perencanaan Sarana dan Prasarana Kebutuhan akan sarana dan prasarana di sekolah haruslah direncanakan. Sebagai manajer pendidikan, kepala sekolah haruslah mempunyai proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Proyeksi kebutuhan akan sarana dan prasarana sekolah dibuat dengan mempertimbangkan dua aspek, ialah kebutuhan aspek pendidikan di satu pihak dan kemampuan sekolah di pihak lain. Menurut Sukarno (1987), guna pengadaaan sarana dan prasarana
sekolah, ada sejumlah langkah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, yaitu:
a. Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah.
b. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk satu semester atau satu tahun ajaran.
c. Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya.
d. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. .
e. Memadukan rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia. Bila ternyata masih melebihi anggaran yang tersedia, maka perlu dilakukan seleksi lagi dengan cara membuat skala perioritas.
f. Penetapan rencana pengadaan akhir.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Setelah rencana pengadaan prasarana dan sarana dibuat, langkah berikutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana ini, bisa dilakukan dengan pembelian, meminta sumbangan, pengajuan bantuan ke pemerintah (untuk sekolah-sekolah negeri), dan pengajuan ke pihak yayasan (untuk sekolah-sekolah swasta), pengajuan ke komite sekolah (dewan sekolah), tukar-menukar dengan sekolah lain dan menyewa. Khusus pengadaan yang dilakukan dengan menyewa ini umumnya pada sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang belum mempunyai prasarana dan sarana sendiri, sementara kebutuhan yang sudah mendesak tidak bisa ditunda lagi. Guna mengadakan sarana dan prasarana sekolah, perlu ditetapkan aspek fungsi (utilitas) dan standar kualitasnya. Aspek fungsi atau utilitas mengacu pada kegunaan sarana dan prasarana tersebut terkait dengan kebutuhan riil sekolah. Aspek standar kualitas mengacu kepada jenis spesifikasi teknis terkait dengan merek berkualitas yang beredar di pasaran.
4. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Sekolah Proses berikutnya setelah sarana dan prasarana pendidikan di sekolah diadakan, perlu dilakukan inventarisasi. Yang dimaksud dengan inventarisasi adalah pencatatan dan dan penyusunan daftar barang yang menjadi milik sekolah secara sistematis, tertib, teratur dan berdasarkan ketentuan dan pedoman yang selama ini berlaku. Dengan inventarisasi tersebut, akan sekaligus
diketahui berapa jumlah barang yang diadakan, tahun berapa pengadaannya, sumber biaya pengadaannya berasal dari mana, dan sebagainya. Dengan inventarisasi juga akan sekaligus ada penandanya bahwa barang tersebut adalah milik atau inventaris sekolah. Ini sangat penting, agar jika sewaktu-waktu ada yang meminjam untuk kepentingan tertentu, akan segera diketahui bahwa barang tersebut memang milik sekolah.
Ada tiga jenis kegiatan yang harus dilakukan berkenaan dengan inventarisasi ini. Pertama, pencatatan sarana dan prasarana sekolah dalam buku-buku sarana dan prasarana. Kedua, pemberian kode (coding ) terhadap
prasarana dan sarana yang selesei dicatat dalam buku-buku sarana dan prasarana. Ketiga, pelaporan sarana dan prasarana kepada pihak-pihak yang selayaknya menerima laporan (pemerintah, pemberi sumbangan, stake holder sekolah, dan sebagainya).
5. Penggunaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Setelah sarana dan prasarana sekolah diinventarisasi, kemudian dapat dipergunakan. Penggunaan sarana dan prasarana inipun juga harus diatur, agar tercapai maksud yang diinginkan. Karena itu, kepala sekolah sebagai manajer pendidikan, punya kewajiban untuk mengaturnya. Dalam kondisi sarana prasarana yang kuantitasnya melebihi jumlah pengguna, soal penggunaan sarana prasarana tidaklah banyak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan justru kalau jumlah yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah para penggunanya. Karena itu, pengaturan penggiliran dalam hal penggunaan haruslah dilakukan. Pada sekolah-sekolah kita, ruangan yang tersedia untuk peserta didik, ada kalanya menggunakan sistem plot dan sistem tanpa plot. Pada penggunaan yang sistem plot, ruangan dengan mudah dikelola karena telah diperuntukkan untuk kelas tertentu, misalkan saja kelas lima. Pada penggunaan sistem plot ini, setiap hari ruangan tersebut hanya dipergunakan untuk kelas yang telah diplotkan. Berbeda dengan sistem non plot. Yang menempati ruangan tersebut bisa berganti-ganti. Bisa terjadi, dalam satu hari yang menempati ruangan kelas tersebut lima sampai enam kelompok belajar yang berbeda. Karena itu, jika sistem tanpa plot ini yang dipergunakan, maka pada setiap pintu ruangan hendaknya dibuat jadwal penggunaan ruangan untuk setiap harinya (dalam satu minggu), dan bahkan untuk setiap jamnya. Dengan pemberian jadwal demikian ini, akan terhindar dari tubrukan antar pengguna ruangan. Sebenarnya di antara dua sistem tersebut, plot dan non plot, bisa dipadukan juga. Sebagai misal, sistem plot yang mengacu ke penggunaan, seperti ruang laboratorium, ruang rapat, ruang olah raga, ruang kesenian, dapat dipadukan dengan sistem non plot. Bahwa ruangan tersebut telah diplotkan untruk kegunaan (utilitas) tertentu, kita tidak bisa menyangkal; tetapi dilihat dari siapa yang menggunakan, bisa kelompok belajar dan atau kelompok siswa yang berbeda. Karena itu, sesungguhnya sistem plot yang mengacu ke aspek utilitas ini sebenarnya tidak murni plot tetapi sesudah terpadu dengan sistem non plot.
6. Pengembangan/Penambahan Sarana dan Prasarana Sekolah Sarana dan prasarana yang berupa ruangan-ruangan perlu dikembangkan secara terus menerus agar makin lama makin mencukupi kebutuhan warga sekolah dan para peserta didik yang terus berkembang. Pengembangan tersebut, mencakup jumlahnya maupun kualitas dan asesorinya. Dengan demikian, makin lama ruangan-ruangan tersebut makin banyak dan
makin indah dipandang serta makin nyaman dipakai.Penambahan asesori ini selain berkaitan dengan aspek keindahan, juga berkaitan dengan peningkatan aspek utilitas.Optimalisasi utilitas suatu ruangan, kesempurnaan asesoris, makin tingginya kenyamanan dan makin sedapnya pandangan pada suatu ruangan, hanya bisa dicapai dengan suatu proses panjang, dan lazimnya dilakukan oleh administrator sekolah yang senantiasa
tiada berhenti berimprovisasi. Sentuhan tangan dingin administrator yang penuh dengan obsesi-obsesi kesempurnaanlah, yang kerap menjadikan pembeda antara keindahan suatu ruangan di suatu sekolah yang baik dengan sekolah yang konvensional.
7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Pemeliharaan termasuk aspek krusial dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, karena bukan l agi rahasia umum, bahwa sarana dan prasarana yang tidak terpelihara di rasakan sangat tidak nyaman oleh para penggunanya. Betapapubn berkualitasnya suatu sarana dan prasarana, betapapun spektakulernya bangunan, gedung dan ruangan sekolah, manakala tidak dipelihara dengan baik akan menjadikan penghuni dan penggunanya tidak merasa enak atau nyaman. Bahkan sarana prasarana yang sederhana sekalipun, manakala terpelihara dengan baik, akan enak dipakai; apa lagi jika sarana dan prasarana tersebut berkualitas.
Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan di sekolah dimaksudkan untuk mengkondisikan sarana dan prasarana tersebut senantiasa siap pakai dan tidak mengalami trouble ketika sedang dipergunakan. Sebab, sarana dan prasarana yang senantiasa siap pakai dan tidak trouble ketika dipergunakan, akan memperlancar jalannya proses belajar pembelajaran di sekolah, dan sekaligus memperlancar penunaian tugas-tugas sekolah secara keseluruhan. Karena itu, pemeliharaan sarana dan pr asarana pendidikan di sekolah harus dilakukan secara teratur, sistematis dan terus menerus; jangan sampai menunggu rusak terlebih dahulu. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah secara berkala ditujukan kepada jenis sarana dan prasarana yang memang membutuhkan pemeliharaan secara berkala. Sebagai contohnya adalah pengecatan tembok, pengecatan/pemlituran kusen, pintu dan jendela, penggantian kran, penembelan saluran air (PVC) yang bocor, pengecatan pagar, penggantian tanaman, pemolesan ulang lantai traso, pemotongan rumput taman, pemlituran ulang meubeler, penam balan talang yang bocor, dan masih banyak lagi. Pemeliharaan secara berkala ini lazimnya akan menjadikan sarana dan prasarana berubah menjadi indah kemb ali, dan sekaligus mencegah dari kerusakan yang lebih parah. Sebagai contoh, list kayu pada genting dan talang yang habis catnya akan mudah lapuk oleh sinar matahari dan air hujan. Karena itu, sebelum mengelupas semuanya perlu dicat ulang agar tercegah dari kelapukan.
8. Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah
Proses terakhir manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah penghapusan. Penghapusan perlu dilakukan, karena sarana dan prasarana yang ada tersebut tidak mungkin lagi dapat diperbaiki. Atau, kalau toh masih dapat diperbaiki, ia sudah tidak efektif lagi. Atau, kalau toh ia masih bisa efektif, biaya yang dikeluarkan mungkin akan lebih besar lagi dibandingkan dengan kalau misalkan saja membeli atau pengadaan baru (tidak efisien). Karena itu, langkah penghapusan harus dilakukan, agar proses pendidikan di sekolah tidak terganggu, waktu dan tenaga tidak banyak tersedot untuk memperbaiki sarana dan prasaran yang sudah rusak.
Apa yang dimaksud dengan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah? Penghapusan adalah suatu aktivitas manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang bermaksud untuk meniadakan barang-barang inventaris lembaga dengan mengikuti tata kaidah, perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku.
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar barang-barang di sekolah dapat dihapus, yaitu:
a. Barang-barang tersebut diklasifikasikan mengalami kerusakan berat sehingga dipandang tidak dapat dimanfaatkan lagi.
b. Barang-barang yang akan dihapus tersebut sudah dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan.
c. Barang-barang di sekolah tersebut sudah dipandang kuno sehingga kalau digunakan sudah tidak efektif dan efisien lagi.
d. Barang-barang tersebut, menurut aturan tertentu, terkena larangan.
e. Barang-barang tersebut mengalami penyusutan yang berada di luar kekuasaan pengurus barang.
f. Barang-barang tersebut jumlahnya melebihi kapasitas sehingga tidak dipergunakan lagi.
g. Barang-barang yang dari segi utilitasnya tidak seimbang dengan kerumitan pemeliharaannya.
h. Barang-barang yang dicuri.
i. Barang-barang yang diselewengkan.
j. Barang-barang yang terbakar atau musnah akibat adanya bencana alam.

KEGIATAN BELAJAR 6:
BAGAIMANAKAH MANAJEMEN KESISWAAN (PESERTA DIDIK) ?

Anda telah menelaah dengan tuntas tentang manajemen sarana prasarana SMP. Itu sangat bagus karena penguasaan Anda atas manajemen sarana prasarana sangat penting, terutama jika Anda mengetahui posisi sarana prasarana adalah sebagai supporting system terkait keberhasilan pendidikan di Sekolah secara keseluruhan. Kini, setelah Anda menguasai manajemen sarana prasarana, Anda diharapkan untuk menelaah manajemen kesiswaan di SMP. Dengan harapan, Anda menguasai kompetensi sub kompetensi manajerial sebagai berikut: Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
Secara sosiologis, peserta didik mempunyai kesamaan-kesamaan. Kesamaan-kesamaan itu dapat ditangkap dari kenyataan bahwa mereka sama-sama anak manusia, dan oleh karena itu mempunyai kesamaan-kesamaan unsur kemanusiaan. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada anak yang lebih manusiawi dibandingkan dengan anak lainnya; dan tidak ada anak yang kurang manusia dibandingkan dengan anak yang lainnya. Adanya kesamaan-kesamaan yang dipunyai anak inilah yang melahirkan kensekuensi samanya hak-hak yang
mereka punyai. Di antara hak-hak tersebut, yang juga tidak kalah pentingnya adalah hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Samanya hak-hak yang dimiliki oleh anak itulah, yang kemudian melahirkan layanan pendidikan yang sama melalui sistem persekolahan ( schooling). Dalam sistem demikian, layanan yang diberikan diaksentuasikan kepada kesamaan-kesamaan yang dipunyai oleh anak. Pendidikan melalui
sistem schooling dalam realitasnya memang lebi h bersifat massal ketimbang bersifat individual. Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sistem schooling memang lebih memberi porsi bagi layanan atas kesamaan dibandingkan layanan atas perbedaan. Sungguhpun demikian, layanan yang lebih diaksentuasikan kepada kesamaan anak ini, kemudian digugat. Gugatan demikian, berkaitan erat dengan pandangan psikologis mengenai anak. Sungguhpun anak-anak manusia tersebut diyakini mempunyai kesamaan-kesamaan, ternyata jika dilihat lebih jauh sebenarnya berbeda. Pandangan ini kemudian menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan, bahwa di dunia ini tak ada dua anak atau lebih yang benar-benar sama. Dua anak atau lebih yang kelihatan samapun, misalnya saja si kembar, pada hakekatnya adalah berbeda. Oleh karena berbeda, maka mereka membutuhkan layanan-layanan pendidikan yang berbeda. Layanan atas kesamaan yang dilakukan oleh sistem schooling tersebut dipertanyakan, dan sebagai responsinya kemudian diselipkan layanan-layanan yang berbeda pada sistem schooling tersebut. Ada dua tuntutan, yakni aksentuasi pada layanan kesamaan dan perbedaan anak itulah, yang melahirkan pemikiran pentingnya pengaturan. manajemen peserta didik tingkat satuan pendidikan, adalah kegiatan yang bermaksud untuk mengatur bagaimana agar tuntutan dua macam layanan tersebut dapat dipenuhi di sekolah. Baik layanan yang teraksentuasi pada kesamaan maupun pada perbedaan peserta didik, sama-sama diarahkan agar peserta didik berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Sebagai akibat dari adanya perbedaan bawaan peserta didik, maka akan ada peserta didik yang lambat dan ada peserta didik yang cepat perkembangannya. Kompetisi yang sehat akan memungkinkan jika ada usaha dan kegiatan manajemen, ialah manajemen peserta didik tingkat satuan pendidikan. demikian juga peserta didik yang bermasalah sebagai akibat dari adanya kompetisi akan dapat ditangani dengan baik manakala manajemen peserta didik tingkat satuan pendidikan-nya baik.
Dalam upaya mengembangkan diri tersebut, ada banyak kebutuhan yang sering kali tarik-menarik dalam hal pemenuhan pemrioritasnnya. Di satu sisi, para peserta didik ingin sukses dalam hal prestasi akademiknya, di sisi lain, ia ingin sukses dalam hal sosialisasi dengan sebayanya. Bahkan tidak itu saja, dalam hal mengejar keduanya, ia ingin senantiasa berada dalam keadaan sejahtera. Pilihan-pilihan yang tepat atas ketiga hal yang sama-sama menarik tersebut, tidak jarang menimbulkan masalah bagi para peserta didik. Oleh karena itu diperlukan layanan tertentu yang dikelola dengan baik. manajemen peserta didik tingkat satuan pendidikan berupaya mengisi kebutuhan tersebut.

BATASAN MANAJEMEN PESERTA DIDIK
Secara etimologis, kata m anajemen merupakan terjemahan dari management (bahasa Inggris). Kata management sendiri berasal dari kata manage atau magiare yang berarti melatih kuda dalam melangkahkan kakinya. Dalam pengertian manajemen, terkandung dua kegiatan ialah kegiatan pikir ( mind) dan kegiatan tindak-laku (action ) (Sahertian, 1982). Terry (1953) mendefinisasikan manajemen sebagai pencapaian tujuan
yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain (Management is the accomplishing of the predertemined objective throug the effort of other people). Sementara itu, Siagian (1978) mendefinisikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan. Di lain pihak, The Liang Gie (1978) memberikan batasan manajemen sebagai segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang atau mengarahkan segala fasilitas dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari semua pendapat itu, jelaslah bahwa manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas aturan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dua orang atau lebih yang bekerjasama tersebut, karena adanya aturan-aturan tertentu, ada yang bertindak selaku manajernya ada yang bertidak sebagai yang dimanajerinya. Orang yang mengelola tersebut ketika mengerjakan pekerjaannya tidak dengan menggunakan tangan sendiri melainkan tangan orang lain; sementara orang-orang yang dimanaj dalam bekerja dengan menggunakan tangan sendiri. Dalam bekerja tersebut, baik yang menjadi manajernya maupun yang dimanaj, dapat mendayagunakan prasarana dan sarana yang tersedia. Peserta didik, menurut ketentuan umum Undang-undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pada taman kanak-kanak, menurut ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27/1990, disebut dengan anak didik. Sedangkan pada pendidikan dasar dan menengah, menurut ketentuan pasa 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan Nomor 29 tahun 1990 disebut dengan siswa.
Sementara pada perguruan tinggi, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1990 disebut mahasiswa. Peserta didik ini juga mempunyai sebutan-sebutan lain seperti murid, subjek didik, anak didik, pembelajar, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebutan-sebutan yang berbeda pada buku ini mempunyai maksud yang sama. Apapun istilahnya, yang jelas peserta didik adalah mereka yang sedang mengikuti program pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Apa yang dimasud dengan Manajemen Peserta Didik? Knezevich (1961) mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personnel administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individuan seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Yang diatur secara langsung adalah segi-segi yang berkenaan dengan peserta didik secara tidak langsung. Pengaturan terhadap segi-segi lain selain peserta didik dimaksudkan untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan peserta didik, termasuk di dalamnya adalah: school census, school size, class size dan efektive class.
2. Penerimaan peserta didik, meliputi penentuan: kebijaksanaan penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, kriteria penerimaan peserta didik, prosedur penerimaan peserta didik, pemecahan problema-problema penerimaan peserta didik.
3. Orientasi peserta didik baru, meliputi pengaturan: hari-hari pertama peserta didik di sekolah, pekan orientasi peserta didik, pendekatan yang dipergunakan dalam orientasi peserta didik, dan teknik-teknik orientasi
peserta didik.
4. Mengatur kehadiran, ketidak-hadiran pes erta didik di sekolah. Termasuk di dalamnya adalah: peserta didik yang membolos, terlambat datang dan meninggalkan sekolah sebelum waktunya.
5. Mengatur pengelompokan peserta didik baik yang berdasar fungsi persamaan maupun yang berdasarkan fungsi perbedaan.
6. Mengatur evaluasi peserta didik, baik dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar, bimbingan dan penyuluhan maupun untuk kepentingan promosi pserta didik.
7. Mengatur kenaikan tingkat peserta didik.
8. Mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out .
9. Mengatur kode etik, pengadilan dan peningkatan disiplin peserta didik.
10. Mengatur layanan peserta didik yang meliputi:
a. Layanan kepenasehatan akademik dan administratif.
b. Layanan bimbingan dan konseling peserta didik.
c. Layanan kesehatan baik fisik maupun mental.
d. Layanan kafetaria.
e. Layanan koperasi.
f. Layanan perpustakaan.
g. Layanan laboratorium.
h. Layanan asrama.
i. Layanan transportasi.
11. Mengatur organisasi peserta didik yang meliputi:
a. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
b. Organisasi Pramuka di sekolah.
c. Palang Merah Remaja (PMR)
d. Club Olah Raga
e. Klub Kesenian.
f. Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)
g. Kelompok Studi.
h. Club Pecinta Alam
i. Peringatan Hari Besar.
j. Pesta Kelas.
k. Organisasi Alumni.

KEGIATAN BELAJAR 7:
BAGAIMANAKAH MANAJEMEN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN ?

Anda telah menelaah dengan tuntas tentang manajemen peserta didik di SMP. Itu sangat bagus karena penguasaan Anda atas manajemen peserta didik, bisa dijadikan sebagai basis untuk memberikan layanan yang optimal kepada mereka. Peserta didik adalah sentral layanan pendidikan, termasuk di sekolah, karena semua kegiatan pendidikan di sekolah, muaranya berada di peserta didik. Kini, setelah Anda menguasai manajemen peserta didik, Anda diharapkan menelaah kurikulum dan pembelajaran. Satu aspek substansi manajemen pendidikan di sekolah yang dipandang paling penting dibandingkan dengan aspek substansi manajemen pendidikan yang lain. Dengan harapan, Anda menguasai sub kompetensi manajerial sebagai berikut: Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan
tujuan pendidikan nasional.
Menurut BSNP Depdiknas (2006) dan Mulyasa (2006), penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:
1. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan setempat
2. Melakukan analisis konteks
3. Penyiapan dan penyusunan draf
4. Reviu dan revisi draf
5. Finalisasi draf
6. Pemberlakuan KTSP
Koordinasi perlu dilakukan oleh kepala sekolah dalam merencanakan dan menyusun KTSP. Kegiatan koordinasi sekurang-kurangnya menyangkut dua kegiatan sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi mengenai rencana penyusunan KTSP dengan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat
2. Menghubungi ahli pendidikan setempat untuk diminta bantuannya sebagai nara sumber dalam kegiatan penyusunan KTSP.
Analisis konteks merupakan kegiatan yang mengawali penyusunan KTSP. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam rapat kerja atau lokakarya yang diikuti oleh tim penyusun KTSP. Kegiatan menganalisis konteks mencakup dua hal pokok, yaitu:
1. Analisis potensi dan kekuatan/kelemahan yang ada di sekolah (peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program yang ada di sekolah).
2. Analisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar (komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial
budaya).
3. Mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dalam penyusunan KTSP.
Setelah tim penyusun KTSP memahami potensi dan kekuatan/kelemahan sekolahnya, serta peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungannya, tibalah saatnya tim mulai bekerja menyiapkan
dan menyusun draft KTSP. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dalam suatu rapat kerja atau lokakarya yang dihadiri oleh seluruh anggota tim penyusun KTSP. Tahapan-tahapan dalam manajemen mutu KTSP, dimulai dari perumusan perangkat KTSP dengan melibatkan stake holders sekolah , yang terdiri atas: (1) pengembangan silabus, (2) penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan (3) penyusunan perangkat evaluasi berbasis kelas. Adapun stake holder sekolah yang dilibatkan dalam per umusan perangkat KTSP adalah: kepala sekolah (ketua merangkap anggota), guru (anggota), konselor sekolah (anggota), komite sekolah (anggota), ahli pendidikan (nara sumber), dinas pendidikan (koordinasi dan supervisi). Dalam KTSP tersebut juga dirumuskan kriteria ketuntatasan minimal (KKM) yang harus dicapai oleh peserta didik pada masing-masing mata pelajaran dan kelas.Pengontrolan atas mutu KTSP yang dirumuskan oleh sekolah beserta dengan stake holdersnya dilakukan dengan membandingkan dengan kisi-kisi evaluasi KTSP baik dari segi rumusannya,
pihak-pihak yangterlibat dan dari segi substansinya. Manajemen pembelajaran adalah sebagai kelanjutan dari manajemen mutu kurikulum.Jika manajemenkurikulum terkait dengan aspek rumusannya,maka manajemenpembelajaran terkait dengan implementasi kurikulum di tingkat kelas. Dalam perspektif KTSP, menurut BSNP Depdiknas (2006) dan Mulyasa (2006), manajemen pembelajaran adalah suatu aktivitas yang mengupayakan agar siswa terkondisi untuk belajar. Belajar sendiri merupakan kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman. Guru memberikan dorongan kepada siswa untuk menggunakan otoritasnya dalam membangun gagasan. Tanggungjawab belajar ada pada diri sisw a, tetapi guru bertanggungjawab untuk menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi dan tanggungjawab
siswa untuk belajar sepanjang hayat. Agar manajemenpembelajaran berjalan dengan efektif, ada sejumlah
prinsip yang menurut perspektif KTSP harus dipedomani. Prinsip tersebut diangkat dari bebagai perspektif psikologi (behavioristik, kognitif, humanistik dan gestal), yaitu:
1. Berpusat pada siswa, ialah bahwa kegiatan pembelajaran hendaknya mengkondisikan agar siswa belajar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan potensinya,
2. Belajar dengan melakukan, ialah memberikan pengalaman nyata sehari-hari, terkait penerapan konsep, kaidah dan prinsip disiplin ilmu yang dipelajari,
3. Mengembangkan kemampuan sosial, ialah memberikan kesempatan kepada siswa mengkomunikasikan gagasannya kepada siswa lain dan guru,
4. Mengembangkan keingintahuan, imajinasi dan fitrah bertuhan, sebagai model dasar untuk bersikap peka, kritis, mandiri dan kreatif serta bertakwa kepada tuhan,
5. Mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah, karena keberhasilan hidup banyak ditentukan oleh kemampuan untuk memecahkan masalah,
6. Mengembangkan kreativitas siswa, dengan cara memberi kesempatan dan kebebasan kepada siswa untuk berkarya secara bersinambung,
7. Membangun kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi, dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh informasi dari berbagai media,
8. Menumbuh-kembangkan kesadaran sebagai warga negara yang baik,
9. Belajar sepanjang hayat, ialah bahwa pembelajaran perlu mendorong siswa untuk melihat dirinya secara positif, mengenali diri sendiri, percaya diri, memahami diri sendiri dan orang lain serta mendorong dirinya sendiri
untuk terus belajar sepanjang hayat, dan 10. Adanya perpaduan antara kompetisi, kerja sama dan solidaritas.
Sementara itu, manajemen kelas adalah pengaturan terhadap fisik dan psikologis kelas agar terorkrestasi sehingga menjadi sebuah panggung yang menarik siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Mengingat kelas yang kondusif adalah prasyarat bagi pembel ajaran yang kondusif, maka manajemen mutu kelas juga menjadi prasyarat mutu pembelajaran. Ruang kelas harus diorkestrasikan sehingga memungkinkan aksesibilitas (siswa mudah menjangkau alat dan sumber belajar), interaksi ( hubungan timbal balik siswa-siswa dan siswa-guru), dan variasi kerja siswa (bekerja perorangan, berpasangan dan kelompok). DePorter (2002) melalui Quantum Teaching mengedepankan perlunya mengorkestrasi kelas dengan label lingkungan yang mendukung. Kelas yang baik menurutnya didukung dengan poster ikon, poter afirmasi, warna yang disukai dan menggairahkan, serta alat bantu belajar. Guna menguji bermutu tidaknya suatu kelas, seorang kepala sekolah dapat membunyikan bel tanda istirahat sebelum pembelajaran selesai. Ketika siswa cepat berhamburan
keluar dari ruangan kelas dan merespon dengan teriak ”hore”, maka kelas tersebut dipandang tidak begitu bermutu. Sebaliknya jika siswa merespon dengan ungkapan ”huu…” dan mereka tidak mau keluar dari kelasnya, maka itu adalah indikator kelas yang bermutu. Dengan perkataan lain, kelas yang bermutu adalah menarik secara fisik dan secara psikologis. Baik kemenarikan secara fisik maupun psikologis, sengaja didisain oleh manajer sekolah dan diimplementasikan serta diperbaiki secara berulang.

KEGIATAN BELAJAR 8:
BAGAIMANAKAH MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH?

Anda telah menelaah dengan tuntas tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran di Sekolah?. Itu sangat bagus karena manajemen kurikulum dan pembelajaran, termasuk aspek substansi manajemen pendidikan yang paling urgen. Penguasaan Anda atas manajemen kurikulum dan pembelajajaran, bisa dijadikan sebagai basis untuk mem berikan layanan pembelajaran yang andal kepada murid Anda. Kini, Anda diharapkan menelaah manajemen keuangan SMP. Satu aspek substansi manajemen pendidikan di sekolah yang dipandang sebagai “bahan bakar” dari aspek substansi manajemen pendidikan yang lainnya. Oleh karena itu, setelah Anda menelaah materi manajemen keuangan SMP ini, diharapkan menguasai kompetensi sub kompetensi manajerial sebagai berikut: Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
Manajemen keuangan SMP adalah salah satu substansi problema manajemen pendidikan. Kedudukannya sangat krusial dan strategis karena ia dipandang sebagai “bahan bakarnya” pendidikan. Yang berarti bahwa hampir semua bentuk layanan pendidikan, membutuhkan kucuran sumber daya keuangan ini. Oleh karena itu, manajer pendidikan haruslah memperhatikan dengan seksama tentang sumber daya keuangan ini. Perhatian atau atensi yang diberikan, selain dalam bentuk memperbesar sumber-sumber keuangan tersebut, juga mengalokasikannya dengan tepat sasaran. Ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran tingkat satuan pendidikan, yaitu:
1. Anggaran berimbang, ialah ada kesesuaian antara penerimaan dan pengeluaran.
2. Komprehensiveness, yaitu bahwa seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dan mempunyai akibat keuangan haruslah dicantumkan dalam anggaran.
3. Terperinci, yaitu bahwa anggaran harus benar-benar dirinci dan detail susunannya. Untuk itu, harus diberi kode atau tanda anggaran pada setiap mata anggaran, baik pada sisi pengeluaran maupun sisi penerimaan.
4. Disiplin anggaran, yaitu bahwa dalam penyusunan anggaran, diupayakan harus sudah diajukan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.
5. Fleksibelitas, yaitu bahwa pada dasarnya anggaran adalah suatu rencana. Karena itu, untuk melaksanakannya masih dimungkinkan terjadinya beberapa perubahan, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan. 6. Perioritas, yaitu dalam penyusunan anggaran harus diupayakan dapat mempertajam skala perioritas dari sumber pendapatan yang riil dan secara nyata memang ada.
7. Keterbukaan atau lazim disebut transparan, ialah hendaknya dapat disampaikan secara terbuka kepada stake holders pendidikan. Sumber-sumber keuangan berasal dari: (1) pemerintahan pusat atau negara, (2) pemerintahan kabupaten/kota, (3) sumbangan dan pembiayaan pendidikan (SPP), (4) dana masyarakat atau orang tua peserta didik, (5) sumber lainnya seperti hibah, atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, (6) yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang lazimnya menyediakan anggaran rutin operasional SMP swasta (Depdiknas, 2002). Di era manajemen pendidikan tingkat satuan pendidikan, sekolah selayaknya mempunyai satu unit usaha atau badan usaha yang dapat dipergunakan sebagai sumber pembia yaan alternatif bagi pengembangan pendidikannya. Dalam kondisinya yang ideal, bendaharawan bukanlah sekadar orang yang mempunyai sifat-sifat jujur dan bertugas sekedar membagi-bagi atau mengalokasikan anggaran guna keperluan sekolah belaka. Tetapi lebih dari itu,
seorang yang punya kapabilitas untuk mengembangkan dana yang telah tersedia agar makin besar dan dapat dipergunakan untuk membesarkan sekolah. Unit usaha sekolah, sebutlah misalkan koperasi sekolah, bisa langsung melayani kebutuhan peralatan sekolah peserta didiknya, seragam sekolah, wartel, kantin, usaha antar jemput peserta didik, dan masih banyak lagi. Sepanjang hal tersebut dilaksanakan dalam koridor aturan, dan hasilnya dipergunakan untuk membesarkan sekolah, tentulah sangat bagus. Pada sekolah-sekolah swasta, sumber anggaran pendidikan bisa berasal dari yayasan. Yayasan inilah yang memasok dana ke sekolah sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena itu yayasan juga sangat bagus manakala mempunyai visi kewirausahaan agar dapat mengupayakan sumber-sumber pembiayaan alternatif bagi lembaga pendidikan yang dikelolanya.
Selain sumber-sumber pembiayaan tersebut, masih ada juga berbagai sumber pembiayaan alternatif, terutama ketika ada proyek dari pemerintah baik yang bersifat block grand maupun yang bersifat matching grand (imbal swadaya). Berbagai jenis kegiatan yang dapat menggalang dana juga dapat dijadikan oleh sekolah sebagai alternatif menggali sumber daya keuangan. Misalnya saja mengadakan pameran, baz aar, mengadakan vestival atau lomba, dan masih banyak lagi yang bisa menarik sponsor. Karena itu, kreativitas penggalian sumber-sumber daya keuangan alternatif ini masih dapat dikembangkan secara terus menerus. Guna mengalokasikan sumber daya keuangan, lembaga pendidikan pada tingkatan mikro (sebutlah sekolah) seyogyanya menyusun Rancangan Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS). Ketika menyusun RAKS, dapat memilih salah satu atau kombinasi dari asas penganggaran, ialah anggaran berimbang, penganggaran surplus atau penganggaran defisit. Yang dimaksud dengan penganggaran berimbang adalah anggaran pendapatan sama dengan anggaran
belanjanya. Yang dimaksud dengan penganggaran surplus adalah anggaran pendapatan lebih besar dari pada anggaran belanjanya. Sementara yang dimaksud dengan penganggaran defisit adalah anggaran pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanjanya. RAKS disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis (renstra) dan rencana operasional (renop) yang dipunyai oleh sekolah. Yang menyusun tentulah sebuah tim yang dibentuk oleh kepala sekolah. Di era school based management seperti sekarang, pembentukan tim haruslah melibatkan komite sekolah/dewan sekolah. Setelah RAKS tersusun, kemudian dilakukan pembahasan dalam suatu rapat kerja, yang dihadiri oleh guru, karyawan dan komite sekolah. Mereka dapat memberikan masukan-masukan atas RAKS yang telah tersusun. Dengan mekanisme seperti ini maka seluruh komponen lembaga pendidikan atau sekolah, punya kadar rasa memiliki terhadap, dan merasa bertangungjawab juga untuk merealisasikannya. RAKS tentatif yang telah melalui proses kajian mendalam, kemudian ditetapkan sebagai RAKS secara formal oleh Kepala Sekolah melalui Surat Keputusan (SK). Dengan ditetapkannya melalui SK, berarti secara legal formal atau yuridis mengikat kepada seluruh komponen sekolah untuk mengamankan dan menindaklanjutinya. Setelah anggaran sekolah ditetapkan, masing-masing mata anggaran hendaknya diberi kode. Dengan pemberian kode, akan memudahkan dalam hal auditing. Kode tersebut dapat diberikan dengan mengacu kepada rencana strategis dan rencana operasional, dapat juga mengacu kepada masing-masing kegiatan umum dan kegiatan operasional. Pada sekolah-sekolah publik, berlaku ketentuan pemerintah dalam hal penggunaan sumber daya keuangan. Beberapa ketentuan yang sepatutnya ditaati oleh pengelola sumber daya keuangan di sekolah-sekolah publik tersebut lazim dikenal dengan asas umum. Asas umum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan anggaran negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat.
2. Pengeluaran pengeluaran yang melampaui kredit anggaran atau tidak tersedia anggarannya tidak boleh terjadi.
3. Kredit-kredit yang disediakan dalam anggaran tidak boleh ditambah baik langsung maupun tidak langsung karena adanya keuntungan bagi negara.
4. Barang-barang milik negara berupa apapun tidak boleh diserahkan kepada mereka yang mempunyai tagihan terhadap negara.
5. Jumlah-jumlah yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.
6. Lembaga tertinggi/tinggi negara, kantor menteri koordinator dan kantor menteri negara, departemen, kejaksaan agung, secretariat negara dan lembaga pemerintahan non departemen, tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan beban at au anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan itu tidak tersedia dalam anggaran belanja negara.
7. Departemen/lembaga tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas
beban belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.
8. Pengeluaran atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas bukti yang syah untuk memperoleh pembayaran.
9. Pengeluaran atas beban anggaran belanja negara dengan menerbitkan surat keputusan otorisasi (SKO), atau dokumen lain yang diberlakukan sebagai SKO.
10. Penerimaan departemen atau lem baga baik dalam maupun luar negeri adalah penerimaan anggaran dan oleh karena itu tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, tetapi disetor sepenuhnya dan pada waktunya; kecualai penerimaan unit swadana dan badan/instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Komisi, rabat, potongan ataupun penerimaan lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang/jasa termasuk tukar menukar, hibah, penerimaan bunga,
jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat dari penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari kegiatan lainnya, oleh dan/atau untuk negara adalah hak negara, dan apabila penerimaan tersebut berupa
uang harus disetor ke rekening kas negara, dan apabila berupa barang harus menjadi milik negara dan dicatat sebagai inventaris negara. Guna merealisasikan sumber daya keuangan, lembaga pendidikan harus berpedoman kepada rencana strategis, rencana operasional beserta berbagai macam jenis kegiatannya dan alokasi untuk masing-masing. Ini sangat penting agar semua pengeluaran adalah sebagaimana yang dianggarkan. Jangan sampai ada jenis pengeluaran yang tidak dianggarkan ( non budgeter ).
Dalam merealisasikan sumber daya keuangan ini, ada dua pendekatan yang dipakai. Pertama, adalah pendekatan y ang berorientasi program dan yang kedua, pendekatan yang berorientasi pada tersedianya anggaran. Jika pendekatan pertama yang dipakai, seluruh program yang telah dibuat berusaha
direalisasikan, sementara sumber-sumber keuangan yang dapat menopangnya kemudian dicari dan diupayakan. Pendekatan yang pertama ini, bisa menjadikan suasana lembaga pendidikan relatif dinamis, karena semua komponen pendidikan di sekolah akan berusaha atau turut serta membesarkan sumber-sumber keuangannya. Sebab, hanya dengan menggali sumber-sumber keuangan alternatif inilah, program dan kegiatan yang ada di sekolah akan dapat disukseskan. Program dan kegiatan yang dibuat, menurut pendekatan yang pertama ini, tidak bergantung kepada ketersediaan anggaran. Hanya dengan adanya program dan kegiatan, ada upaya-upaya sistematis untuk menggali sumber biaya. Jika pendekatan kedua yang dipakai, maka program dan kegiatan yang ada di sekolah akan menyesuaikan diri dengan keadaan atau realitas keuangan yang
ada di sekolah. Dengan perkataan lain, tidak lagi ada upaya-upaya untuk menggali sumber-sumber pendanaan alternatif agar suatu kegiatan atau program dapat dijalankan. Jika pendekatan pertama menjadikan suasana di lembaga pendidikan relatif dinamis, maka pendekatan yang kedua ini lebih bersifat statis. Pendekatan yang kedua ini bahkan bisa berada pada suatu tingkatan ekstrim tertentu, ialah bagaimana agar anggaran yang tersedia tersebut dapat dihabiskan. Sebab, kalau tidak bisa menghabiskan, anggaran tersebut dinyatakan hangus dan dikembalikan lagi ke kas negara. Pada pendekatan yang kedua ini, seorang manajer pendidikan bahkan dinyatakan stupid manakala tidak bisa menghabiskan anggaran yang dialokasikan. Asumsinya, bagaimana seseorang dapat dipercaya untuk menggunakan (menghabiskan) anggaran yang besar, manakala dalam jumlah kecil saja tidak bisa menghabiskan. Karena itu, limitasi pendekatan yang kedua ini selain kondisi lembaga pendidikan tidak dinamis, suatu lembaga akan terkena image bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka menghabiskan anggaran. Dengan perkataan lain, judgement suatu program atau kegiatan, bukan didasarkan atas urgensi program atau kegiatan tersebut bagi seluruh komponen pendidikan terutama peserta didiknya, melainkan lebih pada bagaimana agar dana atau anggaran yang sudah dialokasikan tersebut dapat diserap.
Berdasarkan dua pendekatan realisasi anggaran ini, dapat dibuat pendekatan yang bersifat mixing atau konvergensi. Yaitu bahwa anggaran memang telah dialokasikan, tetapi sifatnya hanyalah bersifat pancingan. Oleh karena bersifat pancingan, maka tidak dapat mengcover seluruh kebutuhan program dan kegiatan. Karena itu, jika pendekatan ini yang dipakai, maka pelaksana program atau kegiatan harus melakukan satu atau dua aktivitas berikut.. Pertama, agar dapat mengunakan anggaran yang dialokasikan, ia harus sudah punya self financing atau dana mandiri sehingga program atau kegiatan yang akan dilakukan dapat direalisasikan. Kedua, ia harus sanggup menggali dana tambahan agar dana alokasi yang tidak mencukupi tersebut dapat menjamin terlaksananya program dan kegiatan. Bahkan ada juga yang memandang bahwa anggaran yang dialokasikan dapat berfungsi sebagai modal awal guna membesarkan sumber-sumber keuangan lembaga pendidikan.
Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pengguna anggaran adalah sebagai berikut:
1. Mencermati rencana strategis dan rencana operasional lembaga pendidikan.
2. Mencermati jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan beserta rentangan waktu pelaksanaannya.
3. Mencermati anggaran yang telah dialokasikan pada masing-masing kegiatan berikut sifatnya (rutin, pembangunan) dan cara pertanggungjawaban penggunaannya.
4. Menyusun proposal kegiatan.
5. Mengajukan proposal kegiatan kepada manajer pendidikan, dengan tembusan kepada bendaharawan.
6. Mengecek (mengawal) proposal ters ebut, apakah sudah diturunkan oleh manajer pendidikan kepada bendaharawan.
7. Menerima pencairan anggaran dari bendaharawan.
Di antara langkah-langkah tersebut, yang membutuhkan ketrampilan konseptual lebih tinggi adalah penyusunan proposal kegiatan guna mendapatkan anggaran. Proposal kegiatan yang diajukan tersebut, dengan sendirinya harus mempedomani renstra dan renop yang telah ada, beserta dengan pagu anggaran yang telah tercantum pada masi ng-masing program. Dengan demikian, bagi bendaharawan yang akan mengeluarkan dana, ada dasar yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk mengeluarkan anggaran. Yang sepatutnya tercantum dalam proposal kegiatan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Rasional atau urgensi kegiatan serta posisinya dalam payung besar program.
2. Dasar kegiatan beserta konsiderannya dilihat dari seluruh peta dan payung kegiatan.
3. Tujuan kegiatan.
4. Hasil yang ingin dicapai.
5. Jenis kegiatan.
6. Waktu pelaksanaan.
7. Organisasi panitia.
8. Alokasi kebutuhan anggaran.
9. Sumber-sumber anggaran yang dibutuhkan, termasuk dari sumber lain.
Seluruh realisasi penggunaan sumber daya keuangan pendidikan haruslah dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pelaporan tersebut, hendaknya mengindahkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran dan akontabilitas/responsibilitas. Yang dimaksud dengan transparansi adalah adanya keterbukaan dari mereka yang bertanggungjawab terhadap penggunaan keuangan pendidikan. Yang dimaksud dengan akontabilitas atau responsibilitas adalah pertanggungjawaban pemakai keuangan kepada pihak-pihak yang
memberikan dana.
Apa saja yang termuat dalam pelaporan sumber daya keuangan? Mengingat penggalian sumber daya keuangan pendidikan beserta dengan alokasi dan realisasi pengeluarannya, tidak bisa dilepaskan dari visi-misi,
kebijakan, program dan kegiatan, maka keseluruhan aspek tersebut juga hendaknya disertakan dalam pelaporan, meskipun penonjolannya tetap diberikan pada sumber-sumber yang didapat, alokasi, realisasi pengeluaran dan bukti-bukti pendukungnya. Jika tidak terdapat ketentuan format yang harus diisi serta
dipergunakan dalam pelaporan, maka bendaharawan dan yang bertangungjawab dalam pengeluaran keuangan di lembaga pendidikan tersebut haruslah membuat format tersendiri. Sebaliknya jika terdapat suatu ketentuan, bahwa ada format-format tertentu yang harus dipergunakan, maka pihak yang bertangungjawab
dalam pengeluaran keuangan beserta dengan bendaharawan lembaga pendidikan harus menggunakan format tersebut dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

Burhanudin, 2007. Pengorganisasian Sekolah . Bahan Diktlat Manajemen
Pendidikan. Jakarta: Dittendik Ditjen Mutendik, Depdiknas.
Direktorat PLP Depdiknas. 2005. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis
Sekolah. Jakarta: Depdiknas.
Imron, Ali. 2007. Manajemen Perubahan. Malang: Jurusan AP FIP UM.
Imron, Ali. 2007. Manajemen Peserta Didik. Bahan Diktlat Manajemen
Pendidikan. Jakarta: Dittendik Ditjen Mutendik, Depdiknas.
Imron, Ali. 2009. Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan. Malang: Universitas
Negeri Malang.
Satori, Djam’an. 2007. Manajemen Pemberdayaan SDM Persekolahan. Bahan
Diktlat Manajemen Pendidikan. Jakarta: Dittendik Ditjen Mutendik,
Depdiknas.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s