MERENCANAKAN KEBUTUHAN GURU DAN STAFF

MERENCANAKAN KEBUTUHAN GURU DAN STAFF

 Faktor sumber daya manusia amat menentukan keberhasilan pembangunan nasional, karena pembangunan itu dilaksanakan oleh manusia untuk mencapai tujuan yang dapat mensejahterakan manusia. Karena posisi sumber daya ini merupakan posisi sentral, maka seharusnya perhatian dan daya, serta usaha dipusatkan untuk membangun sumber daya manusia hingga mempunyai kualitas yang dapat memenuhi keinginan dan cita-cita yang mendukung terwujudnya tujuan pembangunan tersebut.

Pemikiran yang meletakkan sumber daya manusia sebagai titik sentral usaha pembangunan meletakan posisi pendidikan dalam peran yang kuat dalam usaha mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Pendidikan yang berperan begitu penting itu perlu dioptimasikan sehingga dalam penyelenggaraannya secara efektif dan efisien terarah dan terkoordinasikan secara terpadu pada pengembangan kualitas sumber daya manusia seperti yang diinginkan. Salah satu jawaban yang dapat diketengahkan adalah menjadikan perencanaan sebagai alat (tool) pembangunan pendidikan, yang berarti pula pembangunan kualitas sumber daya manusia. Optimasi pembangunan kualitas sumber daya manusia di sekolah (dalam hal ini guru dan staf) ini perlu direncanakan secara baik dan komprehensif hingga usaha pendidikan dapat dijadikan aset nasional dan pembangunan nasional.

  1. Konsep Dasar Perencanaan

Pada hakikatnya perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan dan menentukan seperangkat keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi (peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya) dan apa yang akan dilakukan (intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi dan sebagainya). Rangkaian proses kegiatan itu dilaksanakan agar harapan tersebut dapat terwujud menjadi kenyataan di masa yang akan datang, yaitu dalam jangka waktu 1, 3, 5, 10, 15, 25, 40, atau 50 tahun yang akan datang.

Gambaran tentang harapan (das sollen) masa depan itu mungkin baru merupakan impian atau sekedar cita-cita saja, atau mungkin pula sudah ada ancar-ancar jangka panjang (10, 15, 25, 40 tahun) ukuran waktunya, yang biasa disebut dengan visi. Sedangkan tugas yang akan dilakukannya disebut dengan misi, yaitu untuk menghasilkan bidang hasil pokok (key result areas) dengan ukuran standar normatif tertentu (values) dan dengan jalan tertentu (strategy) yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Jarak dan jurang kesenjangan (gaps) atau perbedaan (differences) dan ketimpangan (disparities) antara harapan dan kenyataan itulah yang lazimnya diidentifikasi sebagai permasalahan strategis (strategic issue), yang membutuhkan pemecahan melalui program-program pembangunan yang terarah sasaran bidang garapannya. Tugas dan pekerjaan untuk mendeteksi seberapa besar atau seberapa jauh sebenarnya kemungkinan terdapatnya kesenjangan antara kebutuhan-kebutuhan ideal (masa depan) dengan kebutuhan yang ada saat ini pada dasarnya merupakan esensi dari perencanaan pendidikan.

Beberapa unsur penting yang terkandung di dalam perencanaan pendidikan, yaitu:

  1. Penggunaan analisa yang bersifat rasional dan sistematik dalam perencanaan pendidikan, hal ini menyangkut metodologi dalam perencanaan. Perencanaan pendidikan dewasa ini telah berkembang dengan berbagai pendekatan dan metodologinya yang cukup kompleks dan sulit.
  2. Proses perkembangan pendidikan, artinya bahwa perencanaan pendidikan itu dilakukan dalam rangka reform pendidikan, yaitu suatu proses dari status sekarang menuju ke status perkembangan pendidikan yang dicita-citakan. Perencanaan merupakan suatu momen dalam proses yang kontinyu.
  3. Prinsip efektivitas dan efisiensi, artinya dalam perencanaan pendidikan itu pemikiran secara ekonomis sangat menonjol, misalnya dalam hal penggalian sumber-sumber pembiayaan pendidikan, alokasi biaya, hubungan pendidikan dengan tenaga kerja, hubungan pengembangan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi.
  4. Kebutuhan dan tujuan murid-murid dan masyarakat, artinya perencanaan pendidikan itu mencakup aspek internal dan eksternal daripada organisasi sistem pendidikan.

Empat persoalan yang dibahas dalam mendefinisikan perencanaan pendidikan, yaitu:

  1. Tujuan, apakah yang akan dicapai dengan perencanaan itu?.
  2. Status sistem pendidikan yang ada, bagaimanakah keadaan yang ada sekarang?.
  3. Kemungkinan pilihan untuk mencapai tujuan.
  4. Strategi, penentuan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.

Secara konsepsional bahwa perencanaan pendidikan itu sangat ditentukan oleh cara, sifat, dan proses pengambilan keputusan, sehingga nampaknya dalam masalah ini terdapat banyak komponen yang ikut berproses didalamnya. Adapun komponen-komponen yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan ini, antara lain:

  1. Tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan. Target yang hendak dicapai dengan meletakkan tujuan pendidikan nasional yang akan berarti cara menyampaikannya pun akan juga mempengaruhi didalamnya. Misalnya, waktu pelaksanaan, pertahapan, taktis, dan strategi dalam meletakkan jalur kebijakan ke mana akan dibawa pendidikan itu.
  2. Masalah strategi adalah termasuk penanganan policy (kebijakan) secara operasional yang akan mewarnai proses pelaksanaan daripada perencanaan pendidikan. Maka ketepatan peletakkan strategi ini adalah sangat penting adanya. Dalam hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penanganan policy (kebijakan) ini adalah berkenaan dengan:
  • Sifat dan kebijakan nasional pendidikan.
  • Proses sosial yang dalam tingkat sedang berkembang.
  • Cara pendekatan yang dipergunakan sebagai watak sistem perencanaannya.

Jadi dalam penentuan kebijakan sampai kepada pelaksanaan perencanaan pendidikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti: siapa yang memegang kekuasaan (penguasa), siapa yang menentukan keputusan, dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Terutama dalam hal memegang kekuasaan sebagai sumber lahirnya keputusan, perlu memperoleh perhatian, misalnya mengenai sistem kenegaraan yang merupakan bentuk dan sistem manajemennya, bagaimana dan siapa atau kepada siapa tugas-tugas yang terkandung dalam kebijakan itu. Juga masalah bobot untuk jaminan dapat terlaksananya perencanaan pendidikan. Hal-hal tadi dapat diketahui melalui output atau hasil sistem dari pelaksanaan perencanaan pendidikan itu sendiri.

Dalam sistem pengambilan keputusan sebagaimana diuraikan tadi pada beberapa negara mempunyai cara yang berbeda-beda, seperti: di negeri Belanda (Nederland) dikenal dengan istilah-istilah Private Decision (Keputusan bukan Pemerintah atau Swasta dan atau Keputusan Individual). Di Yugoslavia dengan sistem Syndicatisme, di Perancis dikenal dengan “Projective and Inductive Planning”, yakni perpaduan antara kegiatan dari pejabat negara dan bukan pejabat negara dalam proses tersebut.

3.    Jenis dan tingkat kemajuan negara apakah negara berkembang atau negara terbelakang atau negara industri. Karena dari beberapa sifat negara tersebut, terdapat banyak faktor yang harus diperhatikan.

Selanjutnya dalam masalah persiapan perencanaan dalam definisi yang dikemukakan tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu:

  • Perencanaan itu kegiatan untuk masa yang akan datang.
  • Suatu masalah kuncinya adalah bentuk dan isi “strategis” dan hal ini yang harus mendapatkan perhatian.
  • Perencanaan bukan mesalah kira-kira, manipulasi, atau teoritis tanpa fakta atau data yang kongkrit, maka dalam prinsipnya harus telah benar-benar diperhatikan hal-hal tersebut.
  • Persiapan perencanaan harus dinilai dari pengertian-pengertian yang benar tentang kebijakan, arah kebijakan, dan dalam kondisi yang bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya.
  • Suatu tindakan nyata dalam pelaksanaannya, sehingga dapat diartikan sebagai contoh dari yang lainnya.

Menurut C. E. Beeby (mantan Menteri Pendidikan Selandia Baru dan pernah menjabat sebagai Konsultan UNESCO di Paris), bahwa Perencanaan Pendidikan adalah suatu kegiatan melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut.

Dari beberapa rumusan tentang Perencanaan Pendidikan tadi bahwa masalah yang menonjol adalah suatu proses untuk menyiapkan suatu konsep keputusan yang akan dilaksanakan di masa depan. Untuk jenis masyarakat bagaimana, untuk macam kepemimpinan politik, intelektual dan sosial yang bagaimana, atau untuk jenis kemampuan-kemampuan tenaga kerja bagaimana pendidikan itu diarahkan?

Semakin jauh seseorang dapat melihat masa depan, semakin jelas arah tujuan seseorang. Suatu rencana jangka panjang atau perspektif yang dapat menemukan dan menjelaskan arah dan garis-garis besar dengan demikian adalah suatu alat yang sangat berguna.

Dari beberapa rumusan definisi oleh para ahli tersebut ada beberapa hal yang menonjol yang merupakan atribut atau ciri-ciri dari perencanaan pendidikan, yaitu:

  1. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisa, merumuskan dan menimbang serta memutuskan, keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi (taat azas) internal dan berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain baik dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan. Dan ada tidak harus satu kegiatan mendahului dan didahulukan oleh kegiatan lain.
  2. Perencanaan pendidikan selalu memperhatikan masalah, kebutuhan, situasi, dan tujuan kebutuhan, keadaan perekonomian, keperluaan penyediaan dan pengembangan tenaga kerja bagi pembangunan nasional serta memperhatikan faktor-faktor sosial dan politik merupakan aspek dari perencanaan pembangunan yang menyeluruh.
  3. Tujuan dari perencanaan pendidikan adalah menyusun kebijaksanaan dan menggariskan strategi pendidikan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah (menyusun alternatif dan prioritas kegiatan) yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan pada masa yang akan datang dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan pendidikan.
  4. Perencanaan pendidikan sebagai perintis atau pelopor dalam kegiatan pembangunan harus bisa melihat jauh ke depan bersifat inovatif, kuantitatif dan kualitatif.
  5. Perencanaan pendidikan selalu memperhatikan faktor ekologi (lingkungan).

Dengan demikian, Perencanaan Pendidikan dalam pelaksanaannya tidak dapat diukur dan dinilai secara cepat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama, khususnya dalam kegiatan atau bidang pendidikan yang bersifat kualitatif, apalagi dari sudut kepentingan nasional. Hal ini tentu dapat dengan mudah dimengerti karena pendidikan adalah suatu kegiatan pranata sosial yang hasilnya baru dapat diukur dan dinilai dalam waktu yang relatif lama, kecuali dalam jenjang pendidikan tertentu, seperti halnya jenis pendidikan tinggi atau jenis pendidikan tertentu, seperti halnya jenis pendidikan latihan atau penataran yang bersifat profesional.

Karakteristik perencanaan pendidikan ditentukan oleh konsep dan pemahaman tentang pendidikan. Pendidikan mempunyai ciri unik dalam kaitannya dengan pembangunan nasional dan mempunyai ciri khas karena yang menjadi garapannya adalah manusia. Dengan mempertimbangkan ciri-ciri pendidikan dalam perannya dalam proses pembangunan, maka perencanaan pendidikan mempunyai ciri-ciri seperti tercantum di bawah ini:

  1. Perencanaan pendidikan harus mengutamakan nilai-nilai manusiawi, karena pendidikan itu membangun manusia yang harus mampu membangun dirinya dan masyarakatnya.
  2. Perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi anak didik seoptimal mungkin.
  3. Perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak didik.
  4. Perencanaan pendidikan harus komprehensif dan sistematis dalam arti tidak praktikal atau sigmentaris tapi menyeluruh dan terpadu serta disusun secara logis dan rasional serta mencakup berbagai jenis dan jenjang pendidikan.
  5. Perencanaan pendidikan harus diorientasi pada pembangunan dalam arti bahwa program pendidikan haruslah ditujukan untuk membantu mempersiapkan man power yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan.
  6. Perencanaan pendidikan harus dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai komponen pendidikan secara sistemstis.
  7. Perencanaan pendidikan harus menggunakan resources secermat mungkin karena resources yang tersedia adalah langka.
  8. Perencanaan pendidikan haruslah berorientasi kepada masa datang, karena pendidikan adalah proses jangka panjang dan jauh untuk menghadapi masa depan.
  9. Perencanaan pendidikan haruslah kenyal dan responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat tidak statis tapi dinamis.
  10. Perencanaan pendidikan haruslah merupakan sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan hingga pembaharuan terus menerus berlangsung.

Bila ciri-ciri tersebut dikaji dengan lebih seksama, maka akan terlihat bahwa perencanaan pendidikan itu mempunyai keunikan dan kompleksitas yang tidak dimiliki oleh jenis perencanaan lainnya dalam pembangunan nasional. Ciri-ciri tersebut diwarnai oleh pandangan terhadap pendidikan dan hakekat pembangunan suatu bangsa.

Perencanaan pendidikan mengenal prinsip-prinsip yang perlu menjadi pegangan baik dalam proses penyusunan rancangan maupun dalam proses implementasinya. Prinsip-prinsip ini adalah sebagai tercantum di bawah ini:

  1. Perencanaan itu interdisiplinair karena pendidikan itu sendiri sesungguhnya interdisiplinair terutama dalam kaitannya dengan pembangunan manusia.
  2. Perencanaan itu fleksibel dalam arti tidak kaku tapi dinamis serta responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Karena itu planners perlu memberikan ruang gerak yang tepat terutama dalam penyusunan rancangan.
  3. Perencanaan itu obyektif rasional dalam arti untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan subyektif sekelompok masyarakat saja.
  4. Perencanaan itu tidak dimulai dari nol tapi dari apa yang dimiliki. Ini berarti segala potensi yang tersedia merupakan aset yang perlu digunakan secara efisien dan optimal.
  5. Perencanaan itu wahana untuk menghimpun kekuatan-kekuatan secara terkoordinir dalam arti segala kekuatan dan modal dasar perlu dihimpun secara terkoordinasikan untuk digunakan secermat mungkin untuk kepentingan pembangunan pendidikan.
  6. Perencanaan itu disusun dengan data, perencanaan tanpa data tidak memiliki kekuatan yang dapat diandalkan.
  7. Perencanaan itu mengendalikan kekuatan sendiri, tidak bersandarkan pada kekuatan orang lain, karena perencanaan yang bersandarkan kepada kekuatan bangsa lain akan tidak stabil dan mudah menjadi obyek politik bangsa lain.
  8. Perencanaan itu komprehensif dan ilmiah dalam arti mencakup seluruh aspek esensial pendidikan dan disusun secara sistematik dengan menggunakan prinsip dan konsep keilmuan.
  1. Analisis Posisi Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan pada dasarnya berpusat pada tiga komponen utama, yaitu:

  1. Apakah yang harus dicapai?
  2. Bagaimanakah perencanaan itu dimulai?
  3. Bagaimanakah cara mencapai yang harus dicapai itu?

Pertanyaan pertama, mempersoalkan tujuan yang merupakan titik usaha yang harus dicapai. Tujuan adalah arah yang mempersatukan kegiatan pembangunan, tanpa tujuan kegiatan pembangunan pendidikan akan tidak terarah dan tidak terkendalikan. Tujuan merupakan cita-cita dan merupakan hal yang absolut dan tidak dapat ditawar.

Pertanyaan kedua, mempersoalkan titik berangkat pembangunan sebab pembangunan harus dimulai dari titik berangkat yang pasti dalam arti tidak dimulai dari nol sama sekali tapi dimulai dari tingkat yang telah dicapai selama ini. Titik berangkat haruslah ditentukan berdasarkan evaluasi atau kajian terhadap apa yang telah diperbuat bukan apa yang harus diperbuat.

Pertanyaan ketiga, merupakan alternatif cara atau upaya untuk mencapai tujuan dari titik berangkat yang telah ditentukan itu. Upaya ini dapat saja berbentuk pendekatan, kebijakan atau bahkan strategi yang kemungkinannya amat banyak tergantung kepada kemampuan untuk memilih mana yang paling tepat dan efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Pola dasar di atas pada kenyataannya tidak sederhana karena pendidikan itu sendiri amatlah kompleks. Pengembangan pola dasar ini hanyalah merupakan modal yang dapat dipergunakan oleh planners sebagai salah satu pila pikir yang meletakkan perencanaan secara tepat pada posisi dan fungsi yang diinginkan.

Pembangunan pendidikan memerlukan resources yang perlu diatur secermat mungkin karena resources itu amat langka. Pengertian ini perlu dikaitkan dengan misi dan tujuan pembangunan pendidikan, arah pembangunan pendidikan, orientasi pembangunan pendidikan, keseluruhan prioritas, jenis, dan jenjang pendidikan serta fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kesemuanya ini perlu dirancang secara komprehensif, akurat, cermat dan efisien serta berdasarkan perhitungan yang matang. Tanpa perencanaan yang sistematik dan rasional upaya pembangunan pendidikan ini mustahil dapat dilaksanakan dengan efektif. Perencanaan atau perancangan dalam hal ini berfungsi sebagai tool sebagai guide line for actions, sehingga apa yang harus dilakukan sudah diatur dan ditata terlebih dahulu.

Dalam perancangan usaha yang terpadu, koordinasi, pemanfaatan sumber-sumber daya, urutan prioritas, dapat disusun secara sistematis dan komprehensif. Arah dan tujuan pembangunan pendidikan dapat diatur pencapaiannya dalam kurun waktu tertentu. Distribusi wewenang dan tanggung jawab, pengawasan dan pengendalian dapat diatur sedini mungkin hingga segala susuatu yang akan dikerjakan dapat diketahui, dan dihitung terlebih dahulu dengan lebih cermat. Dengan memperhitungkan hal-hal inilah para ahli ekonomi memandang perencanaan ini sebagai vehicle pembangunan bukan hanya untuk suatu sektor pembangunan tertentu saja, tapi juga untuk seluruh sektor pembangunan. Indonesia memandang perencanaan itu sebagai suatu hal yang indisible dan perannya amat defisive, hingga amatlah sulit dibayangkan bagaimana mungkin kegiatan pembangunan nasional Indonesia dapat dilaksanakan tanpa perencanaan.

Perencanaan itu dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keputusan-keputusan itu disusun secara sistematis, rasional dan dapat dibenarkan secara ilmiah karena menerapkan berbagai pengetahuan yang diperlukan. Perencanaan itu dapat pula diberi arti sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang telah ditentukan. Kebijakan-kebijakan itu disusun dengan memperhitungkan kepentingan masyarakat dan kemampuan masyarakat. Perencanaan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk memadukan antara cita-cita nasional dan resources yang tersedia yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam proses memadukan itu dipergunakan berbagai cara yang rasional dan ilmiah hingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perencanaan tidak berakhir hanya pada draft blue print tapi harus mencakup proses implementasinya. Karena itu segala sesuatu yang dimasukkan di dalam putusan kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan dengan secermat mungkin fasibilitas atau kelayakannya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dilaksanakan.

Dengan memahami arti atau definisi perencanaan seperti yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan itu sebenarnya alat peubah dan alat pengendali perubahan. Pembangunan itu mengandung arti merubah untuk maju dan berkembang menuju arah tertentu, dan perencanaan adalah rumusan yang mengandung semua perubahan itu serta petunjuk untuk mewujudkannya. Karena itu pembangunan dan perencanaan dalam pengertian ini tidak dapat dipisahkan karena memang saling melengkapi dan saling membutuhkan. Ini berarti setiap upaya pembangunan memerlukan perencanaan, dan setiap perencanaan adalah untuk mewujudkan upaya pembangunan.

  1. Mekanisme dan Prosedur Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan terdiri dari beberapa jenis tergantung dari sisi melihatnya. Dari tinjauan cakupannya, perencanaan pendidikan ada yang bersifat nasional atau makro, ada pula yang bersifat daerah atau regional, ada juga yang bersifat lokal dan ada pula yang bersifat kelembagaan atau institusional.

Perencanaan pendidikan pada tingkat nasional mencakup seluruh usaha pendidikan untuk mencerdaskan atau membangun bangsa termasuk seluruh jenjang, jenis, dan isinya. Pembangunan sektor pendidikan di Indonesia diatur dalam perencanaan pendidikan yang bersifat nasional ini.

Perencanaan pendidikan regional adalah perencanaan pada tingkat daerah atau provinsi yang mencakup seluruh jenis dan jenjang untuk daerah atau propinsi itu. Pada sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mungkin ini dikenal dengan sistem wilayah, bilamana wilayah itu secara operasional mencakup suatu daerah atau provinsi tertentu. Perencanaan pendidikan lokal adalah perencanaan pendidikan yang mencakup berbagai kegiatan untuk Kota atau Kabupaten tertentu saja.

Perencanaan pendidikan kelembagaan adalah perencanaan pendidikan yang mencakup satu institusi atau lembaga pendidikan tertentu saja, seperti: perencanaan sekolah, atau perencanaan universitas tertentu.

Ditinjau dari posisi dan sifat serta karakteristik perencanaan, perencanaan pendidikan itu ada yang bersifat terpadu, dan yang bersifat komprehensif, ada yang bersifat transaksional dan ada pula yang bersifat strategik.

Perencanaan pendidikan terpadu atau Integrated Educational Planning mengandung arti bahwa perencanaan pendidikan itu mencakup seluruh aspek esensial pembangunan pendidikan dalam pola dasar perencanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa perencanaan pendidikan pada tingkat makro atau nasional hanyalah merupakan bagian integral dari keseluruhan perencanaan pembangunan nasional. Kedudukan perencanaan pendidikan ini sama dengan kedudukan perencanaan pembangunan ekonomi, atau perencanaan pembangunan sektor pembangunan lainnya. Keterpaduan pola pikir yang diterangkan dalam perencanaan ini menerapkan konsep General Systems Theory yang memandang upaya pembangunan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang dalam hal ini berbagai sektor pembangunan. Pembangunan setiap sektor haurs terpadu dan saling mempunyai keterkaitan erat hingga sumber-sumber daya yang dipergunakan dapat secara optimal diatur dalam pemanfaatannya hingga efektif.

Perencanaan pendidikan komprehensif mengandung konsep keseluruhan yang disusun secara sistemik dan sistematik. Seluruh aspek penting pendidikan mencakup dan disusun secara teratur dan rasional hingga membentuk satu keseluruhan yang lengkap dan sempurna. Kelengkapan dan keteraturan dalam pola dasar yang sistemik inilah yang merupakan ciri utama perencanaan pendidikan yang komprehensif.

Perencanaan strategik adalah perencanaan yang mengandung pendekatan Startegic Issues yang dihadapi dalam upaya membangun pendidikan. Kalau isu pokok pembangunan pendidikan dewasa ini tentang Quality Declining, maka perencanaan pendidikan yang mengambil fokus atau prioritas pembangunan kualitas pendidikan, maka perencanaan yang dikembangkan untuk mewujudkan prioritas ini disebut perencanaan strategik pembangunan pendidikan. Perencanaan pendidikan strategik ini bertitik tolak dari gagasan untuk menanggulangi National Emerging Issues dan bertitik tolak dari pikiran bahwa sumber-sumber daya itu amat langka, karena itu penggunaannya harus diatur secermat dan seefisien mungkin hingga output yang diharapkan memang merupakan keluaran yang efektif.

Ditinjau dari sisi metodologi, perencanaan pendidikan itu dapat disebut Rational atau Systematic Planning, karena perencanaan ini menggunakan prinsip-prinsip dan teknik-teknik berpikir sistematis dan rasional ilmiah. Comprehensive Planning Model Schiefelbein, Integrated Planning menurut Asia Model umpamanya dapat disebut sebagai Systematic Planning atau Rational Planning yang bercirikan keterikatan pada ketentuan dan peraturan perhitungan yang rasional dan teliti dan sebagai hasil kalkulasi komputer umpamanya. Prinsip System dan Rational Decision Making jelas terlihat dalam planning seperti di atas.

Planning yang mencoba menciptakan linkage yang kuat dan serasi antara rancangan yang telah ditetapkan dengan kenyataan implementasi rancangan oleh administrator disebut dengan Transactional Planning. Transactional Planning menurut Warwick (1980) adalah: “To forge strong links between the planning and implementation of development programs. Transactional Planning is chosen to highlight the essentially interactive and political nature of effective development planning and program implementation”.

Menurut survei (Warwick, 1980) ternyata kebanyakan negara berkembang terdapat kesenjangan antara The Myth Planning dan The Reality of The Plan. Kesenjangan ini terutama disebabkan terutama oleh keengganan administrator dan politisi untuk terlalu terikat kepada planning yang sudah ada, karena Rational Planning ternyata terlalu ketat hingga planning kehilangan kemampuannyauntuk merespon terhadap berbagai tantangan yang muncul. Transactional Planning mencoba menampung aspirasi administrator dan politisi untuk mencoba menciptakan hubungan yang nyata antara Planning Theory dan Planning Practice.

Secara konseptual Transactional Planning terdiri dari tiga bagian, yaitu: Pertama, komponen environment yang juga terdiri dari remote environment, proximate environment, operating environment. Kedua, plan formulation yang mencakup process dan contents. Dan Ketiga, plan implementation yang mencakup facilitating conditiond dan impeding conditions. Keterkaitan antara ketiga komponen atau bagian ini disajikan dalam gambar seperti berikut ini:

 Data dasar atau base line data untuk perencanaan pendidikan mempunyai fungsi yang amat penting, sebab tanpa data perencanaan atau planners tidak mungkin dapat mengembangkan perencanaan pendidikan yang diperlukan. Data dasar ini mencakup berbagai aspek bukan saja tentang pendidikan tetapi juga data di luar pendidikan yang mempunyai keterkaitan erat dengan pendidikan. Karateristik data yang diperlukan untuk pengembangan perencanaan pendidikan ini sesuai dengan sifat perencanaan pendidikan yang multi disiplinair. Adapun data dasar yang diperlukan dapat dikelompokkan seperti berikut ini:

  1. Kependudukan mencakup struktur penduduk, distribusi penduduk menurut daerah, pertumbuhan penduduk, populasi usia sekolah yang ada di dalam sistem persekolahan dan yang berada di luar sistem, dan struktur angkatan kerja berdasarkan kategori kerja dan pendidikan. Data ini diperlukan untuk menentukan cakupan populasi yang perlu memperoleh kesempatan pendidikan dalam kaitannya dengan kebutuhan pada berbagai sektor pembangunan.
  2. Data ekonomi mencakup anggaran pendapatan dan belanja negara, GNP, Revenue Sources, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi per tahun serta jumlah dan kecenderungan investasi terhadap pendidikan. Data ini diperlukan dalam kaitannya dengan kemampuan ekonomi pemerintah untuk memperluas kesempatan pendidikan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan dalam penggunaan sumber dana yang tersedia.
  3. Kebijakan nasional yang merupakan keputusan politik mencakup falsafah dan tujuan nasional, keputusan badan legeslatif negara yang harus menjadi pegangan upaya pembangunan untuk seluruh sektor, dan falsafah pendidikan yang dianut.
  4. Data kependidikan mencakup enrollment untuk setiap jenjang dan jenis, personel pendidikan yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, lulusan, drop out, perpindahan, kenaikan dari kelas atau tingkat yang satu ke tingkat yang lain, kurikulum fasilitas pendidikan, dana pendidikan, manajemen, dan output pendidikan.
  5. Data ketenagakerjaan mencakup jumlah dan jenis Man Power yang diperlukan dalam setiap sektor pembangunan, persyaratan kerjaan, kelompok jenis kerja yang langka tapi amat diperlukan, dan kemampuan pasaran kerja dalam merespon terhadap lulusan untuk memberikan kesempatan kerja kepada mereka.
  6. Nilai dan sosial budaya mencakup agama dengan pemeluknya, sistem nilai yang berlaku dan dipegang oleh masyarakat, berbagai jenis dan bentuk kebudayaan yang ada atau mungkin yang dapat digali dan dikembangkan. Data ini perlu sebagai imbangan terhadap data kuantitatif dalam rangka pengembangan berbagai program akademik yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan yang luhur.

Pengumpulan data yang diperlukan di atas, dilakukan melalui survei dengan kontrol yang ketat untuk memelihara kualitas data. Kegiatan pengumpulan data ini dikaitkan dengan tahapan dalam proses perencanaan untuk menentukan titik berangkat perencanaan. Dengan adanya data ini segala keberhasilan, kekuatan, kesulitan, kelemahan dapat ditelusuri sedemikian rupa hingga planner dapat mengembangkan titik berangkat perencanaan sesuai dengan tahap yang telah dicapai. Kegiatan ini lazim disebut dengan Assessment of Needs kegian mengkaji kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam pembangunan pendidikan untuk periode berikutnya.

Penerapan teknik-teknik untuk mengkaji berbagai aspek-aspek kuantitatif pendidikan dan untuk memproyeksi kecenderungan masa depan tidak dapat dilakukan tanpa data dasar yang lengkap. Secara praktis tanpa data kegiatan untuk menyusun perencanaan yang baik tidak dapat dilaksanakan. Uraian ini menunjukkan bahwa kedudukan data dasar dalam proses perencanaan begitu penting, hingga planner tidak mempunyai piliahan lain kecuali memiliki data tersebut dalam mewujudkan tugasnya sebagai perencana.

Kegiatan perencanaan adalah kegiatan yang sistemik sequensial, dan karena itu kegiatan-kegiatan dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perencanaan memerlukan tahapan-tahapan sesuai dengan karakteristik perencanaan yang sedang dikembangkan. Banghart mengembangkan tahapan perencanaan sebagai berikut ini:

  1. Proloque: pendahuluan atau langkah persiapan untuk memulainya suatu kegiatan perencanaan.
  2. Identifying educational planning problems yang mencakup: (a) delineating the scope of educational problem atau menentukan ruang lingkup permasalahan perencanaan, (b) studying what has been atau mengkaji apa yang telah direncanakan, (c) determining what has been versus what should be artinya membandingkan apa yang telah dicapai dengan apa yang seharusnya dicapai, (d) resources and contraints atau sumber-sumber daya yang tersedia dan keterbatasannya, (e) estabilishing educational planning parts and priorities artinya mengembangkan bagian-bagian perencanaan dan prioritas perencanaan.
  3. Analizing planning problem area artinya mengkaji permasalahan perencanaan yang mencakup: (a) Study areas and systems of subareas artinya mengkaji permasalahan dan sub permasalahan, (b) gathering date artinya pengumpulan data tabulating data atau tabulasi data, (c) for casting atau proyeksi.
  4. Conceptualizing and designing plans, mengembangkan rencana yang mencakup: (a) identifying prevailing trends atau identifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada, (b) estabilishing goals and objective atau merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, (c) designing plans, menyusun rencana.
  5. Evaluasting plan, menilai rencana yang telah disusun tersebut yang mencakup: (a) planning through simulation, simulasi rencana, (b) evaluating plan, evaluasi rencana, (c) selecting a plan, memilih rencana.
  6. Specifying the plan, menguraikan rencana yang mencakup: (a) problem formulation, merumuskan masalah, (b) reporting result atau menysusun hasil rumusan dalam bentuk final plan draft atau rencana terakhir.
  7. Implementing the plan, melaksanakan rencana yang mencakup: (a) Program preparation, persiapan rencana operasional, (b) plan approval, legaljustification, persetujuan dan pengesahan rencana, (c) organizing operational units, mengatur aparat organisasi.
  8. Plan feedback, balikan pelaksanaan rencana yang mencakup: (a) monitoring the plan, memantau pelaksanaan rencana, (b) evaluation the plan, evaluasi pelaksanaan rencana, (c) adjusting, altering or planning for what, how, and by whom yang berarti mengadakan penyesuaian, mengadakan perubahan rencana atau merancang apa yang perlu dirancang lagi bagaimana rancangannya, and oleh siapa (Banghart & Trull, 1973).

Gambaran tentang proses dan tahapan seperti berikut ini memberikan penjelasan yang lebih komprehensif bukan saja keseluruhan proses dan komponen yang terlibat didalamnya, tapi juga keterkaitan antar kegiatan berbagai komponen dan unsur-unsur yang ada dalam proses tersebut. Chesswas juga mengungkapkan proses dan tahapan perencanaan dalam bentuk yang lebih sederhana dan logis. Proses dan tahapan tersebut adalah seperti tercantum berikut ini:

  1. Need assessment artinya kajian terhadap kebutuhan yang mencakup berbagai aspek pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan, keberhasilan, kesulitan, kekuatan, kelemahan, sumber-sumber yang tersedia, sumber-sumber yang perlu disediakan, aspirasi rakyat yang berkembang terhadap pendidikan, harapan, dan cita-cita yang merupakan dambaan masyarakat. Kajian ini penting artinya karena membandingkan antara what has been dan should be, yang merupakan pangkal tolak kegiatan perencanaan.
  2. Formulation of goals and objective: perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang merupakan arah perencanaan serta merupakan penjabaran operasional dari aspirasi filosofis masyarakat.
  3. Policy and priority setting: penentuan dan penggarisan kebijakan dan prioritas dalam perencanaan pendidikan sebagai muara need assessment.
  4. Program and project formulation: rumusan program dan proyek kegiatan yang merupakan komponen operasional perencanaan pendidikan.
  5. Feasibility testing dengan melalui alokasi sumber-sumber yang tersedia dalam hal ini terutama sumber dana. Biaya suatu rencana yang disusun secara logis dan logis dan akurat serta cermat merupakan petunjuk tingkat kelayakan rencana. Rencana dengan alokasi biaya yang tidak akurat atau mengandalkan sumber daya luar negeri umpamanya, dianggap tingkat feasibilitas yang kecil, karena tidak dibangun di atas dasar kekuatan sendiri.
  6. Plan implementation: pelaksanaan rencana untuk mewujudkan rencana yang tertulis ke dalam perbuatan atau actions. Penjabaran rencana ke dalam perbuatan inilah yang menentukan apakah suatu rencana itu feasible, baik dan efektif.
  7. Evaluation and revision for future plan: kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana yang merupakan feedback untuk merevisi dan mengadakan penyesuaian rencana untuk periode rencana berikutnya. Dengan adanya feedback seperti ini perencana memperoleh iniput yang berharga untuk meningkatkan rencana untuk tahun-tahun berikutnya (Chesswas, 1973).

Proses perencanaan yang diuraikan oleh Banghart lebih kompleks dan detail dibandingkan dengan proses perencanaan yang dikembangkan oleh Chesswass. Yang tersebut terakhir ini lebih sederhana tapi menuju sasarannya.

Berdasarkan telaah terhadap tahapan dalam proses perencanaan yang dikemukakan oleh kedua ahli di atas tampaknya secara sederhana proses perencanaan terdiri beberapa komponen utama yang esensial yang secara prinsipil tidak dapat ditinggalkan. Komponen-komponen itu adalah sebagai berikut:

  1. Kajian terhadap hasil perencanaan pembangunan pendidikan periode sebelumnya sebagai titik berangkat perencanaan.
  2. Rumusan tentang tujuan umum perencanaan pendidikan yang merupakan arah yang harus dapat dijadikan titik tumpu kegiatan perencanaan.
  3. Rumusan kebijakan atau posisi yang kemudian dapat dijabarkan ke dalam strategi dasar perencanaan yang merupakan respon terhadap cara mewujudkan tujuan yang ditentukan.
  4. Pengembangan program dan proyek sebagai operasionalisasi prioritas yang ditetapkan.
  5. Schedulling dalam arti mengatur menemukan dua aspek yaitu keseluruhan program dan prioritas secara teratur dan cermat karena penjadwalan ini secara makro mempunyai arti tersendiri yang amat strategik bagi keseluruhan pelaksanaan perencanaan.
  6. Implementasi rencana termasuk didalamnya proses legalisasi dan persiapan aparat pelaksana rencana, pengesahan dimulainya suatu kegiatan, monitoring dan controlling untuk membatasi kemungkinan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan rencana.
  7. Evaluasi dan revisi yang merupakan kegiatan evaluasi untuk menentukan tingkat keberhasilan dan kegiatan untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan baru yang berkembang.

Bila ketiga model proses yang diuraikan di atas dibandingkan, maka terlihat dengan nyata adanya unsur-unsur esensial yang sama dalam proses pengembangan rencana pembangunan pendidikan. Dengan adanya unsur-unsur yang sama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peoses perencanaan adalah suatu proses yang diakui perlu dijalani secara sistematik dan berurutan karena keteraturan itu merupakan proses rasional sebagai salah satu property perencanaan pendidikan.

  1. Evaluasi dan Monitoring dalam Perencanaan

Walaupun perencanaan sudah sejak lama mempunyai fungsi penting dalam perumusan kebijakan dalam berbagai bentuknya, namun sebagai bidang spesialisasi, baru muncul sejak dua puluh lima tahun terakhir terutama bila dikaitkan sebagai tool untuk pembangunan pendidikan. Menurut beberapa hasil survei negara-negara OECD (1980), hingga saat ini terdapat proses evolusi alam berpikir tentang perencanaan dari satu tahap menuju tahap lain.

Tujuan pendidikan yang sifatnya eksternal adalah:

  1. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.
  2. Pemerataan kesempatan pendidikan.
  3. Meningkatkan efisiensi.

Tujuan pertama menempati prioritas utama, karena tanpa dukungan tenaga kerja terampil pembangunan ekonomi amat sukar dilaksanakan. Tujuan kedua, merupakan aspirasi pembebasan yang sifatnya politik dan merupakan tuntutan demokratik atau kerakyatan. Compulsary Education atau wajib belajar, merupakan perwujudan dari tujuan kedua ini. Tujuan ketiga, merupakan prasyarat untuk mewujudkan tujuan pertama dan kedua dalam usaha utilisasi dana secermat mungkin. Tiga tujuan eksternal ini membuka kemunculan tiga pendekatan klasik dalam perencanaan pendidikan, yaitu: (a) pendekatan ketenagaan atau Man Power Approach dan pendekatan keuntungan ekonomi atau Rate of Return Approach. Pendekatan pertama dan kedua menguasai alam pikiran pembangunan pendidikan hingga tahun enam puluhan. Pendekatan-pendekatan ini menampilkan dua jenis perencanaan pendidikan yang disebut: (b) Technocratic Planning, dan (c) Political atau Conflictual Education Planning (OECD, 1980).

Technocratic Educational Planning memisahkan secara konseptual dan praktis fungsi perencanaan dan pembuat keputusan atau antara Planning Team dengan Policy Making Group. Pembuat kebijakan menentukan tujuan atau sasaran strategis, sedangkan perencana menjabarkan tujuan strategis ini ke dalam rumusan yang lebih operasional merumuskan cara-cara yang tepat untuk mewujudkan tujuan itu.

Political Education Planning tidak mempertimbangkan kehadiran pembuat kebijakan dalam menentukan sasaran strategis, tetapi tujuan-tujuan tersebut sebenarnya produk Pressure Group atau Lobbist yang kuat, hingga menghasilkan rumusan-rumusan tersebut. Fungsi perencana dalam hal ini adalah ini adalah bukan menyusun rencana untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang dihasilkan oleh Pressure Group itu tapi sebagai perantara antara berbagai Interest Groups yang bersaing dan terlihat. Adalah Planner yang harus menguasai perbedaaan-perbedaan Interest Groups tersebut agar dapat mengakomodasikan semua interest hingga mengembangkan policy sebagai produk semua tekanan-tekanan tersebut. Pendekatan politik ini kurang memperhatikan perencanaan jangka panjang, tapi hanya memperhatikan perencanaan jangka pendek saja.

Pada tahun enam puluhan telah terjadi perubahan yaitu penggarapan atau Shift dari Man Power Approach menuju Social Demand Approach. Perubahan ini didasarkan atas asumsi bahwa melalui Social Demand Approach, secara otomatis kebutuhan akan ketenagaan akan terpenuhi dan mengesampingkan faktor-faktor yang tak dapat diramalkan pada pasaran kerja.

Shift di atas juga didasarkan atas keyakinan bahwa tujuan pendidikan eksternal yaitu pemerataan pendidikan hanya dapat dicapai melalui pendekatan sosial yang terus menerus menyelenggarakan usaha perluasan kesempatan pendidikan bagi setiap warga negara. Sistem pendidikan juga telah berusaha mencapai tujuan internalnya melalui System Growth, walaupun ini tidak berarti secara langsung dapat mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan yang lain yaitu kebutuhan ketenagaan dan efisiensi. Beberapa hasil pengamatan menunjukkan bahwa internal Goals sistem pendidikan yaitu Growth dan Well Being itu menggunakan planning untuk menciptakan consistency dalam perluasan pendidikan, dibandingkan dengan sebagai alat perubahan.

Perubahan alam berpikir politis turut membawa pengaruh terhadap praktek perencanaan. Pemerintahan suatu negara yang merupakan hasil pemilihan mayoritas rakyat, dalam praktek mengembangkan Quantitative dan Authoritative Planning atau yang disebut Rational Planning. Sedangkan pluralisme politik (seperti pemerintahan koalisi) mempunyai kecenderungan untuk seoptimal mungkin mengikutsertakan berbagai kekuatan politik dalam menentukan kebijakan-kebijakan mendasar, memerlukan apa yang disebut Participatory Planning atau Perencanaan Partisipasif.

Gerakan perencanaan partisipasif ini terutama terasa kuat pada akhir tahun enam puluhan ketika dimana-mana bermunculan protes rakyat, khususnya mahasiswa tentang kebijakan pendidikan. Mereka dengan didukung oleh kekuatan politik, menyatakan bahwa keputusan-keputusan tentang pendidikan tidak mencerminkan aspirasi pendidikan mereka. Protes-protes baik langsung maupun tidak, kelompok-kelompok masyarakat ini menggerakkan kekuatan politik untuk lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan, karena Participatory Planning memperoleh giliran untuk naik ke permukaan.

Trend sekarang adalah di negara-negara dengan sistem pemerintahan yang sentralistis, dengan pemerintah hasil pemilihan mayoritas, Participatory Planning tidak berhasil untuk menggeser Quantitative-Authoritative Planning. Sebaliknya di negara-negara yang sistem pemerintahannya desentralisasi, Participatory Planning mendapat tempat yang baik terutama pada tingkat lokal.

Kogan (OECD, 1980) mengemukakan bahwa Participatory Planning ini muncul dengan asumsi sebagai berikut:

  1. Perluasan struktur kekuatan dalam usaha meningkatkan kemampuan pusat-pusat pembuat keputusan untuk merespon terhadap kebutuhan pendidikan dan aspirasi rakyat dengan lebih efektif lagi.
  2. Pengayaan informasi dasar untuk pembuatan keputusan yang efektif dengan jalan memberikan kesempatan kepada rakyat secara langsung atau melalui badan-badan atau kekuatan politik yang ada untuk mengutarakan nilai-nilai, tujuan, harapan, dan aspirasi pendidikan.
  3. Nilai edukatif dari keikutsertaan dalam proses Decision Making baik bagi rakyat, kekuatan politik mapun sistem pendidikan itu sendiri.

Dengan asumsi di atas tampak bahwa Participatory Planning merupakan gerakan demokratis, yang memunculkan tipe baru planning dengan sebutan Bottom Up Planning. Persoalan pokok yang muncul adalah pemisahan antara Planning dari Policy Making Process dalam struktur kekuasaan, mempengaruhi Participatory Planning ini. Esensi Participatory Planning adalah agar perencanaan dan Policy Making dapat menyatu hingga dalam praktek, kesulitan-kesulitan yang muncul dapat dihindarkan. Pemisahan seperti di atas dalam Technocratic Planning begitu jelas, hingga acap kali timbul konflik antara Policy Making Group dengan Plan.

Kecemasan terhadap kemunculan Participatory Planning adalah orientasinya yang bersifat jangka pendek yang tidak cocok dengan proses pendidikan yang merupakan proses jangka panjang yang menentukan generasi mendatang. Orientasi jangka pendek dari sisi ini jelas tidak menguntungkan pertumbuhan generasi mendatang.

Adapun kritik terhadap Technocratic Planning adalah terlalu menekankan pada model Quantitave Analysis dengan ketentuan yang ketat hingga mengurangi fleksibilan sistem pendidikan dalam merespon terhadap segala perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Perbedaan antara Technocratic Planning dan Participatory Planning merupakan dilemma karena kedua jenis planning ini mempunyai asumsi yang valid. Persoalan yang muncul adalah sejauh mana Quantitative Analysis itu dapat dikurangi dan sejauh mana orientasi jangka pendek dari Participatory Planning dapat dieliminir hingga planning tetap bukan alat untuk mewujudkan kepentingan politik tertentu tapi alat untuk membangun bangsa. Perpaduan antara kedua jenis planning yang tumbuh dalam praktek ini diperlukan karena akan menentukan posisi dan peran perencanaan pendidikan pada masa mendatang.

Dari kajian yang telah diungkap dari evolusi Educational Planning baik secara teori mapun praktek, tampak beberapa faktor penting yang berperan dalam proses evolusi ini. Faktor-faktor tersebut adalah: (a) interest berbagai kekuatan politik dalam sistem politik yang dianut yang masing-masing negara, (b) struktur sistem manajemen pendidikan yang dianut, (c) berbagai disiplin ilmu yang mewarnai corak praktek Educational Planning.

Struktur politik berpengaruh pada kemunculan Technocratic Planning dan Participatory Planning dan perannya dalam Policy Decisions untuk pembangunan pendidikan seperti telah diuraikan terdahulu. Sistem administrasi pendidikan nasional menentukan secara praktis tempat dan posisi planning. Pada negara dengan sistem pemerintahan yang sentralistis, umpamanya, letak planning berada pada Kemeterian Pendidikan di tingkat nasional. Keterkaitan antara Planning dan Policy Decision dapat terlihat dengan jelas pada tingkat nasional ini. Sebaliknya pada negara dengan sistem desentralisasi, planning terletak pada tingkat pusat dan tingkat daerah (lokal), dengan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan pembagian kekuasaan yang ada.

Berbagai disiplin ilmu tampak jelas mempengaruhi substansi planning dalam proses pertumbuhannya. Disiplin ekonomi mula-mula mendominir perencanaan, kemudian muncul sosiologi dalam proses evolusi teori perencanaan.

Operation Research dan Systems Theory mempengaruhi teknik Quantitative perencanaan pada Technocratic Planning. Terakhir pendidikan dan ilmu politik masuk ke dalam perencanaan dan menyebabkan adanya Shift (pergeseran) dari Technocratic Planning dengan orientasi kuantitatif menuju Conflictual Planning dengan orientasi pada aspek kualitatif.

Evaluasi pada dasarnya menegaskan begitu pentingnya perencanaan pendidikan dan hasil-hasil potensialnya sesuai dengan kebutuhan, lebih jauh sebaiknya evaluasi muncul sepanjang proses perencanaan. Pada sejumlah kasus evaluasi parsial dibuat dengan menggunakan uji-uji kuantitatif atau pembenarannya didasarkan pada pengalaman untuk menolak, memodifikasi, mengkombinasi, atau menerima hasilnya.

Perencana pendidikan harus mengetahui nilai-nilai relatif yang dimasukkan ke dalam berbagai sasaran yang dibuat untuk perencanaan. Tidak hanya mengetahui nilai-nilai yang menjadi fokus perhatian, tetapi juga yang ada pada latar belakang yang sebaiknya tidak mengganggu sementara itu sasaran-sasarannya tercapai. Karena itu, teknik evaluasi tidak sederhana.

Salah satu kunci yaitu bagaimana seorang perencana disiapkan untuk mengorbankan pandangannya untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu agar mencapai sasaran-sasaran lainnya lebih baik. Jenis evaluasi ini sangat susah dan membuat banyak kesulitan bagi perencana yag tidak akrab dengan manfaat teori.

Beberapa evaluasi komparatif dibuat jika sebuah perubahan muncul yang diakibatkan oleh tindakan yang direncanakan. Akibatnya mungkin dapat diantisipasi atau tidak dapat diantisipasi, tetapi mungkin dapat dievaluasi hanya berkaitan dengan hasil-hasilnya. Ini pada akhirnya dapat diungkapkan pada banyak kesempatan sebagai keuntungan atau biaya tergantung pada model-model kepentingan masyarakat yang terlibat. Sasaran-sasaran kepentingan masyarakat ini sebagai sebuah tujuan tunggal terakhir.

Di dalam situasi yang demokratis sebuah kepentingan umum mungkin terlihat samar-samar, untuk masyarakat yang beragam dapat diterapkan tanpa memandang kepentingan individu. Dengan demikian evaluasi dapat muncul dalam tiga cara, yaitu: (a) cara pandang utilitarian, kepentingan publik dapat ditentukan oleh pendapatan dan pengeluaran, bergantung pada apa yang sangat penting bagi individu yang berbeda, (b) cara quasi utilitarian menganggap manfaat untuk individu relevan dengan jumlahnya, tetapi nilai terbesar diberikan kepada beberapa orang yang tertarik daripada yang lainnya, (c) cara individu yang berkualitas, dalam hal lain menganggap bahwa akhir dari kepentingan publik sebagai pertimbangan dari banyak pilihan kelas-kelas tertentu yang mempertimbangkan dengan tepat.

Mekanisme sebaiknya dipilih untuk pengevaluasian,sehingga hasilnya menjadi sangat memuaskan. Mula-mula evaluasi mengenai nilai harus dijalankan, bentuk dasar harus ditentukan dan sasaran harus dikurangi kesamarannya, sehingga menjadi kongkrit. Kedua, pandangan waktu ke depan harus tepat. Dalam perencanaan jangka pendek penggunaan niali-nilai yang dipilih harus diterima secara politis, sehingga perencanaan dapat diimplementasikan. Perencanaan jangka menengah maksudnya menyeleksi nilai-nilai hasil pendidikan atau Public Relation yang dapat ditolak, yang tentu saja menjadi kepentingan masyarakat. Perencanaan jangka panjang harus dievaluasi di dalam bentuk baku, baru atau program radikal dari efektivitas pendidikan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Beberapa metode identifikasi nilai untuk evaluasi telah tersedia. Ini berisi mengenai opini masyarakat, survei antrapologi, dan dengar pendapat, interview dengan pemimpin non formal, analisis yang menekankan isi, belajar ukuran dan undang-undang pembelajaran yang baru, tingkah laku administratif dan pembelajaran dan anggaran sekolah terdahulu.

Karena evaluasi menggunakan keseluruhan urutan pendidikan, gagasan berkaitan dengan sasaran yang tepat sangat tergantung pada inti masalah tugas perencana pendidikan. Jadi evaluasi terhadap sasaran-sasaran ini harus diberikan pertama-tama dengan menekankan pada proses perencanaan pendidikan yang komprehensif.

Banyak kerja pada bidang evaluasi diakui dan berada pada level filosofis yang tinggi. Aspek praktis dari sasaran-sasaran membawa pada definisi-definisi dan detail operasional masalah evaluasi. Metode teknis yang dibahas lebih dapat diterima dan makin sering digunakan oleh para perencana pendidikan.

  1. Analisis dan Proyeksi Kebutuhan dan Penyediaan Guru dan Staf

Kebutuhan tenaga guru (teacher demand) adalah tuntutan pemakai jasa profesional guru untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak didik pada lembaga pendidikan pemakai jasa guru itu. Kebutuhan akan tenaga guru untuk memberikan pelayanan pendidikan ini harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menjamin bahwa pelayanan yang dituntut itu sesuai dengan harapan pemakai. Persyaratan ini begitu penting karena penyelenggara pendidikan menuntut keahlian profesional yang tidak setiap orang dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Penyediaan tenaga guru (teacher supply) adalah upaya profesional lembaga pendidikan guru untuk memenuhi tuntutan akan tenaga guru dari lembaga pemakai jasa guru. Untuk dapat memenuhi persyaratan tuntutan dari lembaga pemakai, lembaga pendidikan guru sebagai penyedia atau prosedur harus memperlihatkan persyaratan profesional yang diminta oleh pemakai. Karena itu upaya pemenuhan inipun perlu dilaksanakan secara profesioanl pula hingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi tuntutan lapangan.

Berdasarkan batasan konsep demand dan supply seperti diutarakan di atas, terlihat adanya berbagai faktor esensial di dalam konsep demand dan supply itu. Pada komponen demand unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan adalah guru untuk bidang apakah, untuk jenis dan jenjang pendidikan yang mana, dengan kualifikasi apa, tugas-tugas apa saja yang harus dilaksanakan, dan juga jaminan-jaminan apakah yang dapat disediakan sebagai imbalan pelayanan yang diberikan oleh guru.

Pada komponen supply, unsur-unsur esensial yang perlu mendapat perhatian adalah: guru apa dan dengan kualifikasi tingkat mana yang perlu disiapkan, apakah stock guru cukup tersedia, program yang bagaimanakah yang dapat memenuhi persyaratan kualitatif ketenagaan guru yang diperlukan, berapa jumlah guru yang perlu disiapkan, sikap profesional guru yang bagaimanakah yang perlu dibina untuk calon guru tersebut. Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum demand dan supply dalam bidang ekonomi tampaknya juga berlaku untuk demand dan supply tenaga guru.

Keterkaitan antara demand dan supply disajikan secara komprehensif pada gambar atau diagam di bawah ini.

Gambar 2

Keterkaitan antara Demand dan Supply Guru

Demand dan supply yang sempurna adalah apabila supply memenuhi keseluruhan persyaratan demand baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Keseimbangan yang seperti ini dalam hukum demand dan supply disebut “perfect equilibrium” (Gaffar, 1980). Keadaan perfect equilibrium ini amat sulit dicapai karena terdapat berbagai faktor yang sulit terdapat berbagai factor yang sulit dikendalikan baik pada komponen demand maupun pada komponen supply.

Analisis demand dan supply yang lebih mendalam amat penting bagi perencana karena dengan mengkaji lebih terperinci terhadap kedua komponen ini dapat mengungkap berbagai faktor dinamis yang berpengauh terhadap demand dan supply. Demand dan supply adalah dinamis karena faktor-faktor internal dan eksternal yang secara dominan mempengaruhi itu terus berubah dan berkembang.

Faktor-faktor yang terus menerus mempengaruhi demand adalah kurikulum yang diberlakukan di sekolah sebagai pemakai guru. Kurikulum sekolah memang harus dinamis dan karenanya terus tumbuh mempengaruhi kompetensi guru yang diperlukan. Pertumbuhan enrollment juga berpengaruh terhadap aspek kuantitaif demand, demikian pula beban mengajar, dan beban studi murid. Standar mutu pendidikan di sekolah juga selalu hidup dan berkembang pula. Karakteristik proses pendidikan pada tingkat sekolah inilah yang menyebabkan terjadinya dinamika dalam demand karena guru itu sendiri harus selalu mampu merespon terhadap segala tuntutan yang berkembang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi supplypun juga berubah dan berkembang terus. Program pendidikan guru juga terus berkembang yang tidak selalu merujuk pada karakteristik demand di sekolah, tapi merujuk kepada pertumbuhan masyarakat luas, karena guru itu merupakan konsep yang terbuka. Kurikulum pendidikan guru juga terus berkembang mengikuti irama perkembangan ilmu dan teknologi.

Nilai ekonomi lulusan pendidikan guru pada pasaran kerja yang relative rendah bila dibandingkan dengan profesi lain, mengurangi jumlah stock calon guru. Minat, bakat, dan perhatian setiap calon guru yang memasuki pendidikan guru juga bervariasi, dengan demikian distribusi enrollment pada lembaga pendidikan guru sulit dikendalikan untuk disesuaikan dengan trend kebutuhan pada lembaga pemakai. Karena itu dapat dimengerti bilamana guru untuk bidang studi tertentu berlebih sedang sedang untuk bidang lainnya amat sulit diperoleh. Kemampuan individual calon guru tidak sama, karena itu kualitas lulusan juga tidak merata. Seluruh gambaran ini memberikan uraian bahwa discrepancy antara demand dan supply sulit dihindari.

  1. 1.        Menghitung Kebutuhan Guru

Menghitung kebutuhan guru pada suatu lembaga atau sistem memerlukan data dasar yang mencakup:

  1. Enrollment sekolah
  2. Jumlah jam perminggu yang diterima murid seluruh mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu.
  3. Beban mengajar penuh guru perminggu
  4. Besar kelas yang dianggap efektif untuk menerima suatu mata pelajaran
  5. Jumlah guru yang ada
  6. Jumlah guru yang akan pensiun atau berhenti atau karena sesuatu hal akan meninggalkan jabatan keguruan.
  7. Jenis sekolah dan jenjang sekolah yang memerlukan guru.

Menghitung kebutuhan total guru untuk suatu jenis sekolah atau tingkat sekolah tertentu tidaklah sulit asalkan data dasar yang diperlukan di atas tersedia. Formula umum menghitung kebutuhan guru adalah:

Formula di atas dapat ditulis dengan notasi seperti berikut:

Formula di atas dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan guru secara umum atau untuk tiap bidang studi. Contoh:Kebutuhan guru untuk suatu bidang studi tertentu dapat dihitung dengan contoh berikut.

2.      Menghitung Kekurangan Guru

Perhitungan kebutuhan guru dengan menggunakan formula sederhana telah diuraikan terdahulu menunjukkan adanya kemungkinan untuk merubah variabel tertentu bilamana resources untuk pengadaan guru tidak mungkin disediakan.

Dalam keadaan terbatas resources ini umpamanya besar kelas tidak 40 dan tidak diperbesar menjadi 50, dengan demikian jumlah guru yang diperlukan sudah dapat ditekan tanpa berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.

Beban mengajar guru yang sedianya ditentukan 24 jam perminggu, tapi karena keterbatasan resources beban mengajar dapat ditambah dan karenanya jumlah guru dapat ditekan. Pilihan seperti ini dapat saja diambil oleh planners bilamana resources memang dalam keadaan yang amat terbatas. Pilihan inipun dapat pula dipertimbangkan pada waktu menghitung kekurangan guru.

Menghitung kekurangan guru atau teacher shortage adalah langkah lanjutan dari menghitung kebutuhan total guru. Langkahnya adalah:

  1. Ambilah data tentang jumlah guru yang ada berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, lama bekerja sebagai guru, usia, kualifikasi atau ijazah tertinggi yang diperoleh, beban mengajar dan bidang spesialisasi. Kesemua data ini penting untuk menentukan kekurangan guru dalam arti full time, fully qualified.
  2. Identifikasi jumlah guru yang akan pensiun pada tahun dalam periode perencanaan yang telah ditentukan.
  3. Identifikasi jumlah guru yang karena sesuatu hal akan meninggalkan tempat bekerja sekarang (karena dipindahkan, diberikan kesempatan untuk studi dan seterusnya).
  4. Identifikasi apakah ada guru yang belum fully qualified.
  5. Identifikasi jumlah guru yang beban mengajarnya tidak penuh seperti guru part time atau honorer.
  6. Kembangkan standar atau rambu-rambu untuk menentukan kekurangan guru, yang mencakup: apakah besar kelas tetap berdasarkan kebijakan yang berlaku saat itu; apakah beban mengajar guru akan berubah; apakah besar kelas akan bertambah; apakah jumlah beban studi murid akan dikurangi; apakah guru yang kualifikasinya belum memenuhi standar akan diberikan kesempatan untuk meneruskan studi.

Berdasarkan langkah-langkah di atas kemudian komputasi dilakukan dengan menggunakan formula kekurangan guru sebagai berikut:

Kekurangan Guru =    Kebutuhan Guru Total – (Guru yang ada – Guru yang akan pensiun/yang akan keluar/meneruskan pelajaran)

KG = KGT – (GA – GP/GK/GS)

Dengan notasi formula dapat ditulis sebagai berikut:

KG    = kekurangan guru

KGT  = kebutuhan guru total

GA    = guru yang ada

GP     = guru yang akan pensiun

GK    = guru yang karena sesuatu alasan akan keluar

GS     = guru yang karena belum fully qualified akan meneruskan studi

Contoh:

Enrollment suatu sekolah 1000, dan bila beban studi murid 40 jam perminggu, besar kelas 40, dan beban mengajar setiap guru 24 jam perminggu, maka dengan formula seperti telah diuraikan terdahulu kebutuhan guru total adalah 41, 6 guru full time dan fully qualified. Guru yang ada 30 orang, yang akan pension 3 orang, yang akan pindah atau keluar 2 orang dan yang diberikan izin untuk meneruskan studi 3 orang. Jadi kekurangan guru menjadi:

41,6 – (30-3-2-3) = 19,6 guru full time, fully qualified.

Bila guru yang ada setelah dikurangi dengan berbagai kelompok guru yang karena macam-macam alasan tidak dapat bertugas lagi pada sekolah atau sistem itu lebih besar dari kebutuhan total guru, maka terjadilah kelebihan guru. Bila ini terjadi, maka artinya tidak ada demand terhadap guru.

  1. 3.        Proyeksi Kebutuhan Guru

Proyeksi kebutuhan guru untuk tiap tahun selama periode perencanaan tertentu harus seiring dengan proyeksi enrollment, disertai dengan asumsi-asumsi tentang beban studi murid, beban mengajar guru, besar kelas, dan estimasi jumlah guru yang akan pensiun, pindah atau keluar atau meneruskan studi pada tahun-tahun dalam periode perencanaan yang telah ditentukan itu. Formula yang digunakan masih tetap formula yang dipergunakan dalam menghitung kebutuhan dan kekurangan guru seperti telah diuraikan dengan cukup terperinci pada bagian terdahulu. Proyeksi ini didasarkan atas trend dan data dasar guru beberapa tahun sebelumnya.

  1. 4.        Penyediaan Guru (Teacher Supply)

Perhitungan supply guru berorientasikan pada pemenuhan demand terhadap guru yang merupakan target yang harus secara optimal dipenuhi. Lembaga yang diberi tugas untuk mempersiapkan tenaga guru di Indonesia adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK).

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengkaji atau mengadakan evaluasi terhadap institusional capability lembaga pendidikan yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan tenaga guru. Hasil evaluasi itu dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengukur sejauh manakah lembaga tersebut mempunyai kemampuan untuk memenuhi tuntutan tenaga guru pada periode perencanaan yang telah ditentukan itu. Evaluasi perlu dipusatkan pada hal-hal berikut:

  1. Stock calon guru atau enrollment mahasiswa calon guru pada lembaga pendidikan guru;
  2. Lulusan tiap tahun untuk selama enam tahun yang lalu untuk melihat kecenderungan produksi lembaga itu;
  3. Jenis dan jenjang program yang tersedia;
  4. Kemampuan produksi tiap produksi tiap program yang ada itu;
  5. Resources yang tersedia untuk memungkinkan pengembangan pada tahun-tahun berikutnya.

Analisis kuantitatif enrollment sekolah pendidikan guru tidak berbeda dengan analisis enrollment pada sekolah-sekolah umum yaitu dengan menggunakan enrollment flow model atau dengan menggunakan cohort survival model Chesswas, atau dengan menggunakan komputer enrollment flow model Davis.

Hasil evaluasi dan analisis institusional kemampuan sekolah pendiidkan guru adalah dasar untuk menentukan pengembangan lembaga tersebut untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru pada sekolah-sekolah, pemakai jasa guru. Perhitungan kenaikan rata-rata pertahun, pengulang per tahun dan dropouts pertahun, dapat dijadikan pegangan sebagai dasar proyeksi penyediaan guru pada beberapa tahun mendatang. Karena lulusan sekolah pendidikan guru ini dikaitkan dengan tuntutan guru di lapangan, maka proyeksi supply guru menggunakan target setting approach, yaitu dengan dimulai dari beberapa jumlah lulusan yang diperlukan untuk memenuhi secara optimal tuntutan guru di lapangan. Hal ini dapat mengambil jumlah kebutuhan guru harus sama dengan jumlah lulusan yang akan terjun kepada profesi keguruan dengan memperhitungkan jumlah lulusan yang tidak terjun kepada profesi keguruan. Perbandingan antara trend lulusan sekolah pendidikan guru pada enam tahun terakhir dan trend kebutuhan guru pada kurun waktu yang sama dapat memberikan gambaran untuk menentukan langkah selanjutnya.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s